BANGKAPOS.COM -- Inilah sosok Mujazin, investor pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari Sukambumi yang ngamuk di kantor Badan Gizi Nasional (BGN).
Mujazin dan sejumlah pengusaha lainnya meluapkan kemarahan mereka di lobi kantor BGN terkait nasib operasional fasilitas dapur program MBG yang pembangunannya telah rampung sejak tujuh bulan lalu, namun hingga kini dibiarkan mangkrak.
Melalui konferensi pers yang dilakukan Yayasan Kharisma Cendekia Indonesia (KCI) Minggu (7/6/2026), Mujazin bersama tim kuasa hukumnya memaparkan klaim bukti nota kesepahaman dengan nomor 02/MoU.02/IX/2025 tertanggal 2 September 2025.
Kuasa Hukum Investor, Ahmad Yazdi, menerangkan dalam MoU tersebut terdapat 97 titik dapur perintis yang diatur untuk pengalihan hak kepada investor dengan syarat penyetoran sejumlah uang.
"Jadi, total uang sebagaimana tertulis, sebagai kontrak Rp 218 miliar 250 juta. Kemudian, dibayarkan secara tahap satu itu Rp 62 miliar 250 juta rupiah."
"Dibayarkan dalam bentuk cash, transfer, dan lain sebagainya. Itu dibayarkan ke Badan Gizi Nasional," kata Ahmad Yazdi dalam konferensi persnya.
Baca juga: Awal Mula Raffi Ahmad Terseret Kasus Korupsi Bea Cukai, Gandeng Hotman Paris jadi Pengacara
Lanjut Ahmad Yazdi, sisa komitmen dari yayasan untuk mengambil alih dapur perintis tersebut dilakukan dengan cek sebesar Rp 99 miliar dan Rp 66 miliar. Namun, akses pengambilan dapur tersebut tak kunjung ada.
Saat penandatanganan, MoU tersebut juga diteken oleh yayasan yang diwakili Mujazin dan Lodewyk Pusung yang saat itu menjabat Wakil Kepala BGN.
"Faktanya zonk, para pemimpin BGN saling lempar, ada yang bilang ini bodong. Kami berharap sekali Bapak Presiden jangan abai. Di momentum bersih-bersih hari ini, tolong diselesaikan dapur pertamanya," tutur Ahmad Yazdi.
Ahmad Yazdi mengaku bahwa pihaknya baru memaparkan kasus tersebut sebab pihak BGN seolah cuci tangan dan tak tahu-menahu mengenai penalangan proyek MBG perintis tersebut.
"Jadi, uang klien kami dipakai sebagai dana talang untuk membayar vendor-vendor yang membangun (dapur) pada 2024. Jadi, cuma Pak Haji (kliennya) doang sekarang yang teriak karena vendor-vendor yang lain sudah dibayar semua sama beliau," tegas Ahmad Yazdi.
Dikonfirmasi di lokasi yang sama, Mujazin mengeklaim bahwa ia diminta oleh Lodewyk Pusung untuk menjadi investor dana talang pada dapur MBG perintis agar melunasi utang vendor-vendor.
Mujazin melanjutkan, perwakilan BGN tersebut menjanjikan yayasannya mengelola dapur perintis. '
“Itu rinciannya semua ada di BGN, Pak Pusung minta saya untuk menyelesaikan itu dengan janji, Nanti yayasan kami yang akan mengelola dapur Kodim itu, sebagai secara ekonominya bahwa untuk menyelesaikan pembangunan itu, nanti yayasan kami yang menerima insentifnya, gitu-lah," ungkap Mujazin.
Mujazin bercerita bahwa ia menyerahkan uang tersebut sekitar pertengahan tahun 2025 dengan janji dua minggu setelah penyerahan dan penyelesaian (utang) kepada vendor-vendor, yayasannya akan mengelola dapur perintis. Namun, hingga kini hanya janji yang didapat Mujazin.
"Tapi, kenyataannya, kami (tidak) tahu persis bahwa dapur ini (sekarang) dikelola oleh yayasan-yayasan yang kami enggak tahu siapa itu di belakangnya," tutur Mujazin.
Sementara itu, dikonfirmasi Kompas.com melalui WhatsApp pada Kepala BGN, Nanik S Deyang, ia mengungkapkan bahwa dirinya tak tahu-menahu kasus investor yang menalangi dapur perintis tersebut.
"Saya enggak tahu, kan saya baru masuk akhir September tahun 2025," singkat Nanik kepada Kompas.com via WhatsApp, Senin (8/6/2026) sore.
Gelombang protes menghantam Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).
Sejumlah pengusaha yang mengklaim sebagai investor proyek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) meluapkan kemarahan mereka di lobi kantor hingga nyaris tak terkendali.
Kericuhan ini dipicu oleh ketidakjelasan nasib operasional fasilitas dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pembangunannya telah rampung sejak tujuh bulan lalu namun hingga kini dibiarkan mangkrak.
Mereka mempertanyakan keberlanjutan dari program MBG pasca mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua wakilnya Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Baca juga: Sosok Ratna Sarumpaet, Sempat Sebut Nanik S Deyang Kepala BGN Baru Tukang Bohong, Ini Alasannya
Dalam video yang viral di media sosial, tampak ketegangan dan adu mulut hebat antara massa dan petugas keamanan.
