Alangkah baiknya apabila pembangunan fasilitas kesehatan baru itu dibarengi dengan pemenuhan sumber daya manusia mumpuni dan tata kelola pelayanan kesehatan yang berkelanjutan, agar manfaat itu terus ada hingga waktu-waktu ke depan.

Jakarta (ANTARA) - Pesisir Barat bukanlah daerah yang sering menghiasi percakapan nasional. Kabupaten yang terletak di ujung barat Lampung itu membentang menghadap Samudra Hindia, jauh dari denyut utama perekonomian.

Letaknya yang terpencil membuat akses terhadap layanan kesehatan rujukan tidak selalu mudah. Selama ini, warga yang membutuhkan penanganan lanjutan harus menempuh perjalanan lebih dari tiga jam untuk mencapai rumah sakit tipe B terdekat.

Namun pada Rabu (10/6), suasana berbeda terasa di Krui, ibu kota Kabupaten Pesisir Barat. Kawasan yang biasanya tenang itu mendadak dipadati pengamanan dan protokoler ketat menyusul kedatangan Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo Subianto meresmikan RSUD KH Muhammad Thohir di Krui, satu-satunya rumah sakit rujukan tingkat lanjut di Provinsi Lampung yang masuk dalam program Quick Win kesehatan pemerintah atau Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

Peresmian tersebut menandai berakhirnya proses pembangunan fisik yang dimulai dengan peletakan batu pertama pada 13 Juni 2025. Proyek yang didanai APBN 2025 sebesar Rp152,98 miliar itu rampung pada Desember di tahun yang sama.

Perubahan yang terjadi tidak hanya tampak pada bangunan baru. Status rumah sakit meningkat dari tipe D menjadi tipe C, sebuah lompatan yang menuntut ketersediaan dokter spesialis dasar serta berbagai layanan penunjang yang sebelumnya belum tersedia.

Kapasitas tempat tidur rawat inap bertambah dari 59 menjadi 101 unit. Berbagai fasilitas yang dulu sulit dijangkau masyarakat kini hadir di Krui, mulai dari instalasi gawat darurat (IGD), poliklinik rawat jalan, ICU/ICVCU, ruang hemodialisis, hingga layanan radiologi dan laboratorium.

Penguatan layanan juga masih akan berlanjut. Pada 2026, rumah sakit ini dijadwalkan menerima tambahan peralatan berupa CT Scan 64 slice, mammografi, dan ventilator. Setahun kemudian, fasilitas cathlab dan echocardiography akan melengkapi kemampuan layanan kesehatan yang tersedia.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan rencana pemerintah untuk membangun, memperbaiki, dan merenovasi 300 hingga 400 rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia dalam tiga tahun ke depan. Program itu juga akan disertai distribusi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke rumah sakit daerah.

Namun, dalam dunia layanan kesehatan, kehadiran gedung baru dan peralatan canggih hanyalah sebagian dari jawaban. Sebab, mutu pelayanan pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh teknologi, melainkan juga oleh ketersediaan tenaga kesehatan yang mampu mengoperasikan dan memanfaatkannya secara optimal.

Infrastruktur mendahului SDM

PHTC kesehatan mencakup 66 RSUD di kabupaten/kota wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Sebanyak 32 ditingkatkan fasilitasnya pada 2025, 34 sisanya pada 2026. Secara fisik, pembangunan berjalan relatif sesuai rencana. Namun, ketika gedung dan peralatan mulai tersedia, muncul pertanyaan yang jauh lebih mendasar: siapa yang akan mengoperasikannya?

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan 39 dari 66 RSUD sasaran PHTC masih belum memiliki kelengkapan tujuh dokter spesialis dasar dan penunjang yang menjadi syarat rumah sakit tipe C. Kekurangan dokter spesialis dasar di seluruh lokus program diperkirakan mencapai 217 orang. Angka itu belum mencakup kebutuhan spesialis untuk layanan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi (KJSU) yang diperkirakan masih kurang 392 dokter. Secara keseluruhan, kebutuhan tujuh spesialis dasar di seluruh rumah sakit sasaran mencapai 1.270 dokter.

RSUD KH Muhammad Thohir menjadi gambaran nyata dari tantangan tersebut. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, rumah sakit ini memiliki 13 dokter umum, 76 perawat, dan 52 bidan. Sementara itu, jumlah dokter spesialis aktif baru lima orang, yakni spesialis anak, obstetri dan ginekologi (dua dokter), bedah, radiologi, serta anestesi. Spesialis jantung, saraf, patologi, dan urologi yang menjadi bagian dari target layanan tingkat madya masih belum tersedia.

