WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI - Pemprov DKI Jakarta membuka kemungkinan melakukan penyesuaian tarif layanan Transjabodetabek.
Kanaikan tarif tersebut dipertimbangkan karena nilai subsidi yang harus ditanggung Pemprov DKI jakarta untuk operasional layanan lintas wilayah tersebut dinilai cukup besar.
Terkait hal tersebut, Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe angkat bicara.
Dirinya berharap subsidi Transjabodetabek dari Pemprov DKI Jakarta tetap dipertahankan.
Menurutnya, mayoritas pengguna layanan tersebut merupakan warga Bekasi yang setiap hari bekerja di Jakarta. Kehadiran subsidi dinilai mampu membantu meringankan beban biaya transportasi masyarakat.
"Yang naik rata-rata warga Bekasi yang bekerja di Jakarta. Kami ingin mempermudah mobilitas mereka sekaligus meringankan biaya transportasi. Karena itu kami berharap subsidinya jangan dicabut," katanya.
Selain itu, Bobihoe berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menambah armada dan rute layanan Transjabodetabek untuk mengakomodasi tingginya kebutuhan mobilitas warga Bekasi yang bekerja di Jakarta.
Harapan tersebut disampaikan Bobihoe saat ditemui di Hotel Grand Travello Bekasi, Jalan Grand Kota Bintang, Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kamis (11/6/2026).
"Memang ada beberapa komitmen dengan Pemprov DKI Jakarta terkait Transjabodetabek. Kami menginginkan nantinya ada penambahan armada dan juga penambahan jalur," kata Bobihoe.
Menurut dia, tingginya minat masyarakat menggunakan layanan Transjabodetabek menunjukkan moda transportasi tersebut sangat dibutuhkan. Bahkan, pada jam berangkat dan pulang kerja, bus kerap dipadati penumpang.
Karena itu, penambahan armada dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan sekaligus meningkatkan kenyamanan pengguna.
"Saya kira banyak masyarakat yang sangat membutuhkan layanan ini. Selama ini yang berjalan juga cukup padat, sehingga kami berharap ada penambahan armada dan rute lagi," ujarnya.
Baca juga: Pramono Pastikan Tarif Transjabodetabek Tidak Naik Serentak, Fokus Utama Tetap Kenyamanan Penumpang
Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengaku telah berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait keberlangsungan subsidi Transjabodetabek.
Komunikasi itu dilakukan menyusul pernyataan Pramono yang mengisyaratkan adanya penyesuaian tarif layanan Transjabodetabek dalam waktu dekat.
Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa subsidi transportasi publik tetap akan diberikan agar tarif layanan tetap terjangkau bagi masyarakat.
"Untuk Transjabodetabek, terus terang segera kami putuskan. Tapi saya ingin meluruskan, jangan sampai ada anggapan tidak disubsidi. Tidak mungkin tidak disubsidi. Pasti tetap akan disubsidi," kata Pramono di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).
Pramono mencontohkan rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta yang saat ini masih menerapkan tarif Rp3.500. Menurutnya, tarif tersebut terbilang sangat rendah dibandingkan moda transportasi lain yang melayani rute serupa.
"Sekarang tarifnya Rp3.500, koper juga bisa naik ke bus. Bahkan dibandingkan dengan Damri yang paling murah Rp80.000, sementara taksi rata-rata Rp200.000," ujarnya.
Menurut Pramono, kajian terhadap tarif Transjabodetabek akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keberlanjutan layanan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses transportasi publik.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak semua rute Transjabodetabek akan mengalami kenaikan tarif.
“Saya ingin menjelaskan karena sudah di beberapa media itu mengutipnya menurut saya tidak proper. Terutama untuk TransJabodetabek seakan-akan akan mengalami kenaikan Rp 10.000 sampai dengan Rp 15.000,” kata Pramono di Joglo, Jakarta Barat, Kamis (11/6/2026).
Menurut Pramono, hanya beberapa rute tertentu yang kemungkinan akan mengalami penyesuaian tarif.
“Tidak semua TransJabodetabek itu akan mengalami kenaikan yang seperti itu. Mungkin satu-dua yang akan mengalami penyesuaian harga, tetapi saya tetap akan memberlakukan TransJabodetabek sama dengan TransJakarta. Angkanya berapa nanti segera akan kami putuskan,” ujar dia.
Pramono mengatakan, yang menjadi fokus Pemprov DKI bukan hanya soal tarif, tetapi juga membuat masyarakat semakin nyaman menggunakan transportasi umum.
“Karena memang dalam kondisi seperti ini teman-teman sekalian, kalau bagi warga Jakarta 15 golongan itu kan sudah digratiskan,” kata Pramono.
