TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Gerakan Mengembalikan Kedaulatan Rakyat (GMKR) Riau resmi dideklarasikan di Pekanbaru, Rabu (10/6/2026).
Deklarasi tersebut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah yang menyerukan pentingnya memperkuat kedaulatan rakyat dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan pengelolaan sumber daya alam.
Deklarasi tersebut juga dihadiri beberapa tokoh nasional seperti Said Didu dan Refly Harun, kemudian ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat.
Hadir pula kalangan akademisi, profesor, doktor, advokat, purnawirawan TNI, aktivis lingkungan, mahasiswa, hingga unsur Laskar Melayu Riau yang menyatakan dukungan terhadap gerakan tersebut.
Said Didu mengatakan, GMKR lahir dari kegelisahan terhadap arah perjalanan bangsa.
Menurutnya, salah satu ancaman terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah semakin kuatnya pengaruh oligarki yang menguasai berbagai aspek kehidupan negara.
"Adanya Kekhawatiran soal isu negara bisa bubar sebelumnya, kami mengindikasikan bahwa kira-kira penyebab bubarnya Indonesia kalau itu terjadi karena kedaulatan sudah diambil oleh oligarki. Karena itu gerakan ini hadir untuk mengembalikan kedaulatan rakyat," kata Said Didu dalam kesempatan itu.
Ia menjelaskan sedikitnya terdapat lima bentuk kedaulatan yang menurutnya saat ini telah dikuasai oleh oligarki.
Kelima kedaulatan tersebut adalah kedaulatan hukum, ekonomi, wilayah, politik, serta pertahanan dan keamanan.
"Kedaulatan hukum sudah tidak jelas karena hampir semua hukum itu oligarki yang pegang. Kemudian kedaulatan ekonomi, wilayah, politik, dan pertahanan keamanan. Lima kedaulatan itu harus dikembalikan untuk menyelamatkan Indonesia," tegasnya.
Menurut Said, Riau menjadi salah satu daerah yang paling relevan untuk memulai gerakan tersebut.
Sebagai daerah yang kaya sumber daya alam, Riau dinilai memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi berbagai persoalan pengelolaan sumber daya yang sering kali tidak sepenuhnya berpihak kepada masyarakat.
"Kita berharap Riau menjadi titik tolak untuk mengembalikan kedaulatan secara nyata. Apa yang dimulai di sini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain," imbuhnya.
Sementara itu, Koordinator GMKR Riau yang juga tokoh masyarakat Riau, Edi Natar Nasution menyampaikan kehadiran Said Didu dan Refly Harun di Riau merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kedaulatan bangsa.
Sebagai mantan prajurit TNI, ia mengaku memahami betul pentingnya menjaga negara agar tetap kuat dan tidak dikuasai oleh kepentingan kelompok tertentu.
"Hari ini senior saya, Said Didu dan Refly Harun datang dan hadir ke Riau dalam rangka kita mendeklarasikan kedaulatan untuk Provinsi Riau. Saya yakin beliau berdua peduli dengan NKRI. Kita ingin bagaimana negara ini kuat dan jauh dari kehancuran akibat oligarki," ujarnya.
Edi menyebut kegiatan tersebut dihadiri sekitar 300 peserta dari berbagai latar belakang.
Mulai dari profesor, doktor, jenderal purnawirawan, akademisi, advokat, presiden mahasiswa, aktivis lingkungan, hingga unsur masyarakat dan Laskar Melayu Riau.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan GMKR Riau yang juga pemilik Pondok Melayu Pekanbaru, Isniati, mengajak generasi muda khususnya mahasiswa untuk lebih aktif mengambil peran dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, kemajuan Riau tidak akan terwujud tanpa keterlibatan anak muda yang memiliki kepedulian terhadap daerah dan bangsa.
"Kami ingin Riau maju, terutama dari mahasiswa. Mahasiswa adalah penerus bangsa. Kalau mau maju, kitalah yang harus berusaha untuk maju, bukan orang lain. Kita tidak boleh takut menyampaikan kebenaran. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memperjuangkan masa depan Riau dan anak cucu kita nanti," ulasnya.
Dalam deklarasinya, GMKR Riau menyampaikan enam tuntutan utama, yakni mengembalikan kedaulatan rakyat, menghentikan perlindungan terhadap oligarki, menertibkan dan mengaudit perkebunan sawit di Riau, menertibkan sektor pertambangan serta menyelamatkan lingkungan, menegakkan hukum secara adil, dan menjalankan otonomi daerah secara konsisten.
Gerakan tersebut berharap tuntutan itu dapat menjadi agenda bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih berpihak kepada rakyat. (Tribunpekanbaru.com/Alexander)
