Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Albert Aquinaldo

POS-KUPANG.COM, ENDE – Rencana pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di belakang SD Negeri Wolomoni, Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, resmi dibatalkan. Kini, Pemerintah Desa (Pemdes) Niowula mencari Lokasi pengganti.

Keputusan pembatalan Pembangunan KDMP tersebut dihasilkan dalam Musyawarah Desa yang digelar di Kantor Desa Niowula, Rabu (10/6).  

Musyawarah tersebut mempertemukan pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, unsur pemerintah daerah, aparat keamanan dan anggota DPRD Ende. Pertemuan itu dilakukan untuk mencari solusi atas persoalan pembangunan KDMP di sekolah dimaksud.

Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa lahan yang sebelumnya direncanakan sebagai lokasi pembangunan gerai KDMP merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Ende yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 

Lahan tersebut dinilai tidak layak digunakan untuk pembangunan koperasi karena ke depan masih akan dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan.

Ketua BPD Niowula, Fabianus Dau, menegaskan polemik terkait penggunaan lahan sekolah telah selesai setelah adanya keputusan pembatalan pembangunan di lokasi tersebut. 

Namun, kata Fabianus, pemerintah desa harus segera mencari lokasi alternatif agar program nasional tersebut tetap dapat direalisasikan.

“Polemik yang kemarin di Niowula sudah selesai. Lahan itu batal untuk KDMP. Sekarang kita berkumpul di sini bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mencari lahan baru,” ujarnya.

Fabianus mengatakan, pembangunan KDMP merupakan bagian dari program nasional yang harus didukung oleh pemerintah desa dan masyarakat. 

Karena itu, BPD meminta Pemerintah Desa Niowula segera membangun komunikasi dengan para tokoh adat atau mosalaki untuk memperoleh lahan pengganti.

“Pemerintah desa harus segera berkomunikasi dengan para mosalaki agar bisa mendapatkan lokasi baru untuk pembangunan gerai KDMP,” katanya.

Musyawarah Desa tersebut dibuka oleh Ketua BPD Niowula, Fabianus Dau, dan dipandu oleh Sekretaris Kecamatan Detusoko, Yulitha Fransiska.

Sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Kapolsek Detusoko Iptu Ahmad Darengn, Plt Danramil Detusoko Letu Inf. Mohamad Nasir, Sekcam Detusoko Yulitha Fransiska, anggota Komisi I DPRD Ende Ferdinandus Watu, Kepala Dinas PMD Ende Adrianus Yosafat Muda.

Hadir juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ende Venantius Minggu, Plt Kepala Kesbangpol Ende Agnes Neta, staf Dinas Koperasi Kabupaten Ende, Kepala Desa Niowula Finsensius Papa, serta para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda Desa Niowula.

Meski berlangsung cukup panjang, rapat belum menghasilkan keputusan mengenai lokasi baru pembangunan KDMP. Para tokoh adat yang hadir menyatakan masih perlu melakukan pembahasan internal sebelum memutuskan kemungkinan hibah lahan kepada pemerintah desa.

Mosalaki Pu’u Wolomoni, Gregorius Masa, mengatakan persoalan tersebut akan dibicarakan kembali bersama para pemangku adat karena ketersediaan tanah di wilayah desa sudah sangat terbatas.

“Kami bicara lagi baru putuskan soal ini. Karena tanah di desa ini sudah dibagi semua,” katanya. (bet)

*Pendekatan dengan Mosalaki

KEPALA Desa Niowula, Vinsensius Papa, memastikan pemerintah desa akan segera melakukan pendekatan dan komunikasi intensif dengan para mosalaki guna mencari solusi terbaik. “Hari Sabtu nanti kami bertemu para mosalaki untuk membicarakan hal ini,” ujar Vinsensius.

ViNSENSIUS berharap AGAR seluruh masyarakat Desa Niowula dapat memberikan dukungan terhadap program KDMP yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan ekonomi kerakyatan.

Dalam kesempatan yang sama, para kepala dinas yang hadir menekankan, seluruh program pembangunan di desa pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat. 

Oleh karena itu, setiap kebijakan dan rencana pembangunan perlu dibicarakan secara terbuka serta melibatkan seluruh elemen masyarakat agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

“Pembangunan di desa itu untuk kepentingan masyarakat maka harus dibicarakan dengan baik. KDMP juga untuk masyarakat, pendidikan juga untuk masyarakat,” tegas salah satu perwakilan pemerintah daerah dalam forum tersebut.

Dengan dibatalkannya pembangunan di lahan sekolah, Pemerintah Desa Niowula kini dihadapkan pada tugas mencari lokasi pengganti yang dapat diterima semua pihak. 

Keputusan tersebut menjadi jalan tengah yang mampu menjaga kepentingan pendidikan sekaligus memastikan program Koperasi Desa Merah Putih tetap dapat diwujudkan demi kemajuan masyarakat Desa Niowula. (bet)