TRIBUNTRENDS.COM - Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membatasi jumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) maksimal enam unit di setiap kecamatan mulai menuai perhatian dari berbagai pihak.
Di tengah upaya pemerintah pusat melakukan penataan ulang program MBG secara nasional, muncul pertanyaan apakah kebijakan tersebut bisa diterapkan secara seragam di seluruh daerah yang memiliki karakteristik wilayah berbeda-beda.
Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Kepala Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, memilih bersikap hati-hati dalam menanggapi rencana tersebut.
Menurutnya, sebelum memberikan penilaian lebih jauh, perlu dipastikan terlebih dahulu bagaimana peta kebutuhan yang dimiliki oleh BGN sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan program.
Baca juga: Kemenkes Siapkan Ahli Kesehatan & Gizi Demi Bersihkan Wajah Baru BGN: Silakan Ibu Pilih yang Terbaik
Emil mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan BGN untuk memahami dasar pertimbangan munculnya wacana pembatasan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di tingkat kecamatan.
“Saya pastikan dulu ya, kalau yang seperti itu, kita percaya bahwa dalam konteks ini kan BGN yang langsung memiliki petanya,” kata Emil di Gedung DPRD Jawa Timur, Selasa (9/6/2026).
Menurut Emil, BGN tentu memiliki data mengenai jumlah penerima manfaat, kapasitas dapur, hingga kebutuhan pelayanan di masing-masing wilayah.
Karena itu, pemerintah daerah perlu mengetahui secara rinci landasan kebijakan tersebut sebelum memberikan tanggapan lebih lanjut.
Meski demikian, Emil mengingatkan bahwa kondisi setiap kecamatan di Indonesia tidak bisa dipukul rata.
Ada wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan area yang relatif kecil, namun ada pula kecamatan yang memiliki wilayah sangat luas dengan sebaran penduduk yang berjauhan.
Perbedaan karakteristik tersebut, menurutnya, harus menjadi pertimbangan penting dalam menentukan jumlah dapur MBG yang ideal.
“Jadi mau batasnya berapa, saya rasa kecamatan juga ukurannya beda-beda, luasnya beda-beda, sebaran penduduknya beda-beda, jadi saya tidak mau komentar dulu sebelum final, apa yang BGN ingin lakukan dalam hal ini,” ungkapnya.
Pernyataan itu mengisyaratkan bahwa pendekatan berbasis kebutuhan wilayah dinilai lebih relevan dibanding penerapan angka baku yang sama untuk seluruh kecamatan.
Baca juga: Nanik Sebut Dirinya Ketua Kelas di BGN, Era Baru Tata Kelola MBG Tak Lagi Bertumpu pada Satu Orang
Di tengah pembahasan mengenai jumlah dapur MBG, Emil menegaskan bahwa fokus utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini tetap pada kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.
Ia menyebut pemerintah daerah lebih berkonsentrasi memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar keamanan pangan dan kelayakan operasional yang telah ditetapkan.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kelengkapan dokumen Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang wajib dimiliki setiap dapur MBG.
“Dari posisi kami intinya, sekali lagi, kami fokus yang ada di dalam kewenangan pemerintah daerah harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar program ini bisa sukses dan bermanfaat,” pungkas Emil.
Sebagaimana diketahui, BGN saat ini tengah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pelaksanaan Program MBG.
Salah satu langkah yang diambil adalah menunda sementara pendaftaran dapur baru atau moratorium pembangunan SPPG.
Kebijakan tersebut muncul setelah jumlah dapur MBG yang beroperasi secara nasional mencapai sekitar 27.000 unit.
Pemerintah menilai jumlah tersebut sudah cukup besar, terutama karena sebagian besar dapur terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan wilayah aglomerasi.
Sementara itu, daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) justru masih membutuhkan perhatian lebih agar manfaat program dapat dirasakan secara merata.
Karena itulah, BGN kini tidak lagi berfokus pada penambahan jumlah dapur secara masif, melainkan mengedepankan pemerataan layanan, peningkatan kualitas makanan, keamanan pangan, serta efektivitas tata kelola program MBG di seluruh Indonesia.
***
(TribunTrends/Kompas)
