SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Sejumlah Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di Kabupaten Lamongan terpaksa menghentikan aktivitas operasionalnya untuk sementara waktu akibat belum cairnya anggaran operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Kondisi ini mulai berdampak pada pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat di tingkat kecamatan.
Salah satu wilayah yang terdampak ialah Kecamatan Turi. Mayoritas pengelola SPPG di wilayah tersebut sepakat untuk meliburkan kegiatan operasional pada Senin (8/6/2026) karena kesulitan menutup biaya produksi harian.
Baca juga: Dapur MBG di Jatim Segera Konsolidasi, Bahas Penyerapan UMKM hingga Isu Suspend dan Moratorium
Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Kecamatan Turi, Ahmad Arif Fathoni, membenarkan adanya penghentian sementara aktivitas produksi di sejumlah titik layanan.
Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah para pengelola melakukan koordinasi bersama menyusul belum adanya pencairan dana operasional dari pemerintah pusat melalui BGN.
"Yang saya tahu untuk di Kecamatan Turi saja, kecamatan lain kurang tahu pasti. Teman-teman dari 5 SPPG di Turi sepakat untuk libur hari ini karena anggaran belum cair dari BGN," ujar Fathoni saat dikonfirmasi wartawan, Senin (8/6/2026).
Ia menjelaskan, keterlambatan pencairan dana membuat pengelola kesulitan memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari, mulai dari pembelian bahan baku hingga pembiayaan distribusi program makanan bergizi.
Meski demikian, tidak seluruh unit layanan berhenti total.
Salah satu SPPG di wilayah Turi diketahui masih menjalankan aktivitas secara terbatas karena sebelumnya telah terlanjur melakukan pemesanan bahan baku makanan.
"Hanya saja ada satu SPPG, yaitu SPPG Polres 2 atau Geger 2 yang terlanjur memesan bahan baku, jadi tetap ada aktivitas," katanya.
Kondisi serupa juga terjadi di SPPG Putatkumpul, Kecamatan Turi. Kepala SPPG Putatkumpul, Arifudin, mengaku pihaknya juga memilih menghentikan sementara operasional sambil menunggu kepastian pencairan anggaran dari pusat.
"Libur sementara," katanya.
Baca juga: Isi Chat Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Dibocorkan Pengacara, Ada 26 Tokoh Berebut Jatah SPPG
Tak beroperasinya sejumlah SPPG ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan program pemenuhan gizi masyarakat yang selama ini berjalan di tingkat desa dan kecamatan.
Para pengelola berharap pemerintah melalui Badan Gizi Nasional segera mencairkan anggaran operasional agar aktivitas pelayanan bisa kembali normal.
Mereka mengaku selama ini operasional harian sangat bergantung pada kelancaran pencairan dana tersebut.
Belum ada keterangan resmi dari pihak Badan Gizi Nasional (BGN) terkait penyebab keterlambatan pencairan anggaran operasional yang berdampak pada terhentinya sejumlah aktivitas SPPG di Kabupaten Lamongan
