- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) lanjutan dalam pengusutan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Sumatera Selatan, untuk tahun anggaran 2025–2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan lima aparatur sipil negara (ASN) yang berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penindakan ini diduga berkaitan dengan upaya suap untuk menutupi temuan lembaga auditor negara terkait sejumlah proyek pengadaan di wilayah Muara Enim.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya OTT lanjutan tersebut. 

Ia menjelaskan bahwa praktik suap itu diduga bertujuan untuk cover-up atau menutup temuan audit BPK.

“Pada pokoknya ini berkaitan dengan dugaan suap untuk cover-up atau menutup temuan BPK berkaitan dengan pengadaan-pengadaan yang ada di Kabupaten Muara Enim. Salah satunya adalah pengadaan Smart TV atau Smart Board ya,” ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026).

KPK menegaskan bahwa dugaan suap tersebut memiliki keterkaitan dengan proyek pengadaan Smart TV atau Smart Board di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Pemkab Muara Enim yang sebelumnya telah diungkap dalam perkara awal.

Dalam pengembangan kasus ini, KPK juga mendalami dugaan bahwa aliran uang tidak diberikan secara langsung oleh pejabat Pemkab Muara Enim kepada pihak BPK, melainkan melalui perantara.

Budi Prasetyo menyebutkan bahwa Bupati Muara Enim periode 2025–2030, Edison, yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya, tidak secara langsung memberikan uang kepada pihak auditor.

Selain itu, KPK menemukan adanya indikasi keterkaitan barang bukti antara perkara awal dan dugaan suap terhadap oknum BPK.

“Barang bukti ini juga cross juga ya dari perkara kemarin. Karena dari Rp 500 juta yang diberikan dari pihak swasta kepada pihak di Pemkab ini, sebagian ada yang dibawa oleh pihak Pemkab ke Muara Enim yang kemarin kemudian dilakukan tangkap tangan, sebagian lagi untuk dugaan pemberian suap yang berkaitan dengan temuan BPK. Artinya memang barang bukti ini pun juga masih berkaitan,” ujar Budi.

KPK juga memastikan bahwa status perkara ini telah naik ke tahap penyidikan setelah ditemukan kecukupan alat bukti.

Dalam proses OTT lanjutan tersebut, KPK mengamankan total 11 orang dari berbagai wilayah di Jakarta dan Sumatera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. 

Lima di antaranya merupakan ASN dari BPK, sementara sisanya terkait dengan perkara sebelumnya.

“Ini nanti akan terus kami dalami dari para pihak yang sudah diamankan dalam tangkap tangan ini, karena ini berkaitan dengan perkara sebelumnya, jadi pihak-pihak yang diamankan ini total ada 11. Enam orang yang juga diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan kemarin, lima orang lagi pihak-pihak baru yang kemudian diamankan dalam tangkap tangan ini,” ujar Budi.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara awal dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Muara Enim, termasuk Bupati Edison, pejabat dinas, serta pihak swasta yang diduga terlibat dalam aliran dana suap.

Kasus ini berawal dari dugaan penerimaan uang ratusan juta rupiah yang kemudian diduga dialirkan melalui berbagai skema untuk memenangkan proyek dan menutupi temuan audit.

KPK kini masih terus mendalami aliran dana serta keterlibatan pihak lain dalam pengembangan perkara tersebut.

Program: Tribunnews Update
Host: Thalia Iza
Editor Video: Tegar Melani
Uploader: bagus gema praditiya sukirman
Reporter: Ilham Rian Pratama