TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kenaikan harga Pertamax yang mencapai Rp16.250 per liter mendapat perhatian dari Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof. Dr. Zuly Qodir, M.Ag.
Ia menilai kenaikan harga bahan bakar tersebut berpotensi memberikan dampak lanjutan terhadap berbagai sektor, terutama biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok masyarakat.
Menurut Zuly, tekanan ekonomi akibat kenaikan BBM tidak hanya dirasakan kelompok berpenghasilan rendah, tetapi juga masyarakat kelas menengah yang kini menghadapi peningkatan biaya hidup dengan pendapatan yang relatif tetap.
"Jika pendapatan masyarakat tetap sementara harga bahan bakar naik, dampaknya akan meluas. Biaya produksi meningkat, harga bahan pokok naik, dan beban ekonomi warga semakin berat," katanya, Kamis (11/6/2026).
Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk menyiapkan kebijakan yang mampu menjaga daya beli masyarakat, salah satunya melalui subsidi BBM non industri.
Menurutnya, subsidi tersebut perlu dirancang secara tepat sasaran agar dapat membantu masyarakat yang menggunakan kendaraan sebagai alat mobilitas sehari-hari, terutama pengguna kendaraan roda dua dan kendaraan pribadi nonmewah.
"Perlu ada kajian kembali mengenai subsidi BBM non-industri. Tujuannya agar kelompok yang paling terdampak tetap mendapatkan energi dengan harga terjangkau,” ungkapnya.
Zuly mengatakan kenaikan harga BBM tanpa adanya kompensasi sosial yang memadai dapat memunculkan persoalan ekonomi yang lebih luas. Kenaikan biaya distribusi, menurutnya, dapat berpengaruh terhadap harga barang yang dikonsumsi masyarakat.
Selain menjaga harga kebutuhan pokok, ia juga meminta pemerintah memperkuat program perlindungan sosial agar masyarakat tetap memiliki rasa aman menghadapi tekanan ekonomi.
"Pemerintah harus bergerak cepat dan tepat, agar ini tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas," ujarnya.
Ia menambahkan, komunikasi pemerintah kepada publik juga menjadi hal penting agar tidak terjadi jarak antara kebijakan yang disampaikan dengan kondisi yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, perbedaan antara pernyataan resmi pemerintah dan pengalaman masyarakat di lapangan dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap kebijakan ekonomi.
"Tak hanya itu, pemerintah perlu memperkuat program perlindungan sosial. Yang tak kalah penting, pemerintah harus memastikan kebijakan ekonomi memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya. (maw)
