SURYA.co.id – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman membantah keras isu yang menyebut dirinya memiliki titik operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN).
Klarifikasi tersebut disampaikan Dudung usai menerima audiensi Kepala BGN Nanik S. Deyang di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).
Pernyataan ini muncul di tengah berkembangnya berbagai spekulasi terkait pengelolaan dapur MBG yang belakangan menjadi sorotan publik.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu bahkan menantang siapa pun yang memiliki bukti atas tudingan tersebut untuk menunjukkannya secara terbuka.
"Kalau Pak Dudung punya dapur, silakan cek. Saya kasih hadiah nanti. Jadi enggak ada sama sekali saya punya dapur ya. Jelas ya rekan-rekan sekalian," tegas Dudung, dikutip SURYA.co.id dari Tribunnews.
Dudung menjelaskan bahwa rumor mengenai keterlibatannya dalam proyek dapur MBG bermula dari upayanya membantu sejumlah pondok pesantren yang ingin mendapatkan akses ke program pemerintah tersebut.
Menurutnya, beberapa pengurus pesantren mendatangi dirinya untuk meminta bantuan agar lembaga mereka dapat menjadi sasaran penerima manfaat program MBG.
"Saya kan dekat dengan pesantren. Ada pengurus-pengurus pesantren itu ada Abah Junaidi, ada Ustaz Iskandar, itu menyampaikan kepada saya bahwa ada program memang pesantren ya untuk sebagai sasaran penerima manfaat karena di pesantren itu kan ada penerima ada santrinya 4.000, ada yang 5.000," ungkapnya.
Sebagai bentuk bantuan, Dudung mengaku hanya mempertemukan perwakilan pesantren dengan pihak BGN yang saat itu dipimpin oleh Dadan Hindayana.
Dudung menegaskan perannya sebatas mengenalkan pihak pesantren kepada Kepala BGN saat itu. Setelah komunikasi terjalin, dirinya mengaku tidak lagi mengikuti perkembangan lebih lanjut.
Menurut Dudung, Dadan Hindayana kemudian menugaskan stafnya untuk memfasilitasi komunikasi antara pesantren dan BGN.
"Akhirnya silakanlah, mereka berhubungan, mereka berhubungan saya sudah tidak ngerti apa-apa," jelasnya.
Ia juga menyebut rencana pembangunan dapur MBG di pesantren tersebut hingga kini belum terealisasi.
Baca juga: MBG Lamongan Libur Sementara, Sejumlah SPPG di Lamongan Hentikan Aktivitas karena Faktor Dana
Dudung menilai kabar yang menyebut dirinya memiliki dapur MBG muncul karena dirinya pernah membantu menjembatani komunikasi antara pesantren dan BGN.
Padahal, menurutnya, keterlibatan tersebut tidak berkaitan dengan kepemilikan maupun pengelolaan dapur program Makan Bergizi Gratis.
"Cuma karena saya yang minta tolong ke Pak Dadan itulah yang kemudian akhirnya bunyi seakan-akan Pak Dudung punya dapur," pungkasnya.
Isu mengenai "dapur MBG" mencuat setelah sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis dilaporkan sempat berhenti beroperasi karena pencairan dana yang belum dilakukan.
Di saat yang sama, muncul pula dugaan adanya perebutan proyek pembangunan maupun pengelolaan dapur oleh sejumlah pihak.
Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan bahwa pencairan dana program telah dilakukan sejak 5 Juni 2026. Namun, pengawasan terhadap pelaksanaan program tetap menjadi perhatian publik.
Sejumlah anggota DPR dan pakar kebijakan publik sebelumnya juga menyoroti potensi kebocoran anggaran apabila terjadi intervensi politik dalam pengelolaan program berskala nasional tersebut.
Pernyataan Dudung Abdurachman menunjukkan upaya untuk memperjelas batas keterlibatannya dalam program Makan Bergizi Gratis yang saat ini menjadi salah satu program strategis pemerintah.
Dengan menjelaskan kronologi secara rinci dan menantang publik untuk membuktikan tudingan yang beredar, Dudung berusaha menepis persepsi adanya konflik kepentingan.
Di sisi lain, munculnya isu ini menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dapur MBG masih menjadi perhatian masyarakat.
Ke depan, keterbukaan informasi mengenai penunjukan, pengelolaan, dan pendanaan dapur MBG dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program tersebut.
Dudung Abdurachman lahir pada 19 November 1965 di Bandung, Jawa Barat.
Ia merupakan putra seorang pensiunan tentara, tumbuh dalam lingkungan sederhana yang menanamkan kedisiplinan sejak dini.
Semangat pengabdian pada negara mengantarnya menempuh pendidikan militer di Akademi Militer (Akmil) Magelang dan lulus pada tahun 1988 dari kecabangan Infanteri.
Karier militernya diawali dengan berbagai penugasan di lingkungan Kostrad (Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat), yang membentuk karakter kepemimpinannya.
Ia pernah menjabat sebagai Komandan Batalyon 741/Satya Bhakti Wirottama dan terus meniti jenjang karier hingga menjadi Panglima Kodam Jaya/Jayakarta pada tahun 2020.
Namanya mulai dikenal publik secara luas saat menjabat Pangdam Jaya. Di tengah maraknya baliho Front Pembela Islam (FPI) dan meningkatnya ketegangan sosial politik di Ibu Kota, Dudung mengambil tindakan tegas dengan menertibkan baliho bergambar Rizieq Shihab.
Langkahnya itu menuai kontroversi, namun juga dianggap sebagai sikap tegas TNI dalam menjaga ketertiban umum.
Kariernya terus menanjak hingga ia dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada November 2021 menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang saat itu diangkat menjadi Panglima TNI.
Sebagai KSAD, Dudung dikenal berkomitmen memperkuat profesionalisme prajurit dan mendekatkan TNI AD kepada rakyat.
Ia aktif mengunjungi berbagai daerah, dari pedalaman Papua hingga pulau-pulau terluar Indonesia, untuk memastikan kehadiran dan pengabdian TNI benar-benar dirasakan masyarakat.
Dudung juga sempat menyampaikan pandangan yang menegaskan bahwa TNI bukan alat politik dan harus tetap netral.
Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu sektarian, terutama menjelang Pemilu.
Setelah pensiun dari militer, Dudung Abdurachman tetap aktif di ranah sosial dan kebangsaan.
Karakter kepemimpinannya yang tegas namun humanis menjadi ciri khasnya, dan ia kerap diundang dalam berbagai forum untuk berbicara soal nasionalisme, keamanan, dan ketahanan bangsa.
Dudung menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional sebelum akhirnya dilantik Presiden Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Senin (27/4/2026).
