TRIBUNTRENDS.COM - Memasuki babak baru kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN), Kepala BGN yang baru dilantik, Nanik S Deyang, langsung mengirimkan pesan tegas terkait arah kebijakan lembaga yang kini dipimpinnya.
Di tengah sorotan publik terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Nanik menegaskan bahwa efisiensi anggaran akan menjadi salah satu prioritas utama yang akan segera dijalankan.
Baginya, program unggulan pemerintah tersebut harus tetap berjalan dan memberikan manfaat gizi kepada masyarakat, namun tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap keuangan negara.
Karena itu, berbagai langkah penataan akan dilakukan, termasuk menghentikan sementara ekspansi sejumlah fasilitas MBG yang dinilai perlu dievaluasi terlebih dahulu.
Baca juga: Nanik Deyang Ubah Total Strategi MBG, Ini Daftar Menu yang Dilarang: Tema Tahun 2026 Adalah Kualitas
Usai resmi dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026), Nanik menyampaikan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan adalah memastikan penggunaan anggaran di lingkungan BGN berlangsung lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, tujuan utama program MBG tetap harus tercapai, namun pelaksanaannya harus dilakukan secara lebih terukur dan efisien.
“Langkah kami adalah pertama-tama seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan, kami konsen pada efisiensi anggaran. Agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan, gizi,” kata Nanik.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa era baru BGN akan lebih menitikberatkan pada kualitas dan efektivitas program dibanding sekadar mengejar ekspansi secara masif.
Sebagai bagian dari strategi penghematan dan evaluasi, Nanik menegaskan bahwa BGN akan menerapkan moratorium terhadap sejumlah pembangunan baru yang berkaitan dengan program MBG.
Kebijakan ini tidak hanya menyangkut titik layanan baru, tetapi juga pembangunan dapur-dapur baru yang selama ini menjadi tulang punggung distribusi makanan bergizi.
“Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru,” ucap dia.
Langkah tersebut diambil agar BGN memiliki ruang untuk melakukan pemetaan ulang terhadap fasilitas yang sudah ada sebelum memutuskan perlu atau tidaknya pembangunan tambahan di masa mendatang.
Baca juga: Kepala BGN Nanik Deyang Gandeng Dokter Anak hingga Pakar Gizi Jadi Dewan Pengarah MBG
Nanik menjelaskan bahwa untuk sementara waktu BGN tidak akan membuka titik baru Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya, langkah paling penting saat ini adalah memastikan seluruh fasilitas yang sudah beroperasi benar-benar bekerja sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak terjadi penumpukan layanan di wilayah tertentu.
“Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan,” ucap dia.
Evaluasi tersebut dinilai penting agar anggaran negara tidak terserap untuk pembangunan fasilitas yang sebenarnya belum dibutuhkan.
Dalam proses penataan tersebut, BGN menemukan bahwa sebaran dapur MBG saat ini masih terkonsentrasi di wilayah Jawa.
Kondisi itu menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara penambahan titik baru sambil melakukan penghitungan ulang kebutuhan layanan di berbagai daerah.
“Karena memang dari datanya Ibu Arumsari, dapur ini masih menumpuk di Jawa. Kemudian, setelah kami menata baru ya kami hitung apakah perlu kami membuka kembali atau tidak,” ucap dia.
Penataan tersebut diharapkan dapat menciptakan distribusi layanan yang lebih merata, terutama bagi daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh secara optimal oleh program MBG.
Nanik juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah sebagai Kepala BGN dengan penuh tanggung jawab.
Ia menyatakan akan bekerja secara tulus, jujur, dan berhati-hati, terutama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara.
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang sangat baik karena tidak hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat kecil.
Karena itu, ia bersama jajaran pimpinan baru BGN merasa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan manfaat maksimal.
Baca juga: Baru Menjabat, Kepala BGN Nanik Deyang Nekat Batasi Jumlah Dapur MBG: Enam per Kecamatan Cukup
Dalam kesempatan tersebut, Nanik bahkan secara terbuka menyinggung peran Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang memiliki latar belakang kuat di bidang pengawasan dan audit.
Ia mengaku tidak akan sembarangan mengambil keputusan terkait penggunaan anggaran tanpa melalui proses pengawasan yang ketat.
“Di sini saya ditemani Ibu Arumsari yang sehari-hari akan memelototi saya dalam hal keuangan dengan teliti, dengan benar. Saya tidak akan mengambil keputusan apapun berkait pengeluaran duit bila Bu Sari tidak oke,” ujar dia.
Pernyataan itu disambut sebagai sinyal bahwa kepemimpinan baru BGN ingin memperkuat kontrol internal sekaligus menghindari terulangnya persoalan tata kelola yang sebelumnya menjadi sorotan publik.
Selain fokus pada efisiensi anggaran, Nanik juga memastikan bahwa perhatian pemerintah akan diarahkan ke wilayah yang selama ini belum mendapatkan layanan secara optimal.
Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi salah satu prioritas yang akan dikejar dalam pengembangan program MBG ke depan.
Menurutnya, pemerataan akses layanan jauh lebih penting dibanding sekadar menambah jumlah dapur di wilayah yang sudah memiliki banyak fasilitas.
“Dan juga kawasan-kawasan yang belum, teritorial yang belum terbangun,” tutur dia.
Dengan kombinasi kebijakan efisiensi, moratorium pembangunan baru, penataan ulang distribusi dapur MBG, serta fokus pada wilayah 3T, kepemimpinan Nanik S Deyang menandai perubahan arah penting dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis. Jika sebelumnya fokus utama berada pada percepatan pembangunan dan perluasan layanan, kini perhatian mulai diarahkan pada kualitas, pemerataan, serta pengelolaan anggaran yang lebih hati-hati agar program tetap berkelanjutan tanpa membebani keuangan negara.
***
(TribunTrends/Kompas)
