TRIBUNNEWS.COM - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh fakultas di Universitas Indonesia (UI) akan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).
BEM UI akan menggelar aksi demonstrasi bertajuk "Aksi Menuju Indonesia Bangkrut".
Aksi demonstrasi BEM UI rencananya digelar mulai pukul 10.00 WIB.
Sebanyak 1.500 orang diperkirakan akan mengikuti aksi tersebut.
Ribuan peserta itu berasal dari berbagai fakultas di Universitas Indonesia.
Aksi ini didorong rasa prihatin terhadap kondisi ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Tak hanya BEM UI, sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek juga akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat.
Aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat yang digelar di Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu (10/6/2026) malam.
Baca juga: BEM UI Serukan Aksi Menuju Indonesia Bangkrut Besok: Ekonomi Runtuh, Pemerintah Buat Keruh
Lantas, apa saja tuntutan aksi demo di Bundaran HI?
Para mahasiswa menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok, sempitnya lapangan kerja, hingga kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
"Kami juga mengundang kepada seluruh elemen masyarakat mahasiswa, buruh, guru, pedagang, ibu rumah tangga, serta komunitas pecinta pelari serta siapapun yang merasakan bahwa negara ini sedang berjalan ke arah yang salah," ujar Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan dalam keterangannya, Kamis (11/6/2026).
Dalam aksi tersebut, akan disampaikan lima tuntutan utama yakni:
Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan meminta maaf atas kemacetan lalu lintas yang berpotensi terjadi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat, imbas demo tersebut.
"Namun, kami ingin memberi pesan bahwa kemacetan lalu lintas esok hanya berlangsung beberapa jam," ujarnya kepada Kompas.com, Kamis.
Di sisi lain, kata Athof, saat ini terjadi kemacetan mobilitas sosial, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan masa depan yang dipaksakan kepada rakyat.
Kondisi tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun dan tidak ada tanda-tanda akan berhenti.
Athof melanjutkan, kenyataan yang dihadapi masyarakat ini adalah ekonomi hanya tumbuh di atas kertas.
"Tapi di meja makan rakyat, tidak ada yang berubah. Harga beras naik, lapangan kerja menyempit, rakyat sekarat dihajar pajak. Dan pemerintah? Sibuk memoles citra sambil membagi proyek kepada kroni," imbuh Athof.
Baca juga: Driver Ojol Tunggu Komando Untuk Demo Protes Kenaikan Harga BBM: Harus Turun ke Jalan
Dikutip dari Kompas.com, massa akan terpusat di kawasan Bundaran HI yang merupakan salah satu simpul lalu lintas utama di Jakarta.
Bagi masyarakat yang memiliki aktivitas di kawasan pusat Jakarta, sebaiknya mulai memetakan rute alternatif agar perjalanan tidak terganggu.
Untuk kendaraan dari arah Bundaran HI menuju Jakarta Selatan, rute pengalihan yang bisa diambil yakni ke Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro, dan Jalan Proklamasi.
Sementara itu, kendaraan yang mengarah ke Tanah Abang dan Jakarta Barat dapat berputar melalui Jalan Kebon Sirih, Jalan Fachrudin, serta Jalan KH Mas Mansyur.
Selain kawasan Bundaran HI, penyesuaian arus kendaraan juga dapat dilakukan di sejumlah titik lain di Jakarta Pusat apabila terdapat kegiatan penyampaian aspirasi secara bersamaan, seperti kawasan Patung Kuda dan sekitar Gedung DPR RI.
Menggunakan transportasi umum juga dapat menjadi pilihan untuk menghindari potensi antrean kendaraan di sekitar lokasi aksi.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, menilai kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat tidak sejalan dengan berbagai klaim pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah.
Menurutnya, manfaat pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
"Kenyataan yang kita hadapi sekarang adalah ekonomi hanya tumbuh di atas kertas, tapi di meja makan rakyat tidak ada yang berubah, harga beras naik, lapangan kerja menyempit, rakyat sekarat dihajar pajak," kata Yatalathof dalam keterangannya, Kamis.
Baca juga: Demo Tolak Kenaikan Harga Pertamax, Mahasiswa Turun ke Jalan di Jakarta dan Kendari
Yatalathof juga mengkritik pemerintah yang dinilai lebih fokus membangun citra dibanding menyelesaikan persoalan masyarakat.
Yatalathof menegaskan aksi yang digelar mahasiswa bukan didasari perbedaan pandangan politik.
Namun, aksi tersebut merupakan bentuk respons terhadap berbagai persoalan yang dianggap merugikan masyarakat luas.
"Ini bukan soal perbedaan politik. Ini soal siapa yang benar-benar dirugikan dan jawabannya adalah kita semua lah sebagai rakyat yang dirugikan," jelasnya.
Yatalathof turut menyinggung sejumlah kebijakan pemerintah yang menjadi sorotan mahasiswa.
Mulai dari kebijakan perpajakan, persoalan lapangan pekerjaan hingga isu militerisme di lingkungan sipil.
"Di saat rakyat dicekik oleh pajak UMKM melalui PP 20/2026, pemerintah justru membatalkan royalti minerba untuk oligarki. Di saat generasi muda melamar kerja tanpa kepastian, anggaran negara bocor ke program-program yang tak jelas hasilnya," katanya.
Ia juga menyoroti masuknya unsur militer ke ruang-ruang sipil, termasuk lingkungan pendidikan.
"Di saat kampus seharusnya jadi ruang berpikir bebas, militerisme justru sengaja disusupkan ke dalamnya," tegas dia.
(Tribunnews.com/Nuryanti/Mario Christian Sumampow/Reynas Abdila) (Kompas.com/Dian Erika Nugraheny/Ruly Kurniawan)
