TRIBUNNEWS.COM - Kenaikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax menjadi Rp16.250 secara mendadak pada Rabu (10/6/2026) tengah malam mengundang kritik tajam dari publik.
Mengacu pada harga BBM Pertama per hari ini, terjadi kenaikan sebesar Rp3.950 atau 32 persen dari harga sebelumnya yakni Rp12.300.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menganggap kenaikan harga Pertamax menjadi wujud bahwa ruang fiskal atau APBN kian menyempit.
Dia mengatakan kenaikan harga tersebut bukan hanya penyesuaian harga biasa.
Bhima mengungkapkan program dengan skala besar dan utang membengkak menjadi salah satu penyebab sempitnya ruang fiskal pemerintah.
"Utang jatuh tempo dan kewajiban bungan menembus Rp1.434 triliun, tahun ini salah satu puncak pembayaran utang. Outlook penerimaan pajak shortfall diperkirakan Rp300-340 triliun, dan kebutuhan belanja program masih besar. Pemerintah sudah kehabisan amunisi menjaga harga energi tetap stabil," katanya kepada Tribunnews.com, Rabu siang.
Baca juga: Pertamax Naik saat Potongan Aplikator 8 Persen Belum Dinikmati Ojol, Pengamat: Bisa Picu Kemarahan
Nilai tukar rupiah yang merosot, kata Bhima, turut menjadi penyebab naiknya harga Pertamax per hari ini.
Dia menjelaskan anjloknya rupiah mempengaruhi harga impor BBM Indonesia dan berbuntut menekan kompensasi dan subsidi energi.
"Harga minyak yang tinggi berada di luar faktor pemerintah, tapi nilai tukar rupiah yang melemah berada dalam kendali pemerintah dan BI (Bank Indonesia), sehingga punya andil besar terhadap penyesuaian harga BBM."
"Begitu rupiah semakin melemah ke Rp18.000 per dolar AS, maka harga importasi BBM makin mahal, dan semakin menekan komponen belanja kompensasi dan subsidi energi," ujarnya.
Sementara, Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi Askar mengatakan bahwa dampak dari kenaikan harga Pertamax menjadi pukulan bagi ekonomi kelas menengah.
Dia mengatakan hal ini mengakibatkan masyarakat kelas menengah semakin terjepit terkait piliahn soal konsumsi BBM yaitu antara turun kelas ke Pertalite atau tetap mengonsumsi Pertamax dengan harga yang lebih mahal.
"Ada pekerja, pegawai, guru, ojol dan jutaan kelas menengah yang selama ini memilih BBM yang lebih baik untuk kendaraannya. Ketika margin kenaikannya terlalu jauh, opsinya adalah membayar lebih mahal, atau turn ke Pertalite. Turun ke Pertalite juga berarti memperbanyak jumlah pengguna Pertalite yang selama ini mendapatkan subsidi dari pemerintah," ujarnya.
Tak sampai di situ, Media menilai kenaikan harga Pertamax turut berdampak kepada daya beli masyarakat kelompok menengah dan berujung bertambahnya jumlah penduduk rentan miskin.
Dia juga menganggap kenaikan turut berpotensi mengakibatkan adanya permasalahan sosial yang lebih kompleks.
"Dampak kenaikan harga Pertamax sebesar 32 persen ke masyarakat: Merosotnya daya beli di kelompok menengah dan aspiring middle class (menuju kelas menengah), bertambahnya jumlah penduduk rentan miskin, kenaikan harga bahan pangan, transmisi penyesuaian suku bunga kredit lebih cepat, jumlah PHK melonjak pada kuartal ke-3, meningkatnya kriminalitas dan gejolak sosial," tuturnya.
Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda menambahkan adanya konsekuensi di mana subsidi pemerintah terhadap Pertalite akan semakin membengkak buntut adanya potensi masyarakat beralih dari Pertamax ke Pertalite.
Baca juga: Jeritan Warga soal Kenaikan Harga Pertamax: Gaji Stagnan Tapi Harga BBM Sadis
Dia menilai kebijakan PT Pertamina (Persero) untuk menggalakan penggunaan aplikasi QR Code atau My Pertamina untuk pengisian Pertalite belum efektif di lapangan.
“Ketika pemerintah memutuskan menaikkan harga Pertamax 92 tanpa menaikkan harga Pertalite, maka ada konsekuensi kenaikan permintaan Pertalite.
"Akibatnya, kuota Pertalite akan meningkat dan menyebabkan subsidi untuk BBM akan membengkak juga. Pembatasan melalui QR code hanya efektif jika tidak ada kebocoran di lapangan. Pada praktiknya, masih banyak Pertalite yang diperjualbelikan di luar SPBU," jelas Huda.
Media mengatakan ada beberapa opsi demi menyelamatkan kondisi fiskal setelah kenaikan Pertamax.
Salah satunya yakni menghentikan mega proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, Media mengatakan opsi tersebut sulit dilakukan buntut sudah adanya kontrak dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Jika MBG dirombak ulang, hanya untuk yang membutuhkan (targeted), biayanya hanya Rp117 triliun. Tapi itu kemungkinan tidak dipilih pemerintah karena kontrak dengan dapur-dapur SPPG sudah berjalan. Struktur rentenya sudah terlanjur terbentuk.” kata Media.
Selain itu, opsi lain yang disampaikan Media yakni menambah utang, menaikkan pajak, atau menaikkan harga BBM demi menekan defisit fiskal APBN saat ini.
Baca juga: Pertamax Naik! Cek Harga BBM Pertamina di Seluruh Provinsi per 10 Juni 2026, Sumbar Tembus Rp17.000
Namun, dia menjelaskan ada berbagai risiko ketika seluruh opsi di atas diambil pemerintah.
Di sisi lain, Media turut heran dengan kondisi keuangan negara saat ini yang menurutnya bermasalah tetapi justru masyarakat yang dikorbankan melalui berbagai kebijakannya.
Padahal, menurutnya, bobroknya tata kelola keuangan negara buntut dari kebijakan pemerintah.
“Menambah utang semakin sulit karena biaya pinjaman negara sedang tinggi. Beberapa hari lalu, Pemerintah menerbitkan PP mengejar tambahan pajak dari sektor UMKM. Hari ini, pemerintah menaikkan harga Pertamax.Sebelumnya, pemerintah membatalkan rencana kenaikan royalti mineral dari perusahaan-perusahaan besar dengan aset dan keuntungan triliunan rupiah."
"Ini sangat aneh, ketika negara membutuhkan tambahan uang, yang diminta berkorban adalah kelas menengah bawah. Mereka dijadikan penanggung biaya atas masalah fiskal yang lahir dari buruknya pilihan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sendiri," katanya.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)
