BANGKAPOS.COM--Pemerintah berencana mengubah total pola penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia.
Jika selama ini masyarakat menerima bantuan dalam bentuk beras, sembako, atau barang kebutuhan lainnya, ke depan bantuan akan disalurkan langsung dalam bentuk uang tunai kepada penerima manfaat.
Kebijakan yang digagas pemerintah tersebut disebut akan mulai diterapkan secara bertahap setelah uji coba di sejumlah daerah.
Bahkan, nilai bantuan yang diterima masyarakat disebut bisa mencapai Rp5,4 juta per orang melalui skema transfer tunai langsung atau direct cash transfer.
Meski dinilai lebih praktis dan mampu mengurangi berbagai persoalan dalam pengadaan barang bantuan, kalangan ekonom mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan potensi kebocoran anggaran yang tetap bisa terjadi dalam sistem baru tersebut.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai penyaluran bansos secara tunai memang memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan bantuan dalam bentuk barang.
Menurutnya, selama bertahun-tahun program bantuan barang kerap menimbulkan persoalan, mulai dari kualitas barang yang tidak sesuai, harga yang diduga dimark-up, hingga praktik rente yang menguntungkan pihak tertentu.
“Bansos tunai memang lebih baik dibandingkan bantuan dalam bentuk barang karena bisa mengurangi peluang rente dalam proses pengadaan maupun distribusi bantuan,” kata Nailul, Rabu (10/6/2026).
Namun demikian, ia menegaskan bahwa perubahan skema bantuan bukan berarti menghilangkan seluruh potensi penyimpangan.
Menurutnya, risiko kebocoran tetap dapat terjadi apabila pemerintah tidak memiliki sistem pengawasan yang memadai terhadap penyaluran dan penggunaan dana bantuan tersebut.
“Jangan sampai kebocoran yang selama ini terjadi pada bantuan barang justru berpindah ke bantuan tunai. Karena itu pengawasan harus diperkuat,” ujarnya.
Baca juga: Nenek Penjual Siomai Viral karena Diduga Minta Tebusan Rp1 Juta, Polisi Ungkap Fakta Sebenarnya
Baca juga: Sosok dan Profil Fitroh Rohcahyanto, Wakil Ketua KPK, Namanya Terseret Isu Kasus Dugaan Korupsi MBG
Untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan, Nailul mengusulkan agar pemerintah memanfaatkan teknologi digital dalam proses penyaluran bansos.
Ia menyarankan penggunaan sistem QR Code atau kartu digital yang terintegrasi langsung dengan data kependudukan nasional.
Menurutnya, sistem tersebut dapat membantu pemerintah memantau penyaluran bantuan secara lebih transparan dan akurat.
“Bisa menggunakan QR atau kartu, tetapi harus terintegrasi dengan data penduduk. Itu menurut saya menjadi kunci agar tidak terjadi kebocoran baru,” katanya.
Nailul menilai selama ini lemahnya pengawasan menjadi salah satu penyebab utama berbagai persoalan dalam program bantuan sosial.
Karena itu, ia berharap pemerintah tidak hanya fokus pada perubahan bentuk bantuan, tetapi juga membangun infrastruktur pengawasan berbasis teknologi.
“Harus ada peran teknologi yang menjadi alat pengawas penggunaan dana bantuan. Selama ini pengawasannya masih lemah karena infrastrukturnya belum memadai,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan transformasi besar dalam sistem subsidi dan bantuan sosial.
Menurut Luhut, ke depan bantuan tidak lagi diberikan dalam bentuk barang. Seluruh bantuan akan disalurkan langsung kepada masyarakat melalui skema transfer tunai.
Ia menyebut nilai bantuan yang diterima masyarakat bisa mencapai Rp5,4 juta per orang setelah berbagai jenis bantuan sosial digabungkan dalam satu sistem.
“Saya melihat nanti subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada yang menerima karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya, ada Rp5,4 juta per orang,” kata Luhut.
Pemerintah juga berencana memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk menyaring dan menentukan penerima bantuan agar lebih tepat sasaran.
“Ini nanti akan dikelompokkan dengan AI,” ujarnya.
Luhut mengungkapkan sistem baru tersebut sebenarnya telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Hasil uji coba disebut menunjukkan perkembangan yang cukup baik sehingga pemerintah mulai memperluas implementasinya ke 42 kabupaten dan kota lainnya.
Jika berjalan sesuai rencana, program tersebut akan diterapkan secara nasional mulai Oktober 2026 dan menjangkau seluruh 514 kabupaten serta kota di Indonesia.
“Kami belajar dari model ini. Kalau 42 daerah ini sukses, Oktober tahun ini akan roll out nasional ke seluruh 514 kabupaten dan kota,” kata Luhut.
Baca juga: 10 Calon Jemaah Umroh di Pangkalpinang Tertipu Janji Berangkat Cepat, Uang Rp290 Juta Raib
Sejumlah pengamat menilai perubahan pola penyaluran bantuan sosial menjadi langkah yang cukup progresif karena dapat memangkas rantai distribusi yang selama ini kerap menjadi sumber persoalan.
Dalam sistem bantuan barang, pemerintah harus melalui proses pengadaan, distribusi, hingga penyaluran ke masyarakat yang melibatkan banyak pihak.
Setiap tahapan tersebut memiliki potensi munculnya praktik penyimpangan maupun pemborosan anggaran.
Dengan sistem transfer tunai, bantuan dapat langsung diterima masyarakat tanpa melalui proses distribusi barang yang panjang.
Namun para ahli mengingatkan bahwa keberhasilan program tetap sangat bergantung pada kualitas data penerima dan kemampuan pemerintah membangun sistem pengawasan digital yang kuat.
Jika data penerima tidak akurat atau pengawasan masih lemah, bantuan tunai tetap berpotensi salah sasaran maupun disalahgunakan.
Karena itu, pemerintah didorong untuk memastikan integrasi data kependudukan, sistem digital, dan teknologi pengawasan berjalan secara bersamaan sebelum program diterapkan secara nasional.
Dengan target pelaksanaan nasional pada Oktober 2026, masyarakat kini menunggu bagaimana pemerintah memastikan bantuan miliaran rupiah tersebut benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan tanpa menimbulkan persoalan baru di lapangan.(*)
(Kompas.com/Kontan.co.id)
