BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sonny Sonjaya telah menyerahkan nama-nama 26 tokoh yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada penyidik Kejaksaan Agung.
"Total ada 26. Betul dicatat lewat BAP," kata Krisna Murti, kuasa hukum Sonny, saat dihubungi wartawan, Rabu (10/6/2026).
Krisna mengatakan penyerahan 26 nama itu sekaligus dijadikan bukti oleh kliennya untuk mengungkap perkara tersebut.
Sebab kata dia, puluhan nama itu pernah menjalin komunikasi dengan kliennya melalui ponsel yang kini disita oleh penyidik Kejagung.
Baca juga: Pengakuan KSP Dudung Ingin Bantu Pesantren Dapat MBG Malah Terseret Isu Punya SPPG
"Misalnya nama A berkomunikasi dengan klien saya, si B juga (komunikasi dengan Sonny), ya kan semua. Jadi semua bukti itu ada di dalam HP klien saya dan itu harus dibuka," kata Krisna.
Kendati demikian, Krisna enggan membeberkan lebih jauh siapa saja 26 nama yang kini telah disetorkan oleh kliennya kepada penyidik.
Dia hanya mengatakan, ihwal 26 nama itu nantinya akan diungkap sendiri oleh Sonny selaku pihak yang berperkara saat ini.
Adapun perihal tersebut, Krisna menuturkan bahwa 26 nama itu berasal dari beberapa unsur lembaga mulai dari tingkat eksekutif, legislatif dan yudikatif.
"Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Betul, orang-orang semuanya itu berasal dari situ," kata Krisna.
Sonny Sonjaya yang berstatus tersangka telah mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG.
JC adalah pelaku tindak pidana yang mengakui perbuatannya dan bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar kejahatan yang lebih besar atau terorganisir.
Sebagai imbalannya, tersangka berhak mendapatkan perlindungan khusus dan keringanan hukuman.
Namun hingga kini Kejagung belum menetapkan apakah Sony jadi JC atau tidak.
Dugaan keterlibatan elite partai politik hingga lingkaran Istana bermain proyek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat.
Untuk itu, Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak agar dilakukan audit total dan penghentian sementara bagi dapur umum yang terafiliasi dengan pejabat publik.
Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menegaskan keterlibatan partai politik dan oknum legislatif dalam pengelolaan dapur umum MBG merupakan pelanggaran serius karena pihak yang seharusnya melakukan pengawasan justru ikut bermain dalam pelaksanaan proyek.
"Dan juga kalau nanti saya ada isu, baru isu, bahwa partai-partai politik dan oknum-oknum legislatif juga punya, maka ya harus dibereskan semua. Harus dilakukan audit," kata Boyamin lewat video yang ia kirimkan kepada awak media, dikutip pada Selasa (9/6/2026).
"Itu nomor dua, nomor satu harus moratorium dulu untuk dapur umum," lanjut dia.
Menurut Boyamin, keterlibatan parlemen maupun partai politik akan merusak tata kelola pemerintahan.
Ia meminta agar dapur umum yang terbukti dimiliki oleh pihak-pihak yang memiliki konflik kepentingan segera ditutup.
"Kalau ini dapur umum ternyata ada afiliasi dengan pejabat-pejabat publik, legislatif yang harus mengawasi atau pejabat di BGN maka ya harus ditutup semua gitu," tegasnya.
Langkah itu menurutnya perlu diambil agar citra pemerintah tidak merosot di mata publik.
Boyamin berharap praktik kolusi dan nepotisme dalam program gizi ini bisa diberantas tuntas demi kebaikan masyarakat.
"Dan ini menjadi perbaikan tata kelola ke depan supaya pemerintahan ini di mata masyarakat tidak semakin jelek dan korupsi pasti harus diberantas, termasuk saya juga memohon kepada Pak Prabowo segera mengesahkan undang-undang perampasan aset karena tanpa ada undang-undang perampasan aset orang tetap akan berani korupsi," kata Boyamin.
Sebelumnya, Boyamin Saiman mengungkap ada pejabat eselon I dan II memiliki SPPG.
Jumlah SPPG milik seorang pejabat eselon II tersebut mencengangkan, lebih dari 100 unit. Sedangkan seorang pejabat eselon I memiliki lebih dari 20 SPPG.
Boyamin mengatakan dirinya bakal menyerahkan data terkait temuannya tersebut kepada penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa (9/6/2026).
"Mengagetkan lagi, saya dapat temuan kasus BGN ini diduga ada pejabat setara Eselon II yang punya dapur umum sekitar diatas 100," kata Boyamin dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).
"Sementara kemarin temuan saya setara Eselon I bahkan punya 20-an dapur umum," sambungnya.
Selain kepada penyidik Kejagung, Boyamin menyebut dirinya juga bakal menyerahkan data temuannya itu kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru yakni Nanik S Deyang.
Menurut Boyamin data itu perlu dia serahkan agar baik Kejagung maupun BGN dapat menelusuri dugaan kepemilikan dapur MBG yang dinilainya terdapat unsur konflik kepentingan.
"Dengan harapan dua oknum ini dipecat karena harusnya dia ada konflik kepentingan tidak boleh punya dapur umum, tapi nyatanya punya dapur umum. Dan jumlahnya tidak kira-kira diatas 100," jelasnya.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) sempat merilis temuan tentang mitra MBG yang terafiliasi dengan partai politik (parpol) hingga lingkaran Presiden Prabowo Subianto pada 17 November 2025 lalu.
Dikutip dari laman ICW, temuan tersebut berdasarkan pengumpulan data dan analisis yang dilakukan pada Oktober-November 2025.
Sementara itu, data diperoleh dari data primer melalui wawancara serta data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber terbuka.
Dari proses tersebut, ICW memperoleh data di mana 102 yayasan yang tersebar di 38 provinsi terafiliasi dengan parpol hingga lingkaran Prabowo.
Untuk parpol, ICW menemukan total ada 28 yayasan yang terafiliasi dengan partai atau elite parpol.
"Dari 102 yayasan mitra penyelenggara MBG yang ditelusuri, terdapat 27,45 persen atau 28 yayasan yang memiliki afiliasi politik formal. Afiliasi ini timbul dari dugaan relasi yang dimiliki oleh individu di dalam yayasan dengan partai politik," tulis ICW dikutip pada Kamis (4/6/2026).
(Tribunnews.com/Fahmi Ramadhan, Igman Ibrahim, Mario Christian Sumampow, Yohanes Liestyo Poerwoto)
