TRIBUNBANTEN.COM - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green 95 diperkirakan tidak hanya berdampak pada inflasi, tetapi juga berpotensi menekan daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah.

Selain itu, selisih harga yang semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite dikhawatirkan mendorong peralihan konsumsi ke BBM bersubsidi, yang pada akhirnya dapat membebani kuota subsidi pemerintah.

Kepala Ekonom PermataBank, Josua Pardede, menilai kenaikan harga Pertamax memang belum memberikan dampak besar terhadap inflasi secara langsung. Namun, efek lanjutan terhadap berbagai sektor ekonomi tetap perlu menjadi perhatian.

Menurutnya, kontribusi kenaikan harga Pertamax terhadap inflasi Juni 2026 diperkirakan masih berada di bawah 0,1 persen. Meski relatif terbatas, dampaknya bisa merambat ke berbagai lini aktivitas ekonomi.

Baca juga: Pengguna Pertamax di Tangsel Mengeluh, Kenaikan Harga BBM Bikin Pengeluaran Membengkak

"Menurut saya, dampak kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green 95 terhadap inflasi cukup signifikan untuk ukuran BBM nonsubsidi. Dampak langsungnya ke inflasi Juni 2026 diperkirakan sekitar kurang dari 0,1 poin persentase," ujar Josua kepada Kontan, Rabu (10/6/2026). 

Biaya Transportasi dan Distribusi Berpotensi Naik

Josua menjelaskan, kenaikan harga BBM nonsubsidi berpotensi meningkatkan biaya operasional pada sektor transportasi dan logistik.

Kondisi tersebut dapat memengaruhi tarif angkutan, layanan transportasi berbasis aplikasi, jasa pengiriman barang, hingga distribusi kebutuhan pokok.

Jika biaya operasional meningkat, pelaku usaha kemungkinan akan melakukan penyesuaian harga untuk menjaga margin bisnis mereka. Dampaknya, harga barang dan jasa berpotensi ikut naik dan memicu tekanan inflasi inti.

Meski demikian, besarnya dampak terhadap inflasi akan sangat ditentukan oleh respons masyarakat setelah harga Pertamax naik. 

Jika mayoritas konsumen tetap menggunakan Pertamax, tekanan terhadap inflasi diperkirakan akan lebih besar. 

Sebaliknya, apabila banyak pengguna beralih ke Pertalite, tekanan inflasi secara langsung memang bisa lebih rendah. 

Namun, kondisi tersebut dapat memunculkan tantangan baru berupa distorsi konsumsi serta meningkatnya tekanan terhadap kuota BBM bersubsidi. 

"Selisih harga Pertalite dan Pertamax yang melebar tajam dari sekitar Rp 2.300 menjadi Rp 6.250 per liter dapat mendorong peralihan konsumsi ke BBM subsidi. Ini berisiko membuat subsidi menjadi kurang tepat sasaran," katanya. 

Selain berdampak pada inflasi, kenaikan harga Pertamax dinilai paling dirasakan oleh kelompok masyarakat kelas menengah, khususnya rumah tangga yang menggunakan kendaraan pribadi dan selama ini mengandalkan BBM nonsubsidi. 

Kenaikan biaya pengeluaran untuk bahan bakar berpotensi mengurangi alokasi belanja rumah tangga untuk kebutuhan sekunder, sehingga konsumsi di sejumlah sektor dapat mengalami perlambatan. 

"Tambahan biaya per liter yang besar akan mengurangi ruang belanja untuk kebutuhan sekunder seperti rekreasi, makan di luar, belanja barang tahan lama, dan sebagian konsumsi nonpokok," ujarnya. 

Josua menjelaskan bahwa tekanan terhadap daya beli tersebut terjadi di tengah meningkatnya berbagai biaya hidup lain, seperti biaya pendidikan, harga pangan, serta tekanan bunga kredit setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan.

Secara keseluruhan, dampak terhadap konsumsi rumah tangga memang diperkirakan tidak langsung signifikan. 

Namun, bagi kelompok kelas menengah perkotaan yang selama ini menjadi motor penggerak konsumsi pada sektor jasa, ritel modern, otomotif, makanan dan minuman, hingga rekreasi, tekanan tersebut dapat memicu perubahan perilaku belanja menjadi lebih defensif. 

"Jika tekanan harga energi dan pangan berlangsung bersamaan, kelas menengah akan cenderung menahan belanja, memperpendek perjalanan, mengurangi konsumsi nonpokok, atau berpindah ke barang dan jasa yang lebih murah," jelasnya. 

Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, Josua menyarankan pemerintah memperkuat pengawasan terhadap harga pangan serta memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lebih tepat sasaran agar lonjakan konsumsi Pertalite tidak membebani kuota maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Selain itu, pemerintah juga perlu memperjelas komunikasi kepada masyarakat bahwa BBM bersubsidi hanya diperuntukkan bagi kelompok yang berhak menerima.

Apabila tekanan terhadap daya beli kelas menengah semakin meningkat, kebijakan dukungan dinilai sebaiknya difokuskan pada sektor transportasi umum, pangan, dan pendidikan dibandingkan memperluas subsidi harga secara umum.