Nanik S Deyang Ungkap Wacana Anak Orang Kaya Tak Terima MBG, Kepala BGN Sebut Prabowo Setuju: Senang
Listusista Anggeng Rasmi June 11, 2026 06:44 PM

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah pemerintah mulai mengkaji ulang siapa saja yang berhak menerima manfaat dari program unggulan nasional tersebut.

Evaluasi besar-besaran dilakukan di tengah upaya memastikan anggaran negara benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Pembahasan penting itu mengemuka saat Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas berbagai aspek pelaksanaan MBG, mulai dari efektivitas program hingga ketepatan sasaran penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Pemerintah menilai bahwa penyaluran bantuan gizi harus dilakukan secara lebih selektif agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh kelompok yang membutuhkan dukungan.

Karena itu, sejumlah skema baru mulai dipertimbangkan dalam proses evaluasi yang sedang berlangsung.

Salah satu poin yang paling menyita perhatian adalah kemungkinan perubahan kriteria penerima manfaat MBG di masa mendatang.

Pemerintah membuka peluang untuk membatasi penerima bantuan dari kalangan keluarga yang secara ekonomi tergolong mampu.

Baca juga: Gebrakan Terbaru Kepala BGN Nanik S Deyang, Berencana Ubah Skema MBG: Dari SPPG ke Kantin Sekolah

KEPALA BGN - Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang dalam jumpa pers di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025). (KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA)

Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat keadilan dan efektivitas pelaksanaan program nasional yang menelan anggaran besar tersebut.

Nanik menegaskan bahwa pemerintah saat ini sedang mengkaji berbagai opsi sebelum mengambil keputusan final terkait sasaran penerima bantuan.

Menurutnya, evaluasi dilakukan agar program MBG benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Misalnya gini. Anaknya orang-orang kaya. Maksudnya yang mampu, yang kaya nanti tidak dapat lagi,” ujar Nanik usai pertemuan dengan Presiden Prabowo.

Pernyataan tersebut langsung memicu perhatian publik karena menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tengah menyiapkan perubahan penting dalam skema penerima manfaat MBG demi memastikan bantuan gizi negara tepat sasaran dan tidak salah alamat.

Respon Positif Presiden

Menurut Nanik, Presiden Prabowo Subianto memberikan respons positif terhadap usulan tersebut.

Ia menyebut kepala negara menyambut baik arah evaluasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyaluran program.

“Senang, senang banget,” ucap Nanik saat menjelaskan respons Presiden.

Meski demikian, Nanik menegaskan bahwa pembahasan lebih rinci terkait skema penyesuaian penerima MBG masih akan dilanjutkan dalam pertemuan berikutnya.

PENCOPOTAN KEPALA BGN - Sosok Nanik S Deyang Kepala BGN terbaru peganti Dadan Hindayana.
PENCOPOTAN KEPALA BGN - Sosok Nanik S Deyang Kepala BGN terbaru peganti Dadan Hindayana. (Dok./BGN)

Baca juga: Zulhas Akui Ada Masalah di MBG, Minta Waktu Sebulan untuk Berbenah: Terjadi Jual Beli Titik SPPG Ya

Presiden Prabowo dijadwalkan kembali memanggil pihak BGN untuk mendalami data dan simulasi efisiensi program.

“Ini kan belum. Besok dibahasnya. Katanya besok sore. Angkanya sudah tapi kan tak laporkan Presiden dulu,” ujarnya.

Sebagai informasi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan asupan gizi anak sekolah dan kelompok rentan lainnya.

Sejak mulai dijalankan, program ini menyasar peserta didik di berbagai jenjang pendidikan, terutama dari keluarga kurang mampu, dengan tujuan menekan angka stunting serta meningkatkan kualitas kesehatan dan konsentrasi belajar siswa di seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, MBG selama ini difokuskan pada distribusi makanan bergizi di lingkungan sekolah dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga penyedia makanan lokal.

Program ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini.

Seiring berjalan waktu, pemerintah kini melakukan evaluasi berkala terhadap data penerima untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh kelompok yang paling membutuhkan, sekaligus menjaga efektivitas dan keberlanjutan anggaran program di tengah skala pelaksanaan yang besar.

(Tribunnewsmaker.com/ Tribunnews/ Igman Ibrahim)


© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.