BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Elite partai politik hingga lingkaran Istana diduga ikut-ikutan bermain proyek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Untuk itu, Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak agar dilakukan audit total dan penghentian sementara bagi dapur umum yang terafiliasi dengan pejabat publik.
Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menegaskan keterlibatan partai politik dan oknum legislatif dalam pengelolaan dapur umum MBG merupakan pelanggaran serius karena pihak yang seharusnya melakukan pengawasan justru ikut bermain dalam pelaksanaan proyek.
"Dan juga kalau nanti saya ada isu, baru isu, bahwa partai-partai politik dan oknum-oknum legislatif juga punya, maka ya harus dibereskan semua. Harus dilakukan audit," kata Boyamin lewat video yang ia kirimkan kepada awak media, dikutip pada Selasa (9/6/2026).
"Itu nomor dua, nomor satu harus moratorium dulu untuk dapur umum," lanjut dia.
Menurut Boyamin, keterlibatan parlemen maupun partai politik akan merusak tata kelola pemerintahan.
Ia meminta agar dapur umum yang terbukti dimiliki oleh pihak-pihak yang memiliki konflik kepentingan segera ditutup.
"Kalau ini dapur umum ternyata ada afiliasi dengan pejabat-pejabat publik, legislatif yang harus mengawasi atau pejabat di BGN maka ya harus ditutup semua gitu," tegasnya.
Langkah itu menurutnya perlu diambil agar citra pemerintah tidak merosot di mata publik.
Boyamin berharap praktik kolusi dan nepotisme dalam program gizi ini bisa diberantas tuntas demi kebaikan masyarakat.
"Dan ini menjadi perbaikan tata kelola ke depan supaya pemerintahan ini di mata masyarakat tidak semakin jelek dan korupsi pasti harus diberantas, termasuk saya juga memohon kepada Pak Prabowo segera mengesahkan undang-undang perampasan aset karena tanpa ada undang-undang perampasan aset orang tetap akan berani korupsi," kata Boyamin.
Sebelumnya, Boyamin Saiman mengungkap ada pejabat eselon I dan II memiliki SPPG.
Jumlah SPPG milik seorang pejabat eselon II tersebut mencengangkan, lebih dari 100 unit. Sedangkan seorang pejabat eselon I memiliki lebih dari 20 SPPG.
Boyamin mengatakan dirinya bakal menyerahkan data terkait temuannya tersebut kepada penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa (9/6/2026).
"Mengagetkan lagi, saya dapat temuan kasus BGN ini diduga ada pejabat setara Eselon II yang punya dapur umum sekitar diatas 100," kata Boyamin dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).
"Sementara kemarin temuan saya setara Eselon I bahkan punya 20-an dapur umum," sambungnya.
Selain kepada penyidik Kejagung, Boyamin menyebut dirinya juga bakal menyerahkan data temuannya itu kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru yakni Nanik S Deyang.
Menurut Boyamin data itu perlu dia serahkan agar baik Kejagung maupun BGN dapat menelusuri dugaan kepemilikan dapur MBG yang dinilainya terdapat unsur konflik kepentingan.
"Dengan harapan dua oknum ini dipecat karena harusnya dia ada konflik kepentingan tidak boleh punya dapur umum, tapi nyatanya punya dapur umum. Dan jumlahnya tidak kira-kira diatas 100," jelasnya.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) sempat merilis temuan tentang mitra MBG yang terafiliasi dengan partai politik (parpol) hingga lingkaran Presiden Prabowo Subianto pada 17 November 2025 lalu.
Dikutip dari laman ICW, temuan tersebut berdasarkan pengumpulan data dan analisis yang dilakukan pada Oktober-November 2025.
Sementara itu, data diperoleh dari data primer melalui wawancara serta data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber terbuka.
Dari proses tersebut, ICW memperoleh data di mana 102 yayasan yang tersebar di 38 provinsi terafiliasi dengan parpol hingga lingkaran Prabowo.
Untuk parpol, ICW menemukan total ada 28 yayasan yang terafiliasi dengan partai atau elite parpol.
"Dari 102 yayasan mitra penyelenggara MBG yang ditelusuri, terdapat 27,45 persen atau 28 yayasan yang memiliki afiliasi politik formal. Afiliasi ini timbul dari dugaan relasi yang dimiliki oleh individu di dalam yayasan dengan partai politik," tulis ICW dikutip pada Kamis (4/6/2026).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penyelidikan secara tertutup sejak awal tahun terkait skandal dugaan korupsi program MBG di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).
Namun Kejaksaan Agung (Kejagung) justru bergerak lebih cepat menyalip dengan menetapkan para tersangka dari jajaran elite BGN.
Mereka adalah eks Kepala BGN Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil BGN, yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.
Langkah agresif Korps Adhyaksa ini sontak membuka tabir bahwa KPK sebenarnya sudah mengendus aroma rasuah tersebut jauh sebelum penetapan tersangka diumumkan ke publik.
Fakta mengenai penyelidikan senyap ini dikonfirmasi langsung oleh pihak lembaga antirasuah.
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein membenarkan bahwa timnya telah turun tangan membidik kasus tersebut sebelum Kejagung melakukan penindakan.
“Betul, kami memang sudah ada penyelidikan,” kata Taufik dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).
Meski telah mengantongi sejumlah temuan awal, langkah KPK kini mau tidak mau harus menyesuaikan dengan progres yang ada di Kejaksaan.
Taufik enggan berbicara banyak mengenai detail temuan penyelidikannya.
Mengingat Kejagung sudah mengambil garis start penyidikan lebih dulu, komisi antirasuah kini memilih untuk bersikap menahan diri dan melihat ruang kerja sama antarlembaga.
“Jadi kami akan melihat sinerginya untuk proses-proses penyidikannya,” kata Taufik.
Sebagai tindak lanjut atas dinamika penanganan perkara ini, KPK berencana segera melakukan konsolidasi internal melalui mekanisme ekspose.
Bukti-bukti yang sudah berhasil dikumpulkan secara rahasia akan dibedah untuk menentukan langkah strategis KPK selanjutnya, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan Kejagung.
“Kita akan menunggu gelar perkara, bagaimana yang diputuskan pimpinan,” ujar Taufik.
(Tribunnews.com/Mario Christian Sumampow, Yohanes Liestyo Poerwoto, Ilham Rian Pratama)
