TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat Kebijakan Publik, Zulkarnaen menilai penghentian sementara operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akibat belum cairnya pembayaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara menyeluruh.
Menurutnya, sejak awal program MBG masih minim kajian komprehensif yang mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kesiapan anggaran, teknis pelaksanaan, hingga keberlanjutan program di lapangan.
“Sebenarnya secara kebijakan, program MBG ini masih minim kajian yang komprehensif terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Karena itu, persoalan yang muncul saat ini perlu dilihat secara serius dan tidak bisa diselesaikan secara parsial,” kata Zulkarnaen.
Ia menilai persoalan keterlambatan pembayaran kepada SPPG tidak bisa dilepaskan dari kondisi fiskal dan kebutuhan penyesuaian anggaran yang saat ini sedang dilakukan pemerintah pusat, termasuk setelah adanya pergantian pimpinan di BGN.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pembaruan data dan pemetaan ulang agar program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Zulkarnaen bahkan mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penyesuaian frekuensi distribusi makanan bergizi apabila kondisi anggaran belum sepenuhnya stabil.
“Kalau melihat kondisi yang ada, akan cukup berat jika program ini terus dijalankan lima hari dalam seminggu. Sebagai alternatif, bisa dipertimbangkan dua hari dalam seminggu sambil dilakukan kajian yang lebih mendalam,” ujarnya.
• BGN Kapuas Hulu Buka Suara Soal Wacana Pengalihan MBG ke Kantin Sekolah
Selain itu, ia menekankan pentingnya pemetaan ulang sekolah penerima manfaat.
Menurutnya, tidak semua sekolah memiliki tingkat kebutuhan yang sama sehingga program perlu lebih difokuskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
“Sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran, pedesaan, dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) harus menjadi prioritas penerima manfaat. Sementara sekolah yang kondisi sosial ekonomi siswanya relatif baik dapat dievaluasi kembali,” katanya.
Ia menilai langkah tersebut tidak hanya membantu menjaga keberlanjutan program, tetapi juga dapat mengurangi potensi pemborosan.
Pasalnya, di sejumlah sekolah, terutama pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, masih ditemukan makanan yang tidak dikonsumsi karena tidak sesuai dengan selera siswa.
“Revisi terhadap sekolah penerima manfaat juga penting untuk mengatasi makanan yang terbuang. Di beberapa sekolah, terutama tingkat atas, ada makanan yang tidak habis karena kurang sesuai dengan menu yang diinginkan siswa. Ini perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi pemborosan,” jelasnya.
Zulkarnaen berharap evaluasi menyeluruh terhadap skema pendanaan, frekuensi distribusi, dan sasaran penerima manfaat dapat dilakukan sehingga program MBG tetap berjalan dengan baik dan tujuan peningkatan gizi anak-anak Indonesia dapat tercapai secara optimal.
Dilansir dari Kompas.com, Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Kalbar, Agus Kurniawi, mengatakan masih terdapat beberapa SPPG yang belum memperoleh transfer anggaran sehingga pelaksanaan program di lapangan berpotensi terkendala.
Menurut Agus, saat ini terdapat 510 SPPG aglomerasi yang telah memperoleh surat keputusan operasional dan mulai menjalankan kegiatan.
Namun, tidak seluruhnya dapat beroperasi secara maksimal karena sebagian masih menunggu proses administrasi berupa pembuatan virtual account serta instruksi operasional dari BGN.
“Yang sudah mendapatkan SK operasional dan telah beroperasi ada 510 SPPG aglomerasi. Namun belum semuanya bisa operasional, terutama yang baru karena masih menunggu pembuatan virtual account dan instruksi operasional dari BGN,” kata Agus saat dihubungi, Senin 8 Juni 2026.
• Anggota DPR RI Franciscus Sibarani Minta Temuan Dugaan Korupsi MBG Segera Ditindaklanjuti
Agus menjelaskan, persoalan penghentian operasional SPPG akibat keterlambatan pencairan dana yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia belum terjadi di Kalbar.
Meski demikian, pihaknya tetap memantau kondisi tersebut karena masih ada beberapa SPPG yang belum menerima dana operasional.
“Khusus di Kalbar, SPPG masih berjalan seperti biasa. Hanya memang ada beberapa SPPG yang uang operasionalnya belum masuk,” ucap Agus.
BGN Kalbar telah melakukan pendataan terhadap SPPG yang belum menerima pencairan dana berdasarkan kabupaten dan kota.
Data tersebut telah disampaikan kepada pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti.
“SPPG yang dananya belum masuk sudah kami data. Mudah-mudahan hari ini proses pencairannya bisa selesai,” ujar Agus.
Meski operasional masih berlangsung, Agus menegaskan keberlanjutan layanan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran.
Di sisi lain, Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Mempawah, Rahmanuddin Wiyono memastikan seluruh dapur yang telah beroperasi tetap memberikan pelayanan kepada para penerima manfaat.
"Di Kabupaten Mempawah sampai saat ini belum ada dapur SPPG yang menghentikan operasionalnya. Program Makan Bergizi Gratis masih berjalan dengan baik dan pelayanan kepada penerima manfaat tetap berlangsung seperti biasa," kata Rahmanuddin Wiyono, Senin 8 Juni 2026.
Menurutnya, saat ini terdapat 30 dapur SPPG yang telah beroperasi di berbagai wilayah Kabupaten Mempawah.
Selain itu, sebanyak delapan dapur lainnya masih dalam tahap pembangunan untuk memperluas jangkauan layanan program MBG.
"Sebanyak 30 dapur sudah beroperasi dan melayani masyarakat sesuai sasaran program. Sementara delapan dapur lainnya masih dalam proses pembangunan dan diharapkan dapat segera beroperasi setelah seluruh persyaratan dan fasilitas pendukung terpenuhi," ujarnya.
• Dukung Gizi Anak dan Warga 3T, Forkompincam Tinjau Kesiapan Dapur MBG di Empangau
Rahmanuddin menjelaskan, koordinasi antara Satgas MBG, pengelola dapur, dan pihak terkait terus dilakukan guna memastikan program tetap berjalan optimal serta tidak mengganggu distribusi makanan bergizi kepada para penerima manfaat.
"Kami terus melakukan koordinasi dan pemantauan secara berkala. Yang terpenting saat ini pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dan kebutuhan gizi para penerima manfaat dapat terpenuhi dengan baik," ungkapnya.
Ia juga berharap pembangunan dapur baru dapat segera rampung sehingga cakupan program MBG di Kabupaten Mempawah semakin luas dan mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
"Dengan bertambahnya jumlah dapur yang beroperasi nantinya, kami berharap pelaksanaan program MBG di Kabupaten Mempawah semakin maksimal dan manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat," tutupnya.
