TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Citra dan reputasi sebuah institusi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kualitas pelayanan langsung yang diberikan kepada masyarakat.

Faktor lain yang tidak kalah krusial adalah bagaimana institusi tersebut mampu membangun komunikasi publik yang efektif, transparan, dan mudah dipahami.

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan peningkatan kapasitas kehumasan dan jurnalistik yang digelar bagi pegawai yang bertugas di bidang komunikasi publik.

Baca juga: Wamendagri Wiyagus Tegaskan Pelatihan PAKU Tak Hanya soal Hukum, tapi Juga Pelayanan Publik

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Daud Satrya Bhirawa menjelaskan bahwa kehumasan memegang peran yang sangat strategis, terutama di tengah era keterbukaan informasi seperti saat ini.

"Salah satu kunci utama dalam membangun sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi. Karena itu, kemampuan komunikasi yang baik harus terus diperkuat," ujar Daud, Kamis (11/6/2026).

Daud menambahkan, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terbuka mengenai berbagai kebijakan serta layanan yang dijalankan oleh institusi.

Oleh sebab itu, penyampaian informasi tidak boleh sekadar formalitas, melainkan harus dikemas secara jelas dan edukatif.

Lebih lanjut, Daud juga mengingatkan bahwa setiap pegawai pada dasarnya merupakan representasi dari organisasi itu sendiri di mata publik. Tanggung jawab menjaga nama baik institusi berada di pundak seluruh jajaran pegawai.

"Setiap insan institusi adalah wajah organisasi. Sikap, perilaku, dan cara berkomunikasi kita sehari-hari akan secara langsung memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga," jelasnya.

Dalam upaya mengoptimalkan fungsi komunikasi tersebut, institusi perlu membuka ruang kolaborasi yang erat dengan praktisi media massa.

Sinergi ini dinilai penting untuk meningkatkan wawasan pegawai dalam mengelola dinamika informasi, khususnya di ruang digital.

Praktisi media yang juga hadir sebagai pemateri, Anton Sahadi, menekankan pentingnya pemerintah untuk adaptif terhadap kecepatan arus informasi modern.

Ia menilai saat ini dituntut memiliki keterampilan mengemas informasi program kerja dengan teknik jurnalistik yang baik.