TRIBUN-MEDAN.com - Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik terkait lawatan ke luar negeri yang disebut pemborosan.
Tercatat Prabowo sudah melakukan kunjungan kerja luar negeri sebanyak 49 kali.
Beberapa negara yang dikunjungi ada yang lebih dari sekali.
Kunjungan yang dilakukan Presiden Prabowo dengan membawa sejumlah rombongan.
Prabowo menyinggung mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang jarang keluar negeri saat menjabat.
Hal tersebut diungkap Prabowo saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang digelar di Novotel Bandar Lampung, Rabu, (10/6/2026).
Menurut Prabowo menjadi serba salah bagi seorang pemimpin dalam melakukan kunjungan ke luar negeri.
Prabowo kemudian mencontohkan adanya kritik kepada Joko Widodo (Jokowi) karena jarang melakukan kunjungan ke luar negeri selama menjabat Presiden.
"Jadi, ada presiden kayak Pak Jokowi yang jarang ke luar negeri, disalahkan ya kan ‘Jokowi nggak pernah ke luar negeri. Jokowi tidak peduli politik luar negeri’," kata Prabowo.
Kemudian kata Prabowo dirinya yang sering melakukan kunjungan ke luar negeri juga tidak lepas dari kritik.
"Saya sering ke luar negeri, ‘Prabowo sering ke luar negeri’. Aneh… Sebenernya tidak ada masalah gitu, bener nggak," tutur Prabowo.
Kepala Negara kemudian menjelaskan alasan dirinya sering melakukan lawat ke mancanegara.
Ia mengatakan kunjungan ke luar negeri tidak terlepas dari kondisi geopolitik global yang penuh dengan ketidakpastian.
"Situasi mungkin berubah, sekarang dinamikanya geopolitik begitu kacau. Kita tidak tahu kawan siapa, lawan siapa," tutur Prabowo.
Dalam menjalankan politik luar negeri, Prabowo mengatakan dirinya meneruskan apa yang sudah digariskan para pemimpin terdahulu yakni politik non aligned atau politik non-blok. Dengan sikap seperti itu, Indonesia tidak mau terlibat dengan pakta militer manapun.
"Karena itu, begitu saya menerima mandat sebagai Presiden, saya langsung, saya langsung gariskan politik luar negeri kita meneruskan politik non aligned, politik non-blok, politik bebas aktif. 1000 kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Ini adalah garis yang saya tempuh," kata Prabowo.
Baca juga: Awal Munculnya Nama Raffi Ahmad dalam Kasus Suap Pejabat Bea Cukai, Respons KPK: Betul Itu Fakta
Sebelumnya Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut menanggapi soal Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya yang menjawab kritikan Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal tentang frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Mahfud, secara aturan jika anggaran negara yang ditentukan masih kurang untuk membiayai kunjungan luar negeri pejabat, maka pejabat tersebut harus membiayai kekurangan itu dengan dana pribadi.
Sehingga Mahfud menilai, jawaban Teddy yang menyebut Prabowo menanggung kelebihan biaya yang telah dianggarkan negara untuk kunjungan luar negerinya itu bukan jawaban yang tepat.
Karena hal tersebut memang sudah seharusnya dilakukan oleh Prabowo sebagai pejabat negara.
"Satu secara aturan begini, setiap kunjungan kenegaraan bukan hanya presiden, menteri atau pejabat apapun kalau ada kelebihan yang dibutuhkan dari yang ditentukan oleh anggaran memang harus biaya sendiri."
"Iya toh? Kalau kita ke luar negeri gitu lalu mengadakan pertemuan dengan siapa, tapi tidak ada di anggaran kan dari pribadi kita."
"Jadi sebenarnya itu bukan bukan jawaban yang tepat, bahwa setiap kelebihan itu dibiayai oleh pribadi, itu memang harus harus otomatis harus dibiayai," kata Mahfud dalam Podcast 'Terus Terang' di kanal YouTube Mahfud MD Official, pada Selasa (2/6/2026).
Baca juga: AWAL Mula Safa Marwah Dituding Jadi Selingkuhan Ridwan Kamil, Ogah Terkenal karena Gosip: Malu
Mahfud menegaskan, kritikan Dino Patti Djalal soal kunjungan luar negeri Prabowo itu bukan hanya mempermasalahkan anggarannya.
Namun lebih kepada frekuensi kunjungan luar negeri Prabowo yang dinilai terlalu sering dan tidak menghasilkan produk yang jelas untuk masyarakat.
Untuk itu kemudian disarankan agar Presiden Prabowo mengurangi kunjungan luar negerinya.
