TRIBUNJATIMTIMUR.COM, PASURUAN – Pemerintah Kabupaten Pasuruan menjadi daerah pertama yang menyediakan kantor sekretariat sekaligus kendaraan operasional untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat kabupaten.

Satu unit mobil operasional Toyota Hilux berwarna putih bertuliskan Satgas MBG Kabupaten Pasuruan dan kunci kantor diserahkan usai rapat koordinasi MBG di Auditorium Mpu Sindok Kantor Bupati, Kamis (11/6/2026).

Mobil dan kantor ini nantinya akan digunakan untuk menunjang pengawasan dan koordinasi program MBG di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan.

Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menyukseskan program strategis nasional yang digagas pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN).

Baca juga: Fakta Baru, Suami yang Bunuh Istrinya Sendiri Bidan RSU Besuki Situbondo Positif Narkotika

Menurutnya, keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh tersedianya dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi juga membutuhkan sistem pengawasan yang baik agar seluruh layanan berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

“Kami menyiapkan kantor sekretariat BGN sekaligus mobil operasional untuk membantu pengawasan layanan di dapur-dapur SPPG. Harapannya, dengan fasilitas ini pengawasan bisa lebih lancar sehingga program berjalan sesuai koridor dan ketentuan yang berlaku,” kata Mas Rusdi, sapaannya.

Ia menegaskan, seluruh mitra, kepala SPPG, maupun unsur Satgas MBG harus terus menjaga sinergi dan koordinasi agar program yang menyasar pemenuhan gizi anak-anak tersebut dapat memberikan manfaat maksimal.

“Kami berharap semua ketentuan dari BGN bisa dilaksanakan dengan baik. Ini program yang sangat baik untuk anak-anak kita. Karena itu seluruh mitra dan kepala SPPG harus terus bersinergi agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tepat sasaran,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Pasuruan Aisha mengungkapkan, hingga akhir Mei 2026 tercatat sebanyak 130 SPPG telah terdaftar di Kabupaten Pasuruan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 109 SPPG telah beroperasi melayani para penerima manfaat.

“Alhamdulillah berdasarkan data cut off Mei kemarin, ada 130 SPPG yang terdaftar dan 109 sudah operasional. Sisanya masih dalam tahap persiapan dan pemenuhan berbagai persyaratan,” jelasnya.

Meski demikian, beberapa SPPG masih harus melakukan pembenahan sebelum kembali beroperasi penuh.

Menurut Aisha, evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh dapur memenuhi standar yang ditetapkan BGN, mulai dari kelengkapan infrastruktur, kualitas menu, hingga sarana pendukung lainnya.

“Infrastruktur sangat penting karena akan berpengaruh terhadap kualitas layanan. Jika infrastrukturnya kurang memadai, tentu berdampak pada penyajian menu maupun pelayanan secara keseluruhan,” katanya.

Baca juga: Pertamax Naik, Bupati Lumajang Minta Kepala OPD Pakai Kendaraan Pribadi untuk Efisiensi

Karena itu, pihaknya terus mendorong seluruh pengelola SPPG untuk melengkapi berbagai kebutuhan dasar seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL), ruang istirahat petugas, ompreng atau wadah makanan, serta fasilitas penunjang lainnya.

“Kami melihat semangat kepala SPPG untuk terus berbenah sangat baik. Semoga ke depan layanan semakin bagus, semakin lancar, dan anak-anak semakin menyukai menu-menu yang disajikan,” tambahnya.

Dukungan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga mendapat apresiasi dari para mitra pelaksana MBG.

Mitra MBG SPPG Cukurgondang I Anjar Supriyanto menilai, keberadaan kantor sekretariat dan kendaraan operasional menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi sekaligus pengawasan di lapangan.

Menurutnya, fasilitas tersebut menunjukkan keseriusan Pemkab Pasuruan dalam mengawal keberhasilan program MBG agar berjalan sesuai standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang memberikan dukungan nyata melalui kantor sekretariat dan mobil operasional ini. Tentu akan sangat membantu koordinasi, monitoring, dan pengawasan pelaksanaan program di lapangan,” ujarnya.

Anjar menegaskan para mitra SPPG siap mendukung seluruh ketentuan yang telah ditetapkan BGN demi menjaga kualitas pelayanan kepada para penerima manfaat.

“Kami sepakat program ini harus dijalankan sesuai aturan dan standar yang berlaku. Tujuannya adalah memberikan manfaat terbaik bagi anak-anak. Karena itu sinergi antara pemerintah daerah, BGN, Satgas, dan seluruh mitra harus terus diperkuat agar program ini berjalan sukses dan berkelanjutan,” tegasnya. 

(Galih Lintartika/TribunJatimtimur.com)