TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Pemerintah Kabupaten Banyumas kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut, Pemkab Banyumas berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Capaian tersebut diberikan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah setelah melakukan pemeriksaan terhadap LKPD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025.

Baca juga: Pemkab Banyumas Lirik Potensi PAD Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik, Bupati Sadewo Usul 145 Titik

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H Rahmatullah, kepada Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, dan Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, Agus Priyanggodo, di Gedung BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Semarang, Kamis (11/6/2026).

Raihan opini WTP selama 15 tahun berturut-turut itu menjadi salah satu bukti konsistensi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur pemerintah daerah, baik jajaran eksekutif maupun legislatif. 

Selain itu dukungan berbagai pihak yang selama ini ikut mengawal penyelenggaraan pemerintahan.

"Alhamdulillah ini prestasi yang membanggakan bagi Banyumas. Terima kasih kepada semua yang telah berperan sehingga Banyumas mampu mendapatkan prestasi WTP 15 kali berturut-turut," kata Sadewo kepada Tribunbanyumas.com, Jumat (12/6/2026). 

Menurut dia, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan cerminan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara profesional dan bertanggung jawab.

Ia menegaskan setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

"Prestasi ini tentunya sekaligus memperkuat komitmen Pemkab Banyumas dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik," ujarnya.

Sadewo menambahkan, upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel juga dilakukan dengan membuka akses informasi kepada masyarakat terkait regulasi keuangan daerah.

Menurutnya, masyarakat dapat memantau berbagai regulasi dan informasi keuangan melalui portal resmi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

"Silakan akses di portal resmi Pemkab Banyumas, banyumaskab.go.id," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Banyumas turut didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan Kabupaten Banyumas Nungky Harry Rachmat, serta jajaran Inspektorat dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Banyumas.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP hingga 15 tahun berturut-turut ini semakin memperkuat posisi Banyumas sebagai salah satu daerah di Jawa Tengah yang konsisten menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang baik. 

Sekaligus menjadi modal penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. (jti) 

Baca juga: Pemkab Banyumas Bidik Pasar Kerja Global, Job Fair 2026 Sediakan 2.948 Lowongan dari 61 Perusahaan