TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melaporkan sekitar 300 perusahaan kelapa sawit yang menurunkan harga tandan buah segar (TBS) sawit ke Polri.
Setelah pemerintah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal produk sawit, harga TBS sawit mengalami penurunan harga TBS.
Menurut Mentan Amran Sulaiman, data 270 hingga 300 perusahaan sawit tersebut akan dikirim ke Polda dan ditembuskan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (8/6/2026), Mentan Amran Sulaiman mengatakan, “Ada kurang lebih 270 sampai 300 perusahaan yang belum menaikkan harga dan kami akan kirim langsung ke Polda tembusan ke Pak Kapolri, Pak Kapolda, dan kepada Dirkrimsus ditindaklanjuti.”
Baca juga: Bupati PPU Dukung Pemeriksaan 300 Perusahaan Sawit dan Minta Harga TBS Petani Kembali Normal
Harga TBS anjlok ketika Amran sedang menunaikan ibadah haji.
Selama periode tersebut, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono atau Mas Dar telah menggelar dua kali rapat untuk mengendalikan harga TBS.
Rapat tersebut dihadiri asosiasi petani, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), hingga perusahaan refinery atau pengolahan sawit.
Meski sebagian harga mulai membaik, Amran menyebut masih banyak pabrik kelapa sawit membeli TBS di bawah harga acuan.
Setelah kembali aktif bekerja seusai cuti, Amran langsung menggelar rapat koordinasi pengendalian harga TBS.
Rapat itu menghadirkan puluhan perwakilan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) sejumlah Polda di Indonesia.
“Kami sampaikan alhamdulillah hari ini sepakat tidak ada lagi harga yang turun.Harus naik seperti kondisi semula,” ujar Amran.
Menurut Amran, perusahaan pengolahan kelapa sawit tidak memiliki alasan untuk menurunkan harga TBS petani.
Sebab, harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) terus naik.
Pada saat yang sama, nilai tukar dollar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah juga menguat hingga 10 persen.
Amran menilai penurunan harga TBS dan CPO di pasar domestik sebagai anomali.
“Harusnya harga naik 10 persen justru turun. Tapi alhamdulillah tadi laporan sudah 70 persen berangsur-angsur pulih,” kata Amran.
“Mulai hari ini harus kembali 100 persen dan bila perlu tambah 10 persen dari hargasebelumnya karena nilai dollar,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Pangan Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan, Satgas Pangan mendukung langkah Kementan untuk mencegah kebocoran penerimaan negara.
Ade mengatakan, Satgas Pangan mencium indikasi permufakatan jahat dalam penurunan harga TBS sawit.
“Kami menduga adanya indikasi kartel di sini atau persekongkolan jahat, persekongkolan diam-diam yang dilakukan untuk menyepakati harga TBS itu turun di saat harga CPO dunia tidak turun atau sedang cenderung naik malah gitu ya,” ujar Ade.
Bupati PPU Mudyat Noor mengatakan petani menjadi pihak yang paling terdampak, ketika harga TBS di lapangan tidak mengikuti ketetapan yang berlaku di daerah.
Karena itu, pengawasan terhadap perusahaan sawit dinilai perlu dilakukan, agar harga yang diterima petani kembali sesuai aturan.
"Petani sawit harus mendapatkan harga yang adil sesuai kondisi pasar.
Pemerintah daerah tentu mendukung langkah pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat agar kesejahteraan petani tetap terjaga," ungkapnya saat menghadiri rapat koordinasi stabilisasi harga sawit di Kementerian Pertanian, Senin (8/6/2026).
Sebelumnya, petani sawit di PPU mengeluhkan turunnya harga TBS sawi.
Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPD APKASINDO) PPU mendatangi Kantor Bupati PPU untuk menyampaikan langsung keluhan para petani.
Ketua DPD APKASINDO PPU Aribianto mengatakan, turunnya harga TBS berdampak langsung terhadap pendapatan petani sawit di PPU.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya terjadi di daerahnya, tetapi juga di sejumlah wilayah lain di Indonesia.
Ia berharap pemerintah daerah ikut mengambil langkah agar harga sawit tidak terus merosot, dan petani tidak mengalami kerugian berkepanjangan.
“Petani sekarang sangat merasakan dampaknya. Harga turun cukup jauh dan ini berpengaruh terhadap penghasilan mereka sehari-hari,” ungkapnya Kamis (28/5/2026).
Menanggapi keluhan tersebut, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemkab PPU, Alimuddin mengatakan persoalan harga sawit sebenarnya sudah lebih dulu dibahas di internal pemerintah daerah.
Salah satu langkah yang akan dilakukan dalam waktu dekat, adalah memanggil pihak perusahaan untuk meminta penjelasan terkait penurunan harga TBS.
Menurutnya, pemerintah perlu mengetahui penyebab utama turunnya harga agar langkah penanganan yang diambil tidak keliru.
“Kita ingin mendengar langsung dari perusahaan, apa faktor yang menyebabkan harga sawit turun. Dari situ baru bisa ditentukan langkah yang tepat,” ujarnya.
“Semua masukan dari APKASINDO akan kami tampung dalam telaahan staf. Harapannya, solusi yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi yang dihadapi petani sawit di PPU,” kata Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pemkab PPU, Margono Hadi Sutanto.
Sebelumnya diketahui, harga sawit di PPU sempat berada dikisaran Rp3.400 hingga Rp3.500 per kilogram. Tetapi saat ini, nilanya sudah berada di angka Rp1.750 ribu hingga Rp2.500 per kilogram.
Baca juga: Petani Sawit Kutim Menjerit, Harga TBS di Lapangan Anjlok Jauh dari Ketetapan Pemerintah
(kompas.com/TribunKaltim.co/Nita Rahayu)
