TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi demonstrasi mahasiswa akan kembali digelar di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026).
Aksi ini dimotori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam aliansi gerakan mahasiswa.
Menjelang pelaksanaan aksi, BEM UI bahkan telah mengingatkan masyarakat mengenai potensi kemacetan di sekitar Bundaran HI dan Jalan MH Thamrin karena konsentrasi massa diperkirakan berlangsung sejak siang hingga sore hari.
Kenapa demo digelar?
Demonstrasi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Isu utama yang diangkat adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), namun aksi juga membawa berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan pendidikan yang menurut mahasiswa semakin membebani rakyat.
Oleh karena itu, demonstrasi tidak hanya berfokus pada satu isu, melainkan menjadi wadah penyampaian berbagai tuntutan strategis kepada pemerintah.
Di mana lokasinya?
Lokasi aksi dipusatkan di Bundaran HI, salah satu titik strategis di jantung ibu kota yang kerap menjadi lokasi penyampaian aspirasi publik.
Pemilihan lokasi tersebut dimaksudkan agar pesan yang disampaikan mahasiswa mendapat perhatian luas dari pemerintah maupun masyarakat.
Massa aksi dijadwalkan berkumpul di kawasan tersebut sebelum melakukan orasi dan penyampaian tuntutan secara terbuka.
Mahasiswa menyoroti harga BBM yang dinilai berdampak langsung terhadap ongkos transportasi, harga kebutuhan pokok, hingga biaya distribusi barang.
Selain itu, mahasiswa juga mengkritisi sejumlah program pemerintah yang dianggap perlu dievaluasi karena dinilai belum menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Yatalathof Ma'shum Imawan mengatakan, aksi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mahasiswa untuk mengawal jalannya pemerintahan dan memastikan kebijakan publik disusun dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat.
"BEM UI menegaskan demonstrasi dilakukan secara konstitusional sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan kontrol sosial terhadap pemerintah."
Athof mengungkapkan, atas segala permasalahan yang ada, rakyat Indonesia menyatakan muak dan menuntut lima hal:
Ultimatum BEM SI
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) sebelumnya mengancam akan menggelar aksi besar-besaran bertajuk Reformasi Jilid II jika pemerintah dinilai gagal memperbaiki kondisi ekonomi dalam 18 hari.
Hal itu mencuat dalam aksi bertajuk Rupiah Sekarat, Rakyat Melarat di depan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Jumat (5/6/2026), pekan lalu.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh kisaran Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
Ketua BEM Universitas Sebelas Maret (UNS), Kailani Rizqi Pratama, menyatakan pihaknya memberikan tenggat waktu 18 hari kepada pemerintah untuk menunjukkan langkah konkret dalam memperbaiki kondisi ekonomi nasional.
"Kalau kita melihat hari ini rupiah melemah sampai Rp18.000, kami memberikan tenggat waktu selama 18 hari untuk memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia," kata Kailani.
Mahasiswa bahkan mengancam akan melakukan aksi lanjutan, termasuk penyegelan simbolik terhadap Kementerian Keuangan apabila tuntutan tersebut tidak mendapat respons yang memadai.
"Jika dalam waktu 18 hari tidak ada upaya perbaikan, jangan salahkan kami selaku mahasiswa untuk melakukan penyegelan di Kementerian Keuangan," ujarnya.
Respons Kepala BIN
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra akhirnya angkat bicara terkait ultimatum BEM SI tersebut.
Herindra mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan di tengah berbagai tantangan ekonomi yang sedang dihadapi Indonesia.
"Yang penting kita semua harus menjaga persatuan dan kesatuan," kata Herindra saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurut dia, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari demokrasi.
Namun, seluruh pihak diharapkan tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan menghindari langkah-langkah yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi stabilitas nasional.
"Jangan sampai ada hal yang tidak menguntungkan bagi kita semua," ujarnya.
Pernyataan Herindra menjadi respons resmi pertama dari pimpinan BIN setelah munculnya seruan Reformasi Jilid II yang ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa hari terakhir.
