SURYA.CO.ID - Seruan gerakan Reformasi Jilid II semakian viral di media sosial.
Gerakan ini mencuat sebagai respons atas melemahnya nilai tukar rupiah dan berbagai tekanan ekonomi saat ini.
Menyikapi situasi tersebut, BEM Universitas Indonesia (UI) bahkan telah menjadwalkan aksi demonstrasi besar pada Jumat (12/6/2026).
Menanggapi gelombang protes yang makin santer ini, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan perhatian khusus.
Kapolri meminta para mahasiswa untuk selalu menjaga ketertiban selama menjalankan aksi unjuk rasa di lapangan.
"Terkait dengan kegiatan di masyarakat, tentu kita selalu mengimbau agar semua kegiatan dilaksanakan dalam bentuk yang tertib," kata Sigit di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Jenderal Listyo Sigit menegaskan bahwa pihak kepolisian berkomitmen penuh untuk mengawal jalannya penyampaian pendapat di muka umum agar tetap kondusif dan tidak mengganggu stabilitas nasional.
"Kami Polri tentunya akan terus menjaga agar apapun bentuk kegiatan penyampaian aspirasi dari masyarakat semuanya dalam kondisi yang tertib dan itu menjadi tujuan kita bersama dengan situasi yang ada," ujar dia.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama Barisan Garda Depan UI (Brigade UI) mengumumkan akan menggelar aksi demonstrasi besar pada Jumat (12/6/2026).
Aksi unjuk rasa tersebut dijadwalkan berpusat di Bundaran HI, Jakarta Pusat.
Melalui akun Instagram resmi @bemui_official yang diunggah Rabu malam, mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama.
"Ayo turun! Jumat, 12 Juni 2026. Halo, UI dan Indonesia! Sudah hampir 2 tahun memporak-porandakan negara. Rupiah naik diremehkan, HAM tidak dihiraukan, program tidak jelas dilanjutkan. Mari, kita turun dan gunakan hak kita sebagai rakyat!" bunyi keterangan pengumuman yang mengiringi unggahan sebuah video dikutip Kamis (11/6/2026).
Aksi ini rencananya akan diawali dengan berkumpul di lapangan parkir FISIP UI sebagai titik awal keberangkatan mahasiswa menuju pusat ibu kota.
"Titik aksi Bundaran HI. Dresscode hitam. Pukul 10.00 WIB," tulis akun Instagram Barisan Garda Depan Universitas Indonesia @brigade.ui.
Sejak akhir Mei lalu, BEM UI terpantau aktif melayangkan kritik tajam dan mengecam berbagai kebijakan serta pernyataan para pejabat negara melalui media sosial.
Gerakan turun ke jalan ini dipicu oleh akumulasi kekecewaan terhadap situasi ekonomi dan politik yang dinilai semakin tidak berpihak pada rakyat.
Melalui perwakilan rilisnya, Brigade UI menyoroti tajam langkah-langkah politik eksekutif dan legislatif belakangan ini.
"Kebijakan ugal-ugalan kerap sekali dikeluarkan oleh pemerintah. Rakyat lagi, lagi dan lagi menjadi korban atas kebijakan tersebut. Memilih diam adalah keputusan egois. Sebagai rakyat yang peduli dengan nasibnya sendiri, maka melawan adalah keputusan terbaik," tutur Brigade UI.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat beberapa persoalan krusial yang dinilai mencekik kehidupan masyarakat dan memicu kemarahan publik, di antaranya:
1. Kenaikan Harga BBM: Kebijakan PT Pertamina Patra Niaga yang menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax secara signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, yang mulai berlaku efektif sejak Rabu (10/6/2026) pukul 00.00 WIB.
2. Pelemahan Nilai Tukar Rupiah: Kondisi makroekonomi yang kian tidak menentu hingga menyebabkan nilai tukar rupiah melemah tajam terhadap mata uang asing, bahkan sempat menyentuh angka Rp18.200 per dolar AS.
3. Korupsi Program MBG: Program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah justru diterpa isu miring seiring terkuaknya dugaan kasus megakorupsi yang ditaksir merugikan negara hingga miliaran rupiah per hari.
4. Isu Politik dan Hukum: Langkah DPR RI yang mengesahkan revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) yang dinilai penuh kontroversi, serta pengabaian isu Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).
