Laporan Wartawan TribunBanten.com, Ade Feri Anggriawan

TRIBUNBANTEN.COM, TANGSEL - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kini mengalami perubahan fokus sasaran penerima manfaat.

Jika sebelumnya program tersebut identik dengan pelajar, kini Badan Gizi Nasional (BGN) lebih memprioritaskan kelompok rentan yang dinilai menjadi kunci pencegahan stunting, yakni ibu hamil, menyusui, dan balita.

Koordinator Wilayah BGN Tangerang Selatan, Nindy Sabrina, mengatakan perubahan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan program yang saat ini lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan stunting sejak dini.

Baca juga: BGN Ungkap 26 Dapur MBG di Tangsel Sempat Disetop, 20 Masih Berstatus Suspend

"Kalau dari segi sasaran memang sudah berubah. Bukan peserta didik lagi, tapi lebih ke 3B, yaitu Bumil (ibu hamil), Busui (ibu menyusui), dan balita," kata Nindy, usai menghadiri rapat koordinasi penyelenggaraan MBG di Balai Kota Tangsel, Kamis (11/6/2026).

"Karena memang pencegahan stunting itu ada di 3B, bukan di pelajar," sambungnya.

Menurutnya, perubahan arah program itu juga diikuti dengan perubahan fokus pengawasan di lapangan.

Saat ini, kata dia, BGN tidak lagi semata mengejar penambahan jumlah dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melainkan lebih menekankan kualitas layanan yang diberikan kepada penerima manfaat.

"Untuk sekarang bukan masalah kuantitas dapur, tetapi lebih kepada kualitasnya," ujarnya.

Nindy menjelaskan, pengawasan terhadap SPPG dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kualitas menu makanan, kebersihan dan kelayakan infrastruktur dapur, hingga pengelolaan limbah.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan makanan yang disalurkan benar-benar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan.

"Monitoring sekarang lebih ke internal, dari segi menu, makanan, infrastruktur, sampai pengelolaan limbah," katanya.

Di Tangerang Selatan sendiri, saat ini tercatat terdapat 131 SPPG yang telah terdaftar dalam program MBG.

Namun dari jumlah tersebut, baru 109 dapur yang telah aktif beroperasi, sementara sisanya masih dalam tahap persiapan.

Seiring penguatan pengawasan kualitas, BGN juga menerapkan mekanisme penghentian sementara atau suspend bagi dapur yang dinilai belum memenuhi ketentuan teknis.

Menurut Nindy, kebijakan tersebut bukan bertujuan menghentikan program secara permanen, melainkan memberi kesempatan kepada pengelola untuk melakukan pembenahan.

"Kalau ada rekomendasi atau atensi dari instansi terkait bahwa ada SPPG yang melanggar petunjuk teknis, maka BGN bisa melakukan suspend," ucapnya.

"Suspend ini bukan penutupan, tetapi penghentian operasional sementara untuk perbaikan," jelasnya.

Ia menambahkan, dapur MBG yang berulang kali melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi lebih berat.

"Kalau suspend sudah terjadi sampai tiga kali, maka SPPG tersebut akan ditutup," ujarnya.