Pemenuhan spesialis tambahan dijadwalkan melalui jalur ASN, PGDS (pendayagunaan dokter spesialis), dan penugasan untuk periode 2025-2027. Namun jalur penugasan memiliki keterbatasan struktural dengan masa tugas rata-rata satu hingga dua tahun, tidak berkelanjutan, dan tidak memberikan kepastian karir. Sebagian besar dokter spesialis yang bertugas di RSUD PHTC saat ini juga masih berstatus non-ASN, kombinasi tenaga BLU (Badan Layanan Umum), peserta PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis), dan kontrak daerah.

Karena itu, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Maret 2026 mendorong agar dokter spesialis di rumah sakit sasaran PHTC lebih banyak direkrut sebagai pegawai negeri sipil (PNS), bukan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Tujuannya adalah menciptakan kepastian karier yang lebih kuat sekaligus meningkatkan daya tarik penempatan di daerah. Persoalannya, proses tersebut tidak dapat dilakukan secara instan, sementara kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lengkap hadir hari ini, bukan beberapa tahun mendatang.

Di luar isu sumber daya manusia, terdapat tantangan lain yang lebih jarang muncul dalam seremoni peresmian rumah sakit: siapa yang akan menanggung biaya operasional setelah proyek pembangunan selesai?

Sebagian besar daerah yang menjadi lokus PHTC memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang terbatas dan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Pada tahap awal operasional, rumah sakit yang baru berdiri atau baru naik kelas umumnya belum mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup seluruh biaya layanan.

Di sisi lain, tarif INA-CBGs sebagai mekanisme pembayaran layanan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum tentu sepenuhnya mencerminkan biaya riil yang harus ditanggung rumah sakit di daerah. Kondisi ini terutama dirasakan oleh rumah sakit yang baru meningkatkan kapasitas layanan dan masih berada dalam tahap penyesuaian operasional.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tekanan fiskal bagi pemerintah daerah. Rumah sakit mungkin ramai melayani pasien, tetapi pendapatan yang diperoleh belum mampu menutup seluruh pengeluaran. Pada saat yang sama, ruang fiskal daerah sering kali terlalu sempit untuk menambal kekurangan tersebut. Dalam skenario yang paling berat, keterbatasan anggaran dapat berujung pada penurunan kualitas layanan, terganggunya pengadaan obat, hingga sulitnya mempertahankan tenaga medis yang telah susah payah ditempatkan.

Karena itu, keberhasilan program pembangunan rumah sakit tidak berhenti pada berdirinya gedung atau datangnya alat kesehatan modern. Koordinasi antara Kemenkes, Pemprov Lampung, dan Pemkab Pesisir Barat dalam memastikan ketersediaan anggaran operasional pasca-konstruksi menjadi variabel yang tidak kalah kritis dibanding pembangunan fisik itu sendiri.

Program CKG

Di tengah pembangunan infrastruktur, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digelar pemerintah terus berjalan dan menambah dimensi lain pada potret kesehatan daerah.

Tahun 2025, jangkauan program ini melampaui 70 juta peserta. Pada 2026, target dinaikkan menjadi lebih dari 130 juta. Hingga Mei 2026, capaian sudah melampaui 30 juta peserta. Lebih dari sekadar pemeriksaan rutin, CKG mulai bergeser fungsi dari sekadar deteksi dini menjadi pintu masuk pengobatan dan pemeriksaan lanjutan masyarakat yang tidak menyadari dirinya sakit.

Pergeseran itu, menurut catatan Kemenkes, berdampak langsung pada peningkatan beban layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL).Dengan kata lain, lebih banyak orang yang kini terdeteksi sakit dan lebih banyak dari mereka yang kemudian membutuhkan rujukan ke rumah sakit. Ini bukan kabar buruk sebenarnya. Tujuan utama sistem kesehatan modern memang bukan sekadar mengobati mereka yang sudah sakit, melainkan menemukan masalah kesehatan sedini mungkin agar dapat ditangani sebelum berkembang menjadi lebih berat. Pendekatan preventif selalu lebih efektif dan lebih murah dibanding pendekatan kuratif.

RSUD KH Muhammad Thohir, dengan kapasitas 101 tempat tidur dan lima dokter spesialis aktif, akan segera berhadapan dengan realitas itu.

Peresmian di Pesisir Barat sebenarnya adalah pencapaian yang akan bermanfaat banyak bagi masyarakat daerah. Gedung baru, fasilitas baru, kapasitas baru, semuanya ada. Masyarakat yang selama ini harus menempuh perjalanan lebih dari tiga jam kini punya pilihan untuk berobat yang lebih dekat.

Alangkah baiknya apabila pembangunan fasilitas kesehatan baru itu dibarengi dengan pemenuhan sumber daya manusia mumpuni dan tata kelola pelayanan kesehatan yang berkelanjutan, agar manfaat itu terus ada hingga waktu-waktu ke depan.