TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Aksi Kamisan Yogyakarta kali ini tidak hanya membawa pesan tentang penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), tetapi juga menyoroti kondisi ekonomi nasional yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Puluhan massa yang berkumpul di kawasan Tugu Jogja pada Kamis sore (11/6/2026) menyuarakan keresahan terkait pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), hingga dampaknya terhadap biaya hidup masyarakat.
Dalam aksi tersebut, massa membentangkan sejumlah spanduk, salah satunya bertuliskan “Krisis Ekonomi Terjadi Presiden Tak Punya Solusi”. Spanduk berukuran besar itu dibentangkan tepat di bawah bundaran Tugu Yogyakarta.
Peserta aksi berasal dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, masyarakat umum, hingga pelajar. Salah satu pelajar yang ikut menyampaikan aspirasi menyinggung kebutuhan generasi muda terhadap pendidikan dan ruang aman dalam menyampaikan pendapat.
“Kami tidak perlu MBG, yang kami butuhkan hanyalah pendidikan yang layak, masa depan yang cerah dan aman untuk berpendapat. Karena kami sebagai pemuda Indonesia selalu mendapat tempat kurang aman untuk berpendapat,” kata salah satu orator yang mengenakan seragam sekolah putih abu-abu.
Selain persoalan kebebasan berpendapat, orasi tersebut juga berkaitan dengan masih adanya tahanan politik pascaaksi massal pada Agustus 2025 silam.
Koordinator Aksi Kamisan Yogyakarta, Fauzan, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk respons terhadap kondisi ekonomi yang menurutnya mulai menunjukkan tanda-tanda krisis.
“Beberapa hari yang lalu, nilai tukar rupiah semakin melemah hingga menyentuh angka Rp18 ribu sekian. Terjadi gejolak dan kembali lagi rakyat menjadi korbannya,” katanya.
Menurut Fauzan, kenaikan harga Pertamax juga menjadi salah satu persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi memperbesar tekanan ekonomi warga.
“Angka yang naik tidak sedikit, menyentuh angka Rp4 ribu. Itu artinya apa? Itu artinya negara mencoba untuk membunuh rakyatnya secara perlahan dengan menyekik ekonomi rakyat,” tegasnya.
Ia menyebut kenaikan BBM nonsubsidi dapat memicu kenaikan biaya di berbagai sektor, seperti transportasi, bahan pokok, hingga makanan.
“Lalu kemudian tak ada sama sekali penjelasan dari pemerintah, tak ada sama sekali penjelasan dari presiden. Yang ada, malah presiden berbalik arah untuk menyerang rakyatnya,” terang dia.
“Dan itu menurut kami sangat mengecewakan kami sebagai rakyat. Karena di negara ini kami sebagai rakyat yang memegang kuasa tertinggi di negara demokrasi,” sambung Fauzan.
Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini sudah terlihat dari sejumlah indikator, mulai dari melemahnya rupiah hingga kenaikan harga kebutuhan masyarakat.
“Hari ini indikatornya sudah kelihatan. Tetapi memang presiden tidak mengetahui apa yang diinginkan rakyat dan apa yang menjadi derita rakyat,” pungkasnya. (hda)
