TRIBUN-MEDAN.com - Isu pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang beredar belakangan dinilai dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap arah kebijakan ekonomi dan fiskal.
Pengamat ekonomi sekaligus mantan Menkeu RI, Fuad Bawazier, menilai kabar tersebut merupakan bagian dari upaya cipta kondisi untuk mendiskreditkan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Isu itu merupakan bagian dari upaya cipta kondisi dengan membangun persepsi negatif terhadap arah baru kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Fuad dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).
Fuad menambahkan, serangan terhadap figur strategis dalam pengelolaan keuangan negara kerap dijadikan pintu masuk untuk membangun opini negatif terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan.
Dalam konteks saat ini, berbagai tudingan dan informasi yang beredar perlu dicermati secara kritis agar tidak berkembang menjadi disinformasi yang merugikan kepentingan publik.
Ia berpandangan, pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto saat ini tengah menjalankan sejumlah agenda prioritas nasional, mulai dari penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, hingga program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mendukung agenda tersebut, kebijakan fiskal menjadi salah satu instrumen utama yang membutuhkan stabilitas dan kepercayaan pasar.
"Karena itu, berbagai upaya yang berpotensi menurunkan kredibilitas pengelolaan keuangan negara dinilai tidak dapat dilepaskan dari dampaknya terhadap persepsi investor, dunia usaha, maupun masyarakat luas. Narasi yang dibangun tanpa didukung fakta dan data yang memadai berisiko menciptakan ketidakpastian yang tidak diperlukan di tengah upaya pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," ujar Fuad.
Sejumlah kalangan juga menilai kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.
Namun demikian, kritik harus dibedakan dengan upaya sistematis membangun opini negatif melalui informasi yang tidak akurat atau narasi yang sengaja diarahkan untuk melemahkan legitimasi kebijakan pemerintah.
Fuad mengungkapkan, isu pergantian Purbaya dari jabatan menteri keuangan tidak memiliki dasar yang jelas.
ingga saat ini tidak ada pembahasan resmi di lingkungan pemerintahan mengenai pergantian tersebut.
Fuad menilai munculnya kabar tersebut berkaitan dengan perubahan paradigma ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah.
Ia menyebut berbagai kebijakan baru yang berorientasi pada penguatan peran negara mulai menghadapi resistensi dari kelompok-kelompok yang selama ini diuntungkan oleh sistem lama.
"Saya tidak melihat ada dasar yang kuat terkait isu pergantian itu. Sepanjang yang saya ketahui, tidak ada pembahasan resmi mengenai penggantian Menteri Keuangan," kata Fuad.
Lebih lanjut, Fuad mengingatkan arah pembangunan ekonomi Indonesia harus tetap berpegang pada amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.
Ia menegaskan perdebatan ekonomi tidak seharusnya terjebak pada label neoliberal maupun sosialis, melainkan fokus pada pelaksanaan konstitusi.
"Kalau kita sendiri tidak memegang konstitusi kita, lalu siapa lagi yang akan menjaganya? Yang paling penting adalah menjalankan amanat konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tutup Fuad.
(*/ Tribun-medan.com)
