TRIBUN-MEDAN.com - Inilah daftar harta kekaaayan tiga petinggi Badan Gizi Nasional yang dilantik Presiden Prabowo Subianto.
Ketiga pempimpin BGN ini masing-masing Nanik S Deyang sebagai kepala, serta Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala.
Di tengah pelantikan tersebut, perhatian publik juga sempat tertuju pada kosongnya jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas).
Namun, pemerintah menegaskan fokus utama saat ini adalah penguatan internal Badan Gizi Nasional agar program-program strategis dapat berjalan lebih optimal.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pelantikan tidak langsung dilakukan setelah keputusan pengangkatan diterbitkan karena Presiden menginginkan pimpinan baru BGN fokus lebih dulu pada proses pembenahan internal.
"Karena kita semua berpikir bahwa beliau dalam hari-hari pertama itu supaya fokus terlebih dahulu untuk melakukan proses perbaikan-perbaikan di Badan Gizi Nasional kita,” kata Prasetyo.
Meski pelantikan baru dilakukan belakangan, Prasetyo menegaskan ketiga pejabat tersebut sebenarnya telah sah menjabat sejak keputusan presiden ditetapkan.
"Kalau secara administratif hukum, beliau bertiga sudah sah menjadi pimpinan Badan Gizi Nasional semenjak keputusan Presiden ditetapkan gitu," katanya.
Nanik S. Deyang dipercaya memimpin Badan Gizi Nasional menggantikan Dadan Hindayana.
Sebelum menjabat kepala, Nanik telah mengemban tugas sebagai Wakil Kepala BGN selama beberapa bulan.
Menurut Prasetyo, pengalaman Nanik di lingkungan internal lembaga menjadi salah satu alasan utama penunjukan tersebut.
"Beliau kan sudah beberapa saat terakhir, beberapa bulan mengemban amanah sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional sehingga kita meyakini beliau sudah cukup waktu untuk memahami seluruh proses atau kegiatan yang berjalan di Badan Gizi Nasional," katanya.
Nanik dikenal memiliki latar belakang sebagai jurnalis dan selama ini menjadi salah satu figur yang dipercaya untuk mendukung berbagai agenda pemerintahan.
Pengalaman komunikasi publik yang dimilikinya dinilai menjadi modal penting dalam mengawal program-program nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Prasetyo juga menilai karakter Nanik yang teliti dan disiplin sangat dibutuhkan untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai target.
"Jadi itu beberapa dasar pertimbangan untuk kita minta ke beliau yang kemudian dibantu oleh dua wakil yang baru untuk sesegera mungkin melakukan perbaikan-perbaikan dan pembenahan-pembenahan," ujarnya.
Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 17 Januari 2025, Nanik tercatat memiliki nilai total harta kekayaan Nanik mencapai Rp 6.303.290.605.
Aset terbesar Nanik adalah properti yang berasal dari tanah dan bangunan dengan total nilai Rp 5,402 miliar.
Berikut rincian harta properti Nanik S Deyang:
Selain properti, Nanik juga memiliki alat transportasi dan mesin dengan nilai total Rp 705 juta.
Rinciannya sebagai berikut:
Sementara itu, kas dan setara kas yang dimiliki Nanik tercatat sebesar Rp 196.290.605.
Dalam laporan tersebut tidak tercantum harta bergerak lainnya, surat berharga, maupun harta lainnya.
Dengan demikian, total harta kekayaan yang dilaporkan mencapai Rp 6.303.290.605.
Salah satu wakil kepala yang dilantik adalah Agustina Arumsari. Ia dikenal sebagai teknokrat yang memiliki pengalaman panjang dalam bidang pengawasan keuangan negara.
Sebelum masuk ke jajaran pimpinan BGN, Agustina menjabat sebagai Deputi Kepala Bidang Investigasi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pengalaman tersebut dinilai penting mengingat Badan Gizi Nasional mengelola anggaran besar untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah. Kehadiran Agustina diharapkan mampu memperkuat aspek akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan agar penggunaan anggaran berjalan efektif serta terhindar dari potensi penyimpangan.
Berdasarkan yang dihimpun Tribunsumsel.com data e-LHKPN KPK, Agustina Arumsari memiliki total kekayaan sebesar Rp16.162.543.722. Laporan harta kekayaan tersebut tercatat per 11 Maret 2026.
Berikut rincian aset yang dimiliki:
DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp8.182.431.000
Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK, HASIL SENDIRI Rp2.006.640.000
Tanah dan Bangunan Seluas 1 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT, HASIL SENDIRI Rp825.791.000
Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/217 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT, HASIL SENDIRI Rp5.350.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp125.000.000
MOBIL, TOYOTA AGYA 1.2 G A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp125.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp2.100.331.264
D. SURAT BERHARGA Rp1.500.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS Rp6.004.597.426
F. HARTA LAINNYA Rp----
Subtotal: Rp17.912.359.690
III. UTANG: Rp1.749.815.968
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III): Rp16.162.543.722
Pejabat lain yang mendapat amanah baru adalah Mayjen TNI Trenggono.
Perwira tinggi TNI aktif tersebut memiliki pengalaman dalam bidang logistik dan manajemen rantai pasok skala besar.
Keahlian tersebut dinilai relevan dengan tantangan utama Badan Gizi Nasional, yakni memastikan distribusi bahan pangan dan makanan bergizi dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil dan sulit diakses.
Kehadiran unsur TNI di jajaran pimpinan BGN juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi distribusi, mempercepat penanganan kendala lapangan, serta menjaga kelancaran pasokan untuk mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Trenggono tercatat memiliki total harta sebesar Rp1,2 miliar.
Ia terakhir kali melaporkan rincian hartanya di LHKPN KPK pada 3 Februari 2025.
Sumber harta terbanyaknya berasal dari tanah dan bangunan senilai Rp750 juta.
Lalu disusul dari harta alat transportasi dan mesin dan kas. Ia juga memiliki utang senilai Rp146 juta.
Di sisi lain, pemerintah belum berencana mengisi posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang saat ini kosong.
Posisi tersebut ditinggalkan setelah Presiden Prabowo mencopot Silmy Karim dari jabatannya menyusul kasus dugaan korupsi yang menyeret namanya.
Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan kekosongan jabatan tersebut tidak akan mengganggu kinerja kementerian.
Menurutnya, operasional dan pelayanan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tetap berjalan normal meski tanpa kehadiran seorang wakil menteri untuk sementara waktu.
(*/ Tribun-medan.com)
