TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green per Rabu (10/6/2026).
Penyesuaian harga ini mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keenomian.
Harga Pertamax yang semula Rp 12.300 naik menjadi Rp 16.250 per liter. Sementara harga Pertamax Green naik dari Rp 12.700 menjadi Rp 17.000.
Meski ada kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green, Pertamina memastikan ketersediaan BBM di wilayah DIY aman.
Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Regional Jawa Bagian Tengah, Taufiq Kurniawan mengatakan ketersediaan Pertalite di DIY saat ini 12 kali lipat dari konsumsi normal, Solar mencapai 20 kali lipat konsumsi normal, Pertamax mencapai 18 kali lipat konsumsi normal, dan Pertamina Dex sebesar 18 kali lipat konsumsi normal.
"Stok aman banget di Rewulu dan di SPBU," katanya, Rabu (10/6/2026).
Untuk mengantisipasi antrian panjang di SPBU, pihaknya akan melakukan evaluasi berkala.
"Kita evaluasi berkala pasca perubahan harga," sambungnya.
Ia menerangkan konsumsi masyarakat di wilayah Jawa Bagian Tengah masih didominasi oleh produk subsidi yang tidak mengalami perubahan harga. Pada segmen gasoline, konsumsi Pertalite mencapai 73,3 persen dan Pertamax 25,9 persen, sementara Pertamax Turbo dan Pertamax Green secara total hanya sekitar 0,9 persen.
Sedangkan pada segmen gasoil, konsumsi Biosolar mencapai 96,6 persen, sementara Dexlite dan Pertamina Dex secara total hanya sekitar 3,4 persen.
Dengan komposisi tersebut, produk-produk yang mengalami penyesuaian harga, yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, hanya mencakup sekitar 1,7 persen dari total konsumsi BBM di wilayah Jawa Bagian Tengah.
Sementara lebih dari 98 persen konsumsi BBM masyarakat berasal dari produk yang tidak mengalami penyesuaian harga. Dengan demikian dampak penyesuaian harga terhadap masyarakat secara luas sangat terbatas.
“Pertamina sebagai operator menjalankan penyesuaian harga BBM non-subsidi sesuai ketentuan pemerintah dan mekanisme yang berlaku, dengan tetap memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi energi bagi seluruh masyarakat,” imbuhnya.
Menurut Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi keputusan menaikkan harga Pertamax mengindikasikan pemerintah mulai realistis untuk mengurangi beban pengeluaran APBN.
"Setelah ditahan selama tiga bulan, pemerintah akhirnya menaikan harga Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah mulai realistis untuk mengurangi beban pengeluaran APBN untuk bayar kompensasi," katanya, Rabu (10/6/2026).
Ia menyebut kenaikan disparitas harga antara Pertamax dan Pertalite semakin besar yaitu Rp 3.950 per liter. Disparitas harga sebesar itu memicu konsumen Pertamax bermigrasi ke Pertalite.
Migrasi besar-besaran tersebut akan berdampak pada beban APBN untuk subsidi BBM semakin membengkak.
"Kalau migrasi besar-besaran terjadi, tujuan mengurangi beban APBN tidak tercapai," terangnya.
Dampak migrasi lainya adalah meningkatnya kuota Pertalite. Jika pemerintah tidak menambah kuota Pertalite pasca kenaikan harga Pertamax, hal itu akan memicu kelangkaan hingga antrian di SPBU.
Kelangkaan yang berpotensi terjadi ini akan memicu masalah sosial dan menggangu stabilitas negara.
"Dampak lain migrasi dari Pertamax ke Pertalite akan meningkatkan kuota Pertalite. Kalau tidak ada penambahan quota Pertalite pasca penaikan harga Pertamax, kelangkaan Pertalite akan terjadi hingga antrian di SPBU mengular. Kelangkaan itu bisa memicu masalah sosial, yang mengganggu stabilitas negara," imbuhnya. (maw)