Seorang pria paruh baya yang berjalan menggunakan kruk penyangga kaki menuntut keadilan atas modal jumbo yang telah mereka korbankan di daerah, terutama di wilayah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T).
“Selama 7 bulan, kawan-kawan dari daerah membuat dapur seharga miliaran. Sampai detik ini, tidak ada kejelasan! Kami butuh negara hadir!” ujarnya dengan nada emosional di tengah barikade hidup petugas keamanan.
Suasana semakin memanas ketika para investor menegaskan loyalitas politik mereka demi menagih janji pertanggungjawaban dari pemerintah.
Ia menekankan, kehadiran mereka murni untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah, terkait dana operasional yang berjalan di daerah.
“Kami butuh negara hadir! Kami tidak butuh kamu!” tegasnya.
Di tengah keriuhan tersebut, suasana nyaris tidak terkendali akibat aksi saling dorong.
Dalam bagian video lainnya tampak seorang investor berbicara dengan perwakilan BGB.
"Tidak bisa diubah, kami butuh profesionalisme. Bapak2 ini orang berpendidikan, tahu peraturan undang undang, perubahan itu tidak bisa saat berjalan, sebelum berjalan harus dilakukan," katanya.
Ia juga berpesan ke Komisi IX DPR ri.
"Kami butuh pertanggungjawaban, ibu Nanik sebagai kepala BGN yang baru. Kita sama sama membela negara ini, kita orang Prabowo juga, tapi kalau seperti ini, kami minta Pak Prabowo untuk hadir," katanya.
“Kami butuh pertanggungjawaban, Ibu Nanik sebagai kepala BGN yang baru. Kita sama-sama membela negara ini, kita orang Prabowo juga! Tapi kalau seperti ini, kami minta Pak Prabowo untuk hadir,” tegas salah satu perwakilan investor.
Di balik aksi amuk massa tersebut, sengkarut yang lebih besar ternyata terjadi di Sukabumi, Jawa Barat.
Seorang pengusaha lokal bernama Mujazin blak-blakan mengaku telah menjadi korban dugaan penipuan proyek dapur perintis MBG dengan nilai fantastis mencapai Rp218 miliar.
Melalui kuasa hukumnya, Ahmad Yazdi, terungkap bahwa Mujazin memegang Nota Kesepahaman (MoU) resmi tertanggal 2 September 2025 yang ikut ditandatangani oleh mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung.
Dokumen tersebut menjanjikan pengalihan hak kelola 97 titik dapur perintis kepada pihak investor.
Namun, alih-alih mendapatkan hak pengelolaan, uang ratusan miliar yang diserahkan Mujazin secara tunai, transfer, hingga jaminan cek tersebut disinyalir menguap.
Ironisnya, uang itu diduga kuat hanya dimanfaatkan oleh manajemen BGN terdahulu untuk membayar utang-utang lama pembangunan dapur tahun 2024 kepada vendor lain.
"Faktanya zonk. Uang klien kami dipakai sebagai dana talang untuk membayar vendor-vendor yang membangun pada 2024. Jadi, cuma Pak Haji (Mujazin) doang sekarang yang teriak karena vendor-vendor yang lain sudah dibayar semua sama beliau," ungkap Ahmad Yazdi dalam konferensi pers, Minggu (7/6/2026).
Sengkarut ini semakin rumit setelah pucuk pimpinan BGN rontok akibat kasus hukum.
Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, kini telah ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Menanggapi jeritan dan aksi protes para investor, Kepala BGN yang baru menjabat, Nanik S. Deyang, langsung pasang badan dan menolak disalahkan atas kebijakan pendahulunya.
Nanik berdalih bahwa dirinya baru masuk ke lingkaran BGN pada akhir September 2025, sehingga tidak mengetahui kesepakatan di bawah tangan yang dibuat oleh Dadan Cs.
"Saya enggak tahu, kan saya baru masuk akhir September tahun 2025," kata Nanik singkat.
Meski begitu, menyikapi eskalasi protes di kantornya, Nanik mengklarifikasi bahwa pihak BGN tidak berniat menghentikan operasional dapur di wilayah 3T.
Ia berjanji akan segera membawa masalah regulasi dan jeritan para investor ini ke tingkat legislatif.
"Bukan dihentikan dapurnya. Mereka adalah investor dapur 3T yang merasa sudah membangun tapi tidak jelas kelanjutannya."
"Kemarin saya dan dua wakil kepala sudah menerima pengaduannya. Nanti kita konsultasikan ke DPR dan pihak terkait untuk mencari solusinya seperti apa," ujar Nanik, Selasa (9/6/2026).
Di tengah riak protes dan isu penghentian sementara program akibat seretnya dana operasional, BGN bergerak cepat memastikan bahwa secara nasional pencairan anggaran program MBG tetap berjalan sesuai mekanisme.
Namun, bagi para investor daerah yang telanjur merugi miliaran hingga ratusan miliar rupiah, janji di atas kertas tidak lagi cukup untuk meredam kekecewaan yang telanjur mendalam.
(Bangkapos.com/Kompas.com/Tribunnews.com/TribunnewsMaker.com)
