TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Balai Kota Bogor digeruduk massa pendemo dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Senin (8/6/2026).
Aksi massa ini diberi tajuk 'Bogor belum beres, Bogor belum maju,' menyentil tagline 'Bogor beres, Bogor maju' dari kepemimpinan Wali Kota Bogor Dedie Rachim.
Para pendemo ini juga mengambil momentum Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544.
"Di tengah perayaan Hari Jadi Bogor ke-544, masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang belum terselesaikan secara tuntas," kata Akhyar, Ketua PD KAMMI Bogor.
"Kemacetan yang semakin menghambat mobilitas warga, pengelolaan sampah yang masih bermasalah, kemiskinan, dan pengangguran," imbuhnya.
Demo ini berlangsung kondusif, Wali Kota Dedie Rachim juga menerima langsung perwakilan pendemo untuk audiensi di dalam gedung Balai Kota.
Berikut tuntutan massa pendemo KAMMI Bogor tersebut :
1. Mendesak Pemerintah Kota Bogor menyelesaikan persoalan kemacetan melalui integrasi transportasi publik yang efektif, penataan angkutan umum yang tertib, serta menjamin keberlangsungan mata pencaharian pengemudi angkot.
2. Mendesak Pemerintah Kota Bogor melakukan pembenahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh dan mengurangi ketergantungan terhadap TPAS Galuga.
3. Mendesak Pemerintah Kota Bogor menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, dan peningkatan kualitas tenaga kerja.
4. Mendesak Pemerintah Kota Bogor mempercepat penanganan stunting melalui penguatan layanan kesehatan, perbaikan gizi keluarga, dan peningkatan kualitas sanitasi lingkungan.
5. Mendesak Pemerintah Kota Bogor melakukan pembaruan dan verifikasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkala agar bantuan sosial tepat sasaran.
6. Mendesak Pemerintah Kota Bogor menambah daya tampung sekolah negeri dan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.
7. Mendesak Pemerintah Kota Bogor dan Dinas Pendidikan mengevaluasi pelaksanaan SPMB 2025 serta mengusut dugaan kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru secara transparan.
8. Mendesak Pemerintah Kota Bogor memastikan tata kelola BUMD berjalan transparan, profesional, dan akuntabel serta mengusut dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
9. Mendesak Pemerintah Kota Bogor membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas serta mempublikasikan penggunaan anggaran daerah secara transparan kepada masyarakat.
Baca juga: Semarak HJB ke-544, Pemkot Bogor Segera Buka Job Fair 2 Hari di Mal Jambu Dua, Ada 3.212 Lowongan
Di hadapan massa pendemo, Dedie Rachim sempat menyampaikan responnya atas tuntutan massa pendemo.
Itu dilakukan setelah Dedie keluar dari gedung Balai Kota bersama perwakilan massa seusai melakukan audiensi.
"Tentu saja atas nama Pemerintah Kota Bogor, saya Wali Kota Bogor sangat menghargai, mengapresiasi apa yang menjadi tuntutan aksi," kata Dedie Rachim.
Kata dia, tuntutan-tuntuan yang disampaikan sebagian besar merupakan langkah Pemkot Bogor yang sedang berproses dan sedang dalam upaya maksimal untuk diselesaikan.
Untuk persoalan transportasi, kata dia, Kota Bogor saat ini sudah melaksanakan berbagai program, khususnya untuk pembatasan usia angkutan perkotaan dan menyisakan sekitar 2.400-an angkutan perkotaan.
"Namun demikian, yang disebut terintegrasi, kita harus juga melaksanakan sebuah langkah komunikasi yang efektif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di mana lebih dari 7.000 angkutan perkotaan yang datang dari Kabupaten Bogor di bawah izin AKDP itu masuk ke Kota Bogor," katanya.
"Jadi, kepadatan Kota Bogor bukan semata-mata hanya diisi oleh angkutan Kota Bogor, tetapi angkutan Kabupaten Bogor yang izinnya dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat," kata Dedie.
Sehingga dalam hal ini harus ada keterlibatakan Pemprov Jabaf ikut dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan kepadatan transportasi yang ada di Kota Bogor.
"Kemudian terkait dengan pengentasan kemiskinan, stunting, dan pembukaan lapangan kerja, tentu hal ini menjadi prioritas bagi kami, tentunya didukung oleh semua pihak," kata Dedie.
"Bagaimana kondusivitas, stabilitas, keamanan, serta langkah-langkah yang konstruktif harus kita lakukan," ungkapnya.
Selain itu, Dedie mengaku sudah mengatasi siswa-siswi yang putus sekolah untuk dapat melanjutkan kembali ke sekolah dengan cara digratiskan.
Lalu Pemkot Bogor juga menyediakan beasiswa bagi siswa miskin yang tidak dapat diterima di sekolah negeri untuk bisa melanjutkan di sekolah-sekolah swasta dengan bantuan keuangan masing-masing anak Rp3.000.000 untuk 2.000 anak.
"Mungkin tidak banyak daerah-daerah lainnya yang menyediakan hal seperti ini. Nah, kami mohon dukungan dari teman-teman KAMMI bahwa perjuangan ini masih harus kita lakukan, harus kita laksanakan," imbuhnya.
Lalu terkait dengan Data Terpadu Kesejahteraan Nasional, kata dia, verifikasi lapangan sedang dilakukan dan akan selesai tuntas di tahun ini.
Sehingga tidak terjadi lagi bantuan-bantuan yang sifatnya sporadis.
"Tuntutan dari teman-teman kami yang luar biasa, yang mudah-mudahan ini adalah pemikiran yang konstruktif yang sangat membantu pemerintah untuk terus mengupayakan bahwa langkah perjuangan ini lurus, tegak, dan semata-mata untuk kepentingan masyarakat," ungkapnya.
