‎TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Mahasiswa di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) diajak berkonsolidasi merespons kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Seruan konsolidasi ini disampaikan Koordinator Badan Oposisi Mahasiswa Sultra, Rasmin Jaya, Kamis (11/6/2026).

Selain harga BBM, seruan tersebut untuk merespons banyaknya tindak pidana korupsi dan proyek strategis nasional yang mendapat penolakan.

Seperti diketahui, pada 10 Mei 2026 pukul 00.00 Wita, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga BBM non subsidi jenis Pertamax.

Kenaikan harga tersebut berlaku di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Sulawesi Tenggara.

Kondisi ini memicu reaksi keras dari kelompok aktivis mahasiswa dan masyarakat secara umum yang mengkhawatirkan efek domino berupa kelangkaan Pertalite.

‎Berdasarkan data yang dihimpun, harga Pertamax di seluruh SPBU Sultra melonjak drastis dari harga semula Rp12.600 per liter menjadi Rp16.650 per liter.

Harga ini menunjukkan adanya selisih kenaikan Rp3.950 per liter, atau setara dengan lonjakan sebesar 32,11 persen hanya dalam satu kali penyesuaian tarif.
‎
‎Menurutnya, masalah ini krusial dan sangat fundamental mengingat kebijakan pemerintah menaikan harga Pertamax bisa berimbas pada sektor vital lainnya.‎

Baca juga: Pengamat Ekonomi Sulawesi Tenggara: Kenaikan Pertamax Bisa Picu Kelangkaan Pertalite dan Bebani APBN

‎"Kita patut curiga dan skeptis mengingat akhir-akhir ini banyak sekali kebijakan pemerintah yang sangat kontroversial atau apakah ini adalah bagian dari by desain elit untuk mengaburkan isu-isu yang justru lebih penting juga. Ini kan bisa mengalihkan perhatian publik dan konsentrasi mahasiswa," jelasnya, Kamis (11/6/2026).
‎
Meski demikian, Rasmin Jaya melihat bahwa kondisi ini sebagai momentum memperkuat konsolidasi seluruh elemen social society.

‎Tak hanya itu, ia menilai kondisi ekonomi nasional saat ini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan bahkan justru berimbas dan berkonsekuensi pada krisisnya kepercayaan publik pada elit-elit politik yang duduk di parlemen.
‎
‎Pelemahan nilai tukar rupiah disebut menjadi salah satu indikator yang menunjukkan perlunya langkah serius dari pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Bahkan mungkin mahasiswa harus menjadi pilar, instrumen dan lokomotif untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar sesuai dengan relnya.
‎
‎Kondisi ekonomi saat ini memang masih terlihat stabil di permukaan.

Namun, apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, situasi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih besar di masa mendatang bahkan akan menjadi ledakan akumulasi atas kemarahan rakyat yang selama ini dipendam.

Baca juga: Aksi Mahasiswa UHO Kendari Tolak Kenaikan Harga BBM Non Subsidi, Desak Pemerintah Evaluasi

‎“Ini seperti bom waktu. Kalau tidak ada upaya konkret, bisa saja beberapa hari atau minggu ke depan terjadi lonjakan harga BBM, beras, dan kurs rupiah semakin melemah. Dan berpotensi terjadi ledakan kemarahan rakyat di mana-mana. Mahasiswa harus hadir menjemput kesempatan ini untuk mengembalikan kepercayaan rakyat juga kepada mahasiswa,” jelasnya.

‎Akar dari pergerakan ini sangat bergantung pada fungsi diskusi sebagai ruang untuk membedah masalah masyarakat, yang pada akhirnya memicu aksi nyata. 

Di berbagai kampus, diskusi seperti ini sering kali dimotori oleh berbagai kelompok atau organisasi mahasiswa yang terus menjaga daya kritis.
‎
‎Menyikapi hal tersebut, mahasiswa harus mengambil peran strategis dan melihat secara cermat tentang berbagai kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat serta memberikan rekomendasi gagasan tentang kebijakan yang punya orientasi terhadap rakyat.

‎Baginya ini adalah momentum besar untuk mengembalikan eksistensi nilai-nilai perjuangan mahasiswa serta memperkuat konsolidasi gerakan secara besar-besaran khususnya yang ada di Sulawesi Tenggara.
‎
‎"Selama ini, mahasiswa Sulawesi Tenggara agak terlambat dalam merespons isu-isu nasional apalagi ini sangat dirasakan langsung dampaknya di daerah yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Kenapa tidak sekarang ini kita mulai dari Sulawesi Tenggara untuk bergerak, saya pikir ini akan melahirkan akumulasi dan ledakan besar-besaran di daerah," tegasnya.
‎
‎Rasmin berharap agar pemerintah pusat lebih mempertimbangkan kebijakan di mana saat ini daerah terjadi banyak krisis dan kritis akibat kebijakan fiskal terkait efisiensi anggaran.‎

Baca juga: Sehari di Kendari saat Harga Pertamax Naik, Mahasiswa Demo, Ojol Pasrah, Antrean BBM RON 92 Sepi 

‎Ia berharap seluruh elemen harus menjadi bagian dari mitra kritis dalam memantau sistem kepemimpinan sebagai bentuk komitmen dalam mengawal aspirasi rakyat.
‎
Ia mengimbau kepada mahasiswa agar menjadikan kembali kampus sebagai pelopor dan ujung tombak pergerakan mahasiswa serta instrumen konsolidasi yang bisa memberikan kekuatan kepada masyarakat atas kebijakan yang diambil oleh pusat secara semena-mena.
‎
‎Mahasiswa mempunyai tanggung jawab perubahan dan beban kepada kehidupan sosial, politik, lingkungan atau kebijakan yang harus direspons jika itu tidak memberikan dampak positif kepada masyarakat.
‎
‎"Tentunya kita harus kembali kepada semangat reformasi. Seharusnya kita sebagai generasi muda, harus terus melanjutkan apa yang menjadi agenda reformasi serta menjadi ujung tombak pergerakan dan perubahan secara signifikan," bebernya.
‎
‎Menurutnya, respons tersebut merupakan upaya membangun kesadaran bersama agar seluruh elemen masyarakat ikut mengawal perbaikan kondisi ekonomi politik nasional.
‎
‎"Harusnya kan kita ini sebagai pemuda dan mahasiswa berani mengambil tanggung jawab, dan menjadi jembatan masyarakat dalam merespons kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat," ujarnya.
‎
‎Fenomena ini adalah potret krisis kepercayaan yang semakin menanam antara mahasiswa dan pemerintah.‎

Baca juga: Curhat Karyawan Swasta di Kendari Usai Harga Pertamax Naik Rp16.650, Minta Perusahaan Terapkan WFH

‎"Jangan sampai kita tidak sadar bahwa kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya.
‎
‎Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan langkah-langkah nyata untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap kebijakan yang dijalankan. (*)

(TribunnewsSultra.com)