TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) periode 2025 Tiyo Ardianto angkat bicara mengenai kebijakan pemerintah yang terbaru; menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Pada Rabu (10/6/2026) kemarin, pemerintah dan PT Pertamina (Persero) resmi membuat penyesuaian harga BBM nonsubsidi, di mana harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp 12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dengan besar kenaikan Rp3.950 atau sekitar 32 persen. 

Sementara itu, Pertamax Green 95 (RON 95) juga mengalami kenaikan harga sebesar Rp4.100, yakni dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Harga Pertamax Naik: Pemerintah Tak Lagi Bisa Bilang Indonesia Masih Baik-baik Saja

Kebijakan kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax, Tiyo menilai, menjadi indikasi bahwa Pemerintah RI yang saat ini dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto sudah tak lagi bisa mengelak dari realita gejolak ekonomi.

Ia pun menyentil pernyataan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa yang sempat menyebut kondisi fiskal dan ekonomi negara masih baik-baik saja ketika berada di Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (6/6/2026) lalu.

Hal tersebut disampaikan Tiyo saat menjadi narasumber dalam program Sapa Indonesia Pagi yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Kamis (11/6/2026).

"Akhirnya kita tahu bahwa pemerintah mulai menyerah. Realitas jelas lebih berbicara ketimbang kata-kata," tutur Tiyo.

"Tidak bisa lagi Pak Purbaya terus mengucapkan sesuatu yang 'palsu', seolah bahwa kita baik-baik saja."

Selanjutnya, Tiyo menyebut bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax ini membawa dua pertanda.

Pertama, menandakan bahwa Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sudah tak mampu lagi menambal subsidi untuk masyarakat.

Sehingga, mahasiswa jurusan Filsafat UGM angkatan 2021 tersebut lantas meminta agar pemerintah bersikap jujur kepada masyarakat mengenai kondisi perekonomian negara di tengah krisis global dan pelemahan Rupiah saat ini.

Menurut Tiyo, situasi saat ini juga disebabkan oleh miskalkulasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

"Sementara hari ini pemerintah sendiri menaikkan harga Pertamax," ujar Tiyo.

"Kenaikan harga pertamaxitu tanda bahwa APBN kita sudah tidak lagi menanggung beban fiskal untuk membayar biaya subsidi, harga minyak yang semakin hari semakin tinggi, beserta kurs dolar semakin naik."

"Kita sebenarnya ingin sampaikan satu hal bahwa sebaiknya pemerintah itu berterus terang kepada masyarakat."

"Bahwa memang sedang tidak lebih baik ketimbang hari-hari sebelumnya dan itu diciptakan situasinya oleh pemerintah sendiri. Itu yang pertama."

Kedua, kata Tiyo, kenaikan harga Pertamax ini menjadi indikasi bahwa pemerintah lebih memilih kebijakan di mana rakyat-lah yang menjadi korban karena menanggung beban paling besar.

Padahal, menurut pemuda yang merampungkan jabatan Ketua BEM UGM pada Maret 2026 itu, pemerintah bisa menyelamatkan keuangan negara dengan menghentikan program-progam yang memakan anggaran besar.

Seperti program andalan Presiden RI Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sementara, tambah Tiyo, pemerintah justru tak mau melakukan efisiensi pada agenda atau program yang memakan berbiaya tinggi, seperti kunjungan luar negeri, atau melakukan efisiensi/perampingan jajaran kabinet.

"Yang kedua, akhirnya kita tahu bahwa di antara seluruh beban yang terjadi dari seluruh potensi yang bisa dilakukan, akhirnya rakyatlah yang jadi korban," papar Tiyo.

"Ada banyak opsi ketika APBN kita itu tidak lagi bisa menanggung beban yang bisa dilakukan hari ini."

"Ada dengan menghentikan program-program yang memakan anggaran luar biasa besar, salah satunya adalah MBG. [Setop] menambah utang, menaikkan pajak, dan menaikkan harga BBM."

"[Tetapi] yang dilakukan oleh pemerintah adalah menaikkan harga BBM, yang jelas berdampak pada masyarakat. Sementara, efisiensi terhadap kunjungan luar negeri, efisiensi terhadap MBG, efisiensi terhadap kabinet tidak pernah dilakukan."

"Artinya apa? Semua rakyat boleh menderita, pejabatnya tidak boleh."