Baca juga: Tak Mau Bebani Daerah Penyangga soal Subsidi, Pramono Anung Dorong Perbaikan Halte Transjabodetabek
Ia menjelaskan, saat ini sejumlah kelompok masyarakat sudah mendapatkan layanan transportasi umum gratis, seperti lansia, aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri, serta kelompok lainnya yang telah ditetapkan Pemprov DKI.
“Nah, jadi sekali lagi bagi saya yang paling penting bukan perubahan atau penyesuaian harga, tetapi membuat warga Jakarta lebih nyaman, lebih menikmati TransJabodetabek,” ujar Pramono.
Pramono menambahkan, jaringan transportasi publik di Jakarta kini telah terhubung hingga sekitar 93 persen.
Meski demikian, tingkat penggunaan transportasi umum secara rutin masih belum mencapai target yang diharapkan.
Karena sekarang ini sudah 93 persen konektivitas tersambung, tapi masih di bawah 30 persen orang yang secara terus-menerus menggunakan TransJabodetabek. Jadi saya ingin itu,” kata dia.
Menurut Pramono, peningkatan kenyamanan layanan menjadi salah satu strategi untuk mendorong lebih banyak masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum.
“Kalau kadonya apa, kalau kadonya bisa 30 persen, Alhamdulillah,” ujar Pramono.
Subsidi untuk Transjabodetabek Capai Rp 401 Miliar
Langkah tersebut dipertimbangkan karena nilai subsidi yang harus ditanggung pemerintah daerah untuk operasional layanan lintas wilayah tersebut dinilai cukup besar.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menyebutkan bahwa anggaran subsidi yang dialokasikan untuk Transjabodetabek pada 2026 mencapai sekitar Rp 401 miliar.
Sementara itu, setiap pelanggan mendapatkan manfaat subsidi sekitar Rp 12 ribu per perjalanan.
Menurutnya, besarnya dukungan anggaran tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap skema tarif yang berlaku saat ini.
Transjabodetabek sendiri merupakan layanan transportasi yang menghubungkan Jakarta dengan sejumlah daerah penyangga, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Kehadirannya diharapkan dapat mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
Menurutnya, besarnya dukungan anggaran tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap skema tarif yang berlaku saat ini.
Transjabodetabek sendiri merupakan layanan transportasi yang menghubungkan Jakarta dengan sejumlah daerah penyangga, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Kehadirannya diharapkan dapat mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
Namun, tingginya kebutuhan subsidi membuat Pemprov DKI mulai meninjau kembali struktur tarif agar operasional layanan tetap berkelanjutan tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan.
"Subsidi Transjabodetabek tahun 2026 Rp 401.087.058.387 atau subsidi rata-rata perpelanggan Rp 12.258," kata Budi, Minggu (7/6/2026).
Dengan besaran angka itu, besaran subsidi untuk Transjabodetabek memakan sekitar 10 persen dari total subsidi yang diberikan Pemprov DKI Jakarta untuk Transjakarta. Pasalnya, anggaran subsidi yang diberikan Pemprov DKI Jakarta untuk Transjakarta pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 4,1 triliun.
Dari data yang diberikan Dishub Provinsi DKI Jakarta, saat ini terdapat 18 rute Transjabodetabek yang beroperasi. Seluruh rute itu memiliki tarif Rp 3.500, sama seperti layanan Transjakarta.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pihaknya bakal segera melakukan penyesuaian tarif untuk sejumlah rute Transjabodetabek. Salah satu rute yang tarifnya pasti akan disesuaikan adalah Transjabodetabek SH12 (Blok M-Bandara Soekarno-Hatta/Soetta).
"Untuk tarif TJ (Transjakarta) Blok M, Transjabodetabek ya, kalau itu bukan TJ, tapi Transjabodetabek, segera akan kami putuskan," kata dia di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Jumat (5/6/2026).
Pramono menyampaikan, bukan hanya Transjabodetabek rute Blok M-Soetta yang tarifnya bakal disesuaikan, melainkan juga sejumlah rute lainnya. Pasalnya, anggaran subsidi yang dibebankan terhadap Pemprov DKI Jakarta dianggap terlalu besar untuk menanggung biaya transportasi itu.
Meski begitu, ia belum bisa menentukan besaran tarif Transjabodetabek setelah adanya penyesuaian. Ia mengatakan, pihaknya akan memutuskan hal itu dalam waktu dekat.
"Pada bulan-bulan ini kita akan memutuskan beberapa rute, bukan hanya Blok M ke Soekarno-Hatta, tetapi juga Transjabodetabek lainnya yang perlu penyesuaian karena memang subsidinya terlalu besar," kata dia.
