TRIBUNNEWS.COM - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Prof Dr Dudung Abdurachman, memberikan klarifikasi terkait isu yang menyebut dirinya memiliki dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menjelaskan, beberapa bulan lalu dirinya sempat membantu pengurus pesantren yang ingin menjadi sasaran penerima manfaat program MBG.
Menurut Dudung, pesantren tersebut memiliki sekitar 4.000 hingga 5.000 santri sehingga dinilai layak menjadi titik dapur MBG.
Dudung menyebut pengurus pesantren seperti Abah Junaidi dan Ustaz Iskandar meminta bantuannya untuk dikenalkan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.
“Nah, kemudian minta dikenalkan dengan Pak Dadan. Saya sampaikan, Pak Dadan ini ada pesantren yang sudah siap ya, sudah ditentukan dia sudah mulai secara administrasi sudah siap,” ujarnya, mengutip tayangan YouTube Kompas TV, Rabu (10/6/2026).
Setelah pertemuan itu, Dudung mengatakan komunikasi selanjutnya dilakukan langsung antara pihak pesantren dengan staf BGN.
“Pak Dadan menjawab: ‘Oh silakan Pak nanti hubungi Pak Arif Nurrahman staf saya.’ Lalu hubungan tersebut terjalin,” kata Dudung.
Ia menegaskan dirinya tidak lagi terlibat dalam proses tersebut dan tidak mengetahui perkembangan lebih lanjut.
“Saya sudah tidak mengerti apa-apa,” ucapnya.
Beberapa minggu lalu, Dudung mengaku kembali menanyakan perkembangan rencana dapur MBG di pesantren tersebut kepada Dadan Hindayana. Namun, hingga kini proses pembangunan disebut belum selesai.
“Rupanya sampai sekarang prosesnya pun belum selesai, bangunan dapur belum terbangun,” katanya.
Menurut Dudung, isu dirinya memiliki dapur MBG muncul karena dirinya yang membantu mempertemukan pihak pesantren dengan Kepala BGN.
“Cuma karena saya yang minta tolong itulah yang kemudian akhirnya bunyi seakan-akan Pak Dudung punya dapur,” ujarnya.
Dudung pun menegaskan kembali bantahannya dengan nada tegas.
“Kalau Pak Dudung punya dapur, silakan cek, saya kasih hadiah nanti. Jadi enggak ada sama sekali saya punya dapur ya,” tutupnya.
Baca juga: Nasib Pengusaha Dapur MBG 3T di Ujung Tanduk, KSP Dudung Sebut Dana Talangan Belum Tentu Diganti
Sementara itu, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyebut terdapat oknum pejabat pemerintahan yang terafiliasi dalam kepemilikan dapur MBG.
Kepemilikan tersebut terbagi dalam dua klaster.
Boyamin Saiman pun telah menyerahkan temuannya soal dugaan kepemilikan 100 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh oknum pejabat kepada Kejaksaan Agung (Kejagung).
"Ya sebenarnya saya menyerahkan informasi lah disertai data, jadi ada dua klaster, Eselon I dan Eselon II," kata Boyamin kepada wartawan, Selasa (9/6/2026).
Adapun kata Boyamin, dirinya menemukan pejabat Eselon I berinisial IRA diduga memiliki 20 dapur MBG yang lokasinya berada di pulau Jawa.
Sementara untuk oknum pejabat Eselon II, Boyamin menyebut pejabat itu berinisial TSA yang dimana diduga memiliki lebih dari 100 dapur MBG.
Boyamin menuturkan, diduga terdapat ratusan SPPG yang terletak di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) diduga terafiliasi dengan TSA.
"Dia sebenarnya ngurusin yang agak di daerah-daerah terpencil, Artinya yang mestinya ditugasi di daerah-daerah 3T itu termasuk di pinggiran, tapi dia diduga juga berurusan atau mengelola sekitar 100-n dapur umum. Nah itu dia Inisialnya TSA," ungkapnya.
Meski begitu, Boyamin menilai temuan itu masih bersifat dugaan yang dimana penyidik Kejagung masih harus menelisik lebih jauh perihal dugaan kepemilikan tersebut.
Namun dia menegaskan bahwasanya telah menyerahkan data temuannya itu kepada Kejagung yang dimana data itu turut disertai nama dan titik-titik lokasi SPPG tersebut.
"Kita kawal kalau nanti misalnya tidak diproses akan saya gugat Praperadilan, misalnya untuk membuka semuanya," jelasnya.
Terkait hal ini sebelumnya, Boyamin Saiman menyatakan memperoleh temuan soal adanya dugaan kepemilikan lebih 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) oleh oknum pejabat setingkat Eselon II.
Boyamin menyerahkan data terkait temuannya tersebut kepada penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa (9/6/2026).
"Mengagetkan lagi, saya dapat temuan kasus BGN ini diduga ada pejabat setara Eselon II yang punya dapur umum sekitar diatas 100," kata Boyamin dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).
"Sementara kemarin temuan saya setara Eselon I bahkan punya 20-an dapur umum," sambungnya.
(Tribunnews.com/Garudea Prabawati/Fahmi Ramadhan)
