TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax yang melonjak tajam dari Rp 12.500 menjadi Rp 17.000 per liter diprediksi akan mengubah peta konsumsi energi masyarakat.
Dampak paling nyata adalah potensi terjadinya migrasi besar-besaran konsumen ke BBM bersubsidi jenis Pertalite.
Pengamat ekonomi sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang (FEB UNP), Doni Satria, menyatakan bahwa selisih harga yang kian melebar akan memaksa konsumen berpikir realistis.
Golongan masyarakat kelas menengah yang selama ini menjadi pelanggan setia Pertamax diperkirakan bakal beralih antre di jalur Pertalite.
Menurut Doni, fenomena peralihan konsumsi ini otomatis akan memicu lonjakan permintaan terhadap Pertalite.
Akibatnya, pemandangan antrean kendaraan yang mengular di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) berpotensi menjadi rutinitas baru yang tidak terhindarkan.
Baca juga: Harga Pertamax Rp17.000 per Liter, Konsumen di Padang Kaget tapi Belum Banyak yang Beralih
Lebih lanjut, Doni menyoroti bahwa antrean panjang di SPBU bukan sekadar masalah visual atau kenyamanan, melainkan sebuah kerugian ekonomi yang nyata.
Masyarakat sering kali tidak menyadari bahwa waktu yang dihabiskan untuk mengantre memiliki nilai ekonomis yang tinggi.
“Antre itu adalah biaya. Ketika seseorang harus menghabiskan waktu satu jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar, maka ada waktu produktif yang terbuang sia-sia, begitu pula dengan energi kendaraan yang tetap menyala," ujar Doni saat dihubungi, Rabu (10/6/2026).
Kerugian waktu dan energi tersebut pada akhirnya menumpuk menjadi pembengkakan biaya operasional secara keseluruhan.
Hal ini dinilai kontraproduktif terhadap upaya masyarakat dalam melakukan efisiensi pengeluaran harian mereka.
Baca juga: Ratusan Kilogram Ganja Dibakar di Padang, BNNP Sumbar Sebut 150 Ribu Jiwa Terselamatkan
Situasi ini kian pelik lantaran tekanan ekonomi sebenarnya sudah dirasakan masyarakat sebelum penyesuaian harga Pertamax diberlakukan.
Doni menjelaskan bahwa inflasi pada sejumlah komoditas pokok telah terjadi lebih awal di pasar.
Faktor eksternal seperti pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS serta ketegangan geopolitik yang berkecamuk di kawasan Timur Tengah ditengarai menjadi pemicu utama. Kedua faktor global tersebut sukses menekan stabilitas harga domestik terlebih dahulu.
"Jadi, kondisi di lapangan menunjukkan harga-harga barang sudah merangkak naik bahkan sebelum harga Pertamax resmi disesuaikan. Kenaikan BBM nonsubsidi ini seolah menjadi beban tambahan di atas beban yang sudah ada," tuturnya.
Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terkena dampak domino ini. Kenaikan biaya transportasi dan logistik akibat dinamika BBM dipastikan bakal mendongkrak biaya produksi mereka secara signifikan.
Bagi pelaku UMKM, pilihan yang tersedia sangat dilematis. Mereka harus memilih antara menaikkan harga jual produk dengan risiko kehilangan pelanggan, atau mempertahankan harga lama namun mengorbankan margin keuntungan yang sudah tipis.
Baca juga: BNNP Sumbar Bongkar Peran Tersangka Ganja 145 Kg, MI Jadi Bandar Sekaligus Pemodal Jaringan
Melihat rantai kenaikan harga yang menyentuh berbagai lini kehidupan, Doni menilai wajar jika ke depannya muncul gelombang tuntutan dari sektor ketenagakerjaan.
Lonjakan biaya hidup secara otomatis akan menjadi alasan kuat bagi buruh dan pekerja untuk meminta kenaikan upah.
Menurutnya, skema kenaikan harga barang di pasar sebenarnya tidak akan menjadi persoalan besar asalkan diimbangi dengan daya beli masyarakat yang memadai. Idealnya, pertumbuhan inflasi harus berjalan beriringan dengan peningkatan pendapatan.
"Sebenarnya tidak masalah jika semua harga barang mengalami kenaikan, dengan catatan pendapatan atau gaji masyarakat juga mengalami penyesuaian yang sebanding," kata Doni menjelaskan formulasinya.
Namun, tantangan terbesar muncul apabila kondisi ideal tersebut gagal terealisasi. Jika harga barang terus meroket sementara pendapatan pekerja cenderung stagnan, maka struktur ekonomi masyarakat bawah dan menengah akan sangat terguncang.
Doni memperingatkan bahwa ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran ini akan memicu masalah sosial-ekonomi yang jauh lebih besar.
Penurunan daya beli yang drastis dikhawatirkan dapat memperlambat laju pemulihan ekonomi nasional secara makro.
Langkah mitigasi sangat diperlukan guna memastikan bahwa migrasi konsumsi ini tidak berujung pada kelangkaan BBM bersubsidi yang justru akan memperparah situasi. (*)