"Masalahnya itu karena terlalu sering kan gitu dan produknya enggak jelas pertanggungjawabannya kepada rakyat, kan itu yang dipersoalkan bukan soal anggarannya aja."
"Kalau anggarannya, terlalu sering (kunjungan luar negeri) anggarannya banyak, tapi itu tidak melanggar hukum kan. Karena presiden tuh rombongannya mang harus besar. Menteri misalnya harus sekian (rombongan), kalau presiden sekian, di sana sekian, itu anggarannya sudah ada."
"Dan persoalannya bukan jumlah anggarannya, terlalu sering itu, lalu boros gitu. Sementara produknya juga, apa follow up dari itu. Nah, seperti itu itu saya kira ya, supaya dikurangi soal frekuensi (kunjungan luar negeri) dan transparansi," terang Mahfud.
Seperti diketahui, Dino Patti Djalal sempat memberikan kritikan pada Presiden Prabowo yang dinilainya terlalu sering melakukan kunjungan luar negeri.
Dalam masa jabatan Prabowo yang baru 1,5 tahun sebagai presiden, ia tercatat sudah melakukan kunjungan kerja luar negeri sebanyak 49 kali.
Dari 49 kunjungan luar negeri tersebut, terdapat 28 negara yang menjadi tujuan Prabowo yang bahkan didatangi lebih dari sekali sehingga total durasi kunjungan ke luar negeri tersebut mencapai akumulasi sekitar 95 hari.
Baca juga: Viral Pagar Besi Stadion Teladan Diduga Dicuri Maling, Polisi Bantah dan Sebut Terkena Alat Berat
Menurut Dino perjalanan dinas seorang kepala negara memakan biaya yang sangat fantastis.
Anggaran ini mencakup banyak hal, mulai dari tim pendahulu (advance), sewa pesawat, hotel, logistik, konsumsi, pengamanan, hingga uang harian delegasi.
Bahkan kunjungan luar negeri presiden itu bisa menghabiskan anggaran puluhan hingga ratusan miliar.
"Satu perjalanan ke luar negeri, bisa keluar puluhan bahkan ratusan miliar," ungkap Dino dalam video unggahannya.
Kritikan Dino Patti Djalal itu kemudian ditanggapi Teddy dengan penegasan bahwa Prabowo berkomitmen penuh untuk menggunakan dana pribadi jika terdapat pengeluaran yang melebihi pagu anggaran negara.
Baca juga: BOROK Dadan Hindayana Selama 1,5 Tahun Jadi Kepala BGN Hingga Dicopot Prabowo Secara Mendadak
"Jadi yang pertama masalah biaya bila ke luar negeri ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," kata Teddy, dalam keterangan videonya yang diunggah di akun Instagram @sekretariat.kabinet, Senin (1/6/2026).
Baca juga: Setelah Bupati Edison Ditahan, 5 ASN dari BPK Diciduk KPK, Diduga Disuap untuk Tutupi Temuan Auditor
Presiden RI, Prabowo Subianto, kembali agendakan kunjungan ke luar negeri ke Rusia pada Rabu (17/6/2026) pekan depan.
Keberangkatan kali ini difokuskan untuk mewakili Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) peringatan kerja sama ASEAN-Rusia yang diselenggarakan di kota Kazan.
Lawatan ini menjadi sorotan mengingat Prabowo baru saja merampungkan pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin di Moskow hanya dalam jeda waktu dua bulan sebelumnya.
Kepastian mengenai jadwal lawatan Prabowo itu dikonfirmasi langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (9/6/2026).
Baca juga: Setelah Bupati Edison Ditahan, 5 ASN dari BPK Diciduk KPK, Diduga Disuap untuk Tutupi Temuan Auditor
"KTT ASEAN dengan Rusia? Ya di Kazan ya tanggal 17," ujar Havas di Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Ajang di Kazan nanti tidak hanya dihadiri oleh Prabowo.
Akan tetapi nantinya juga akan mempertemukan para pemimpin negara-negara Asia Tenggara secara langsung dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin.
Meski tanggal dan lokasi sudah dikunci, Havas mengaku masih meramu rincian kegiatan Presiden selama berada di sana.
Baca juga: Duduk Perkara 2 Pria Ditangkap,Beli BBM Pertalite Pakai Jeriken,Eks Kasatreskrim Dipanggil di Sidang
Baca juga: Timnas Indonesia vs Australia Laga Semifinal Piala AFF U19, Nova Panggil Mathew Baker
(*/TRIBUN-MEDAN.com)
Sumber: tribunnews.com
