TRIBUNTRENDS.COM - Juru Bicara Partai Gerindra, Astrio Feligent, menjelaskan alasan pemerintah memilih menyalurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam bentuk makanan siap konsumsi, bukan uang tunai.
Menurutnya, skema tersebut dinilai lebih efektif untuk memastikan manfaat program benar-benar diterima oleh sasaran.
Perdebatan mengenai bentuk penyaluran MBG sebelumnya muncul setelah seorang warga Bali, Ketut Alit Sriyani, menyampaikan harapannya agar bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai.
Dengan cara itu, ia merasa bisa mengatur sendiri kebutuhan pangan keluarganya, mulai dari membeli bahan makanan hingga mengolahnya di rumah.
Ketut menilai bantuan berupa uang akan memberikan keleluasaan bagi penerima untuk menentukan menu sesuai kebutuhan masing-masing.
Baca juga: Sosok Astrio Feligent, Jubir Gerindra Debat dengan Tiyo Ardianto, Urus MBG Tak Harus jadi Ahli Gizi
Selain itu, ia menganggap makanan yang disediakan pihak lain terkadang tidak sebanding dengan nilai anggaran yang dikeluarkan.
Pandangan tersebut menjadi salah satu aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait pelaksanaan program MBG.
Sebagian warga menilai bantuan tunai dapat memberikan fleksibilitas lebih besar dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarga.
Meski demikian, Astrio menegaskan bahwa penyaluran dalam bentuk makanan memiliki pertimbangan tersendiri.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bantuan yang diberikan benar-benar digunakan untuk tujuan pemenuhan gizi.
Ia menilai penyaluran dalam bentuk uang tunai berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan.
Kekhawatiran itu muncul karena dana yang diterima bisa saja digunakan untuk kebutuhan lain di luar tujuan program.
Karena itu, pemerintah memilih mekanisme distribusi makanan agar manfaat program dapat dirasakan langsung oleh penerima dan tujuan peningkatan gizi masyarakat tetap terjaga.
Dengan skema tersebut, pengawasan penggunaan bantuan juga dinilai lebih mudah dilakukan.
"Pertanyaan kenapa sih kita tidak memberikan cash aja? Bukannya kita suuzan bahwa ibu-ibu nanti tidak tahu cara membelanjakannya, nanti akan justru akan spending money-nya untuk hal-hal yang tidak produktif seperti judol, seperti rokok dan sebagainya," katanya, dikutip dari YouTube CNN Indonesia, Selasa (9/6/2026).
"Tetapi yang lebih diutamakan adalah kenapa sih program ini dibentuk dalam program MBG? Karena itu supaya program ini targeted sesuai dengan visi awalnya," sambung Astrio.
Astrio pun menjelaskan bahwa penyusunan satu porsi makanan dalam program MBG memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi
Sebab, kebutuhan kalori dan kandungan nutrisinya telah diperhitungkan secara khusus.
"Ini yang akan sulit mekanisme kontrolnya ketika kita melakukan full decentralization, kita membiarkan ibu-ibu yang harus memasak semuanya."
"Tidak bisa menciptakan keseragaman, karena porsi daripada anak dari usia sekian sampai sekian membutuhkan kalori minimal sekian, dengan protein minimal sekian," jelas Astrio.
Astrio mengatakan bahwa pihaknya memahami betul adanya berbagai kekecewaan yang muncul dari masyarakat terkait hal ini.
"Tapi pada dasarnya prinsip daripada kita membuat produk ini dalam bentuk makanan, bukan dalam bentuk cash adalah supaya semuanya bisa terukur, supaya bisa ada keseragaman terutama dari nilai nutrisi yang diciptakan," paparnya.
Baca juga: Nama AHY Dikaitkan Korupsi MBG, Demokrat Tegaskan Putra SBY Tak Kenal Sony Sonjaya, Pastikan Fitnah
Sementara itu, Ekonom CELIOS, Media Wahyudi Askar, mengaku lebih setuju program MBG diganti dengan uang cash atau tunai daripada dalam bentuk makanan yang selama ini sudah berjalan, karena hal tersebut paling masuk akal untuk dilakukan.
"Tadi masyarakat ibu dari Bali ganti cash saja. Menurut saya ini suara masyarakat yang paling masuk akal. Margin MBG itu Rp15.000 untuk satu anak ya, sekarang menerima hanya sekitar Rp8.000, belum lagi yang pelanggaran menerima hanya Rp5.000," ucapnya dalam kesempatan yang sama.
"Kalau seandainya ini masyarakat dibagikan cash seperti Ibu tadi ya, Rp15.000 per anak, sebulan itu Rp300.000, kalau anaknya dua itu Rp600.000," imbuh Media.
Dengan demikian, Media mengatakan masyarakat bakal bisa bertahan hidup dengan uang tersebut karena batas kemiskinan berada pada angka Rp600.000.
"Maka untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial, saya enggak meminta untuk menolak untuk bantuan sosial ini, tapi kirimkan pesan pada sekolah, kirim surat, kirim ke SPPG, minta ganti dengan cash," tegasnya.
Menurut Media, jika pemerintah mempertimbangkan penyaluran MBG dalam bentuk uang tunai tersebut, dampaknya dinilai akan jauh lebih besar.
"Ada anggapan ketika cash diberikan kepada masyarakat, masyarakat dianggap enggak bisa mengelola uangnya, nanti judul dan lain-lain. Padahal sebetulnya yang paling tahu tentang anak itu adalah ibunya, orang tuanya. Bukan vendor-vendor itu, bukan pimpinan-pimpinan," ujarnya.
(TribunTrends/Tribunnews/Rifqah)
