TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Provinsi Kalimantan Barat menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (Arsada) yang dipusatkan di Hotel Novotel Pontianak pada 11–13 Juni 2026.
Forum nasional ini menjadi ajang pembahasan berbagai persoalan strategis rumah sakit daerah, mulai dari kemandirian keuangan hingga peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
Usai membuka acara tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengapresiasi terselenggaranya Rakernas XVI Arsada yang menjadikan Kalimantan Barat sebagai tuan rumah agenda nasional tersebut.
Pada kesempatan itu, Norsan juga menyoroti bahwa RSUD dr. Soedarso masih menjadi pusat rujukan utama bagi pasien dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat sehingga kerap mengalami kepadatan.
"Permasalahan saat ini, tempat tidur sering penuh karena pasien dari berbagai daerah dirujuk ke RSUD Soedarso," ujarnya.
Baca juga: Gubernur Ria Norsan Ungkap Enam Daerah di Kalbar Hampir Kolaps Tak Mampu Bayar Gaji PPPK
Saat ini, RSUD dr. Soedarso memiliki 585 tempat tidur dan masih dapat ditingkatkan hingga sekitar 680 tempat tidur untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.
Pemprov Kalbar juga berharap keberadaan rumah sakit baru di Kabupaten Kubu Raya dapat membantu mengurangi beban rujukan ke RSUD dr. Soedarso.
Selain itu, pemerataan dokter spesialis juga menjadi perhatian dalam forum tersebut.
Ia menegaskan bahwa Pemprov Kalbar terus berupaya memenuhi kebutuhan dokter spesialis melalui berbagai program, termasuk pengembangan pendidikan dokter spesialis.
Di tempat yang sama, Ketua Arsada Kalbar, Hary Agung Tjahyadi, mengungkapkan bahwa tingkat kemandirian rumah sakit daerah di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Dari ratusan rumah sakit daerah yang ada, diperkirakan hanya sekitar 20 hingga 25 rumah sakit yang telah mampu mandiri secara finansial.
"Sebagian besar rumah sakit daerah masih bergantung pada dukungan APBD. Hanya sekitar 20 sampai 25 rumah sakit yang sudah mandiri, sementara sisanya masih berproses menuju kemandirian," ujar Hary, Kamis 11 Juni 2026.
Menurutnya, rumah sakit yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dikatakan mandiri apabila pendapatan yang diperoleh mampu menutupi lebih dari 80 persen biaya operasional.
Salah satu contoh rumah sakit yang telah mencapai kategori tersebut adalah RSUD dr. Soedarso Pontianak dengan tingkat kemandirian sekitar 86 persen.
"Pendapatan BLUD RSUD dr. Soedarso terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir sehingga porsi APBD lebih banyak diarahkan untuk pembangunan sarana, prasarana, dan pengembangan layanan," katanya.
Selain persoalan keuangan, Rakernas juga menyoroti tantangan peningkatan kualitas layanan rumah sakit daerah di tengah tingginya jumlah pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Rumah sakit dituntut tidak hanya meningkatkan fasilitas dan teknologi, tetapi juga kecepatan serta kualitas pelayanan kepada pasien.
Hary menyebut RSUD dr. Soedarso saat ini melayani 800 hingga 1.000 pasien rawat jalan setiap hari, ditambah 80 hingga 120 pasien yang datang melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD).
Tingginya angka kunjungan tersebut berdampak pada tingkat keterisian tempat tidur yang kerap mendekati kapasitas maksimal.
"Tantangan rumah sakit daerah saat ini adalah bagaimana memberikan pelayanan yang lebih cepat dengan dukungan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang memadai," tegasnya.
Adapun Rakernas XVI Arsada mengusung tema "Mewujudkan RSUD Unggul melalui Transformasi Tata Kelola serta Reformasi Pelayanan Berbasis Penguatan SDM dan Keuangan."
Kegiatan ini diikuti pengurus pusat Arsada, pengurus wilayah, serta perwakilan rumah sakit daerah dari berbagai provinsi di Indonesia.
Selain rapat kerja, kegiatan juga dirangkai dengan seminar nasional, diskusi pengelolaan rumah sakit, berbagi praktik terbaik pelayanan kesehatan, serta pameran rumah sakit daerah dan alat kesehatan yang diikuti sejumlah perusahaan penyedia teknologi kesehatan.
