- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bereaksi atas ultimatum BEM SI pada pemerintah.

Ultimatum BEM SI ini meminta pemerintah segera mengatasi pelemahan nilai rupiah.

Bahkan, BEM SI juga memberikan tenggat waktu jika perekonomian RI tidak membaik, maka mahasiswa akan menggelar demo besar.

Mereka juga akan menggelar aksi besar dengan tajuk 'Reformasi Jilid II'.

Merespons hal tersebut, Kapolri menegaskan telah siap menjaga aksi demontrasi agar tetap kondusif.

"Terkait dengan kegiatan di masyarakat, tentu kita selalu mengimbau agar semua kegiatan dilaksanakan dalam bentuk yang tertib," kata Sigit di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Namun Kapolri tak secara spesifik berkomentar mengenai reformasi jilid II yang digaungkan oleh BEM SI.

Kapolri juga berkomitmen untuk terus menjaga agar penyampaikan aspirasi masyarakat dilakukan dengan kondisi tertib.

Senada dengan Kapolri, Kepala BIN Herindra juga mengajak semua pihak untuk saling menjaga dan bersatu. 

"Ah, yang penting kita semua harus menjaga ya, persatuan kesatuan," ujar Herindra, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). 

Herindra menegaskan agar persatuan tetap dijaga agar tidak merugikan negeri ini.

"Jangan sampai ada hal yang tidak menguntungkan bagi kita semua ya," imbuhnya.

Aspirasi dari BEM SI juga telah direspons istana melalui Mensesneg Prasetyo Hadi.

Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah menyambut baik aspirasi mahasiswa sebagai bahan evaluasi.

Meski demikian, Prasetyo Hadi menggarisbawahi bahwa pemulