TRIBUNTRENDS.COM - Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax menjadi Rp 16.250 per liter mulai 10 Juni 2026 tidak hanya memicu reaksi dari masyarakat, tetapi juga memunculkan perbedaan pandangan di kalangan pengambil kebijakan.
Di satu sisi, pemerintah meyakini dampak kenaikan tersebut terhadap inflasi nasional akan relatif terbatas.
Namun di sisi lain, DPR mengingatkan bahwa setiap kenaikan harga bahan bakar tetap berpotensi menimbulkan tekanan terhadap inflasi sekaligus mengubah pola konsumsi masyarakat.
Perdebatan ini muncul di tengah kekhawatiran publik setelah harga Pertamax melonjak hampir Rp 4.000 per liter dibandingkan harga sebelumnya.
Selisih harga yang semakin lebar dengan Pertalite membuat banyak pihak mulai mempertanyakan dampaknya terhadap daya beli masyarakat, konsumsi BBM subsidi, hingga stabilitas harga barang dan jasa di masa mendatang.
Baca juga: Menkeu Purbaya Sebut Dampak Kenaikan BBM Rp16.250 Bakal Minim: Pertamax Bukan Buat Angkutan Barang
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan tekanan besar terhadap inflasi nasional.
Menurutnya, karakteristik pengguna Pertamax berbeda dengan BBM yang digunakan sektor transportasi barang maupun angkutan umum.
Karena bukan menjadi bahan bakar utama kendaraan logistik, kenaikan harga Pertamax dinilai tidak akan langsung memicu lonjakan biaya distribusi yang biasanya menjadi penyebab naiknya harga berbagai kebutuhan pokok.
"Dampaknya harusnya relatif minim karena Pertamax enggak dipakai angkutan barang," ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Purbaya menjelaskan, inflasi akibat kenaikan BBM umumnya terjadi ketika biaya pengangkutan barang ikut meningkat sehingga berdampak pada harga-harga di tingkat konsumen. Namun dalam kasus Pertamax, ia menilai efek tersebut tidak akan terlalu besar karena mayoritas kendaraan distribusi masih menggunakan jenis BBM lain.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan lonjakan konsumsi BBM subsidi akibat naiknya harga Pertamax, Purbaya memilih tidak memberikan penjelasan teknis dan menyerahkan urusan tersebut kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Itu nanya ke Pak Bahlil, mesti ada metode lagi. Nozzle control kalau enggak salah, nanya Pak Bahlil yang ngerti," katanya.
Pandangan berbeda disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhammad Misbakhun. Menurutnya, sejarah menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga BBM hampir selalu diikuti tekanan terhadap inflasi, meskipun besaran dampaknya masih perlu dihitung lebih lanjut.
Misbakhun menilai terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa inflasi akan tetap aman tanpa melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perubahan perilaku konsumen dan efek lanjutan di lapangan.
"Pasti kalau kenaikan BBM biasanya selalu akan diikuti dengan kenaikan inflasi. Berapa persennya, nol sekian, itu kita belum tahu," ujar Misbakhun.
Menurutnya, Pertamax merupakan salah satu produk BBM yang memiliki basis pengguna cukup besar. Karena itu, perubahan harga yang cukup drastis berpotensi memengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih bahan bakar kendaraan mereka.
Baca juga: Jalur Pertamax Sepi Bak Kuburan Imbas Harga Meroket Rp16.250, Warga Karanganyar Serbu Pertalite
Salah satu dampak yang paling mungkin terjadi, menurut Misbakhun, adalah perpindahan sebagian konsumen Pertamax ke BBM dengan harga lebih rendah, termasuk Pertalite yang hingga kini masih dijual Rp 10.000 per liter.
Perbedaan harga yang kini mencapai lebih dari Rp 6.000 per liter dinilai cukup besar untuk mendorong masyarakat melakukan penyesuaian pengeluaran.
"Memang ada kemungkinan masyarakat berpindah ke BBM yang lebih murah. Untuk kalkulasinya itu kan belum kita lakukan eksersisnya lebih dalam, nanti akan kita lihat impact-nya seperti apa," kata Misbakhun.
Fenomena ini menjadi perhatian karena jika perpindahan terjadi dalam skala besar, tekanan terhadap kuota dan distribusi BBM subsidi bisa meningkat. Pemerintah pun dituntut memastikan pasokan Pertalite tetap aman agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Meski memberikan peringatan, Misbakhun juga sepakat bahwa kenaikan Pertamax tidak akan menghasilkan dampak ekonomi sebesar kenaikan BBM industri.
Menurutnya, BBM industri memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas produksi dan distribusi barang sehingga efeknya terhadap inflasi jauh lebih besar dibandingkan Pertamax yang mayoritas digunakan kendaraan pribadi.
"Karena Pertamax ini lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Bukan BBM industri yang biasanya memberikan tekanan paling berat," ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah sebelumnya sempat menahan kenaikan harga Pertamax meskipun sejumlah BBM nonsubsidi lain sudah mengalami penyesuaian harga.
Karena itu, diperlukan evaluasi lanjutan untuk mengetahui dampak sebenarnya terhadap inflasi maupun perubahan pola konsumsi masyarakat setelah kebijakan baru ini diterapkan.
Baca juga: Jeritan Pengendara di Karanganyar Diperas Pertamax Rp16.250, Mau Pindah Pertalite Takut Mesin Rusak
Berdasarkan penyesuaian harga yang diumumkan PT Pertamina Patra Niaga, harga BBM yang berlaku mulai 10 Juni 2026 adalah:
Di tengah perbedaan pandangan antara pemerintah dan DPR, satu hal yang kini menjadi sorotan adalah bagaimana respons masyarakat terhadap lonjakan harga Pertamax.
Apakah konsumen tetap bertahan menggunakan BBM RON 92 tersebut, atau justru berbondong-bondong beralih ke bahan bakar yang lebih murah, akan menjadi faktor penting yang menentukan dampak ekonomi kebijakan ini dalam beberapa bulan ke depan.
***
(TribunTrends/Kompas)
