TRIBUNNEWS.COM - Kenaikan harga BBM non subsidi Pertamax kali ini dinilai berpotensi memicu peralihan konsumen ke bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Apalagi selisih harga Pertamax yang semakin lebar dengan Pertalite dapat membuat sebagian pengguna mempertimbangkan opsi yang lebih murah.
Per 10 Juni 2026 kemarin, BI telah menaikkan harga Pertamax 92. Kini terendah di angka Rp15.250 per liter dan tertinggi Rp17.000 per liter. Setiap provinsi berbeda-beda harganya.
Di Pulau Jawa dan Bali, harga Pertamax 92 dari Rp 12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter.
Sementara itu, harga BBM subsidi Pertalite masih di angka Rp10.000 per liter. Dengan begitu, Pertamax dan Pertalite memiliki selisih harga Rp6.250 per liter.
Kenaikan BBM dan adanya gap harga Pertalite dan Pertamax ini, turut disorot oleh Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Arin Setiyowati, S.H.I., M.A.
Arin menilai, dampak kenaikan harga Pertamax perlu dicermati serius. Sebab, menurutnya, berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat dan pola konsumsi energi nasional.
“Secara ekonomi, alasan itu bisa dipahami. Pertamax memang bukan BBM subsidi sehingga harganya lebih dekat dengan mekanisme pasar."
"Ketika harga minyak dunia, kurs rupiah, biaya distribusi, dan harga keekonomian berubah, maka harga jual ikut menyesuaikan,” kata Arin, Kamis (11/6/2026), dikutip dari situs resmi Umsura.
Lantas, Arin menyinggung persoalan ekonomi lainnya, yakni harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang tinggi pada Mei 2026 di level 106,56 dolar AS per barel, lalu sempat turun April 2026 di level 117,31 dolar AS per barel.
Meski demikian, menurut Arin, persoalan ekonomi tak berhenti pada logika pasar semata. Sebab, dampaknya langsung dirasakan masyarakat sebagai konsumen akhir.
“Yang merasakan dampaknya adalah masyarakat. Selisih harga antara Pertalite dan Pertamax kini melebar tajam,” ucap perempuan asal Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur tersebut.
Baca juga: 63,2 Persen Publik Tak Setuju Harga BBM Naik, Prabowo Diharapkan Tahan Dampak Perang Iran-AS
Selisih Harga Dorong Masyarakat Pindah ke BBM subsidi
Dalam kesempatan yang sama, Arin juga menerangkan bahwa perbedaan harga Pertalite dan Pertamax bukanlah selisih yang kecil bagi pengguna motor. Termasuk bagi pengguna kendaraan pribadi, pekerja lapangan, komuter, pelaku UMKM, kurir, maupun keluarga dengan mobilitas tinggi.
Apalagi tambahan pengeluaran untuk bahan bakar tersebut, dapat langsung mengurangi ruang belanja rumah tangga dan menekan kemampuan konsumsi masyarakat.
Dosen di UM Surabaya pun menyoroti potensi migrasi konsumsi dari Pertamax ke Pertalite akibat selisih harga yang kian lebar, Rp 6.250 per liter.
Dengan selisih harga ini, berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola subsidi energi.
“Ketika Pertamax terlalu mahal, sebagian pengguna akan turun ke Pertalite. Inilah ironi kebijakan harga energi kita."
"BBM nonsubsidi dinaikkan demi mengikuti pasar, tetapi selisih harga yang terlalu jauh justru dapat mendorong masyarakat berpindah ke BBM subsidi,” ungkapnya.
Menurut Arin, peralihan konsumen dari Pertamax ke Pertalite secara luas berpotensi meningkatkan beban subsidi pemerintah.
Selain itu, subsidi energi bisa menjadi kurang tepat sasaran karena dinikmati oleh sebagian masyarakat yang sebenarnya mampu membeli BBM nonsubsidi.
Meski begitu, kata Arin, sejatinya kritik utama bukan semata-mata terletak pada kenaikan harga, melainkan pada tata kelola transisi harga energi yang belum sepenuhnya transparan.
Potensi beralihnya pengguna Pertamax ke Pertalite juga disampaikan oleh Peneliti Kebijakan Publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro.
Riko memprediksi, masyarakat akan semakin banyak beralih dari Pertamax ke Pertalite demi menekan pengeluaran sehari-hari.
Menurutnya, pergeseran dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi merupakan dampak paling nyata yang perlu segera diantisipasi pemerintah.
"Yang perlu kita antisipasi adalah perpindahan customer Pertamax menjadi pengguna Pertalite," kata Riko kepada Tribunnews.com, Rabu (9/6/2026).
Lebih lanjut, Riko juga menyebut, lonjakan jumlah pengguna Pertalite berpotensi menekan ketersediaan stok BBM subsidi di lapangan. Sehingga dapat membebani anggaran subsidi energi yang selama ini ditanggung pemerintah.
"Perpindahan ini akan berdampak pada ketersediaan Pertalite yang kemudian mengalami lonjakan karena ada perpindahan customer dari Pertamax ke Pertalite," terangnya.
Oleh sebab itu, ia menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif agar perpindahan konsumen tidak berujung pada gangguan distribusi maupun membengkaknya beban subsidi BBM.
Baca juga: Dampak Harga BBM Naik di Daerah: Tarif Transportasi Meroket, Warga Jual Mobil Mewah, Pemda Cemas
Di sisi lain, Riko mengingatkan bahwa fenomena itu, tidak sepenuhnya disebabkan faktor domestik. Gejolak harga energi global dan ketidakpastian geopolitik internasional turut memengaruhi penyesuaian harga bahan bakar di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Sebagai informasi, harga Pertamax 92 terendah sekarang di angka Rp15.250 per liter dan tertinggi Rp17.000 per liter.
Misalnya di Pulau Jawa dan Bali, harga Pertamax 92 dari Rp 12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green dari Rp 12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.
Pertamina Patra Niaga menyampaikan, penyesuaian harga BBM ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator.
Penyesuaian tersebut, sudah melalui mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan penyesuaian harga BBM non subsidi mengikuti regulasi yang berlaku.
Pertamina Patra Niaga, kata Robert, senantiasa berupaya menjaga ketersediaan dan kualitas produk BBM di seluruh wilayah Indonesia.
“Kami memastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman serta tersedia di jaringan SPBU Pertamina. Masyarakat dapat memperoleh informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi Pertamina, Pertamina Patra Niaga, maupun aplikasi MyPertamina,” jelasnya.
(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Facundo Chrysnha Pradipha, Sanusi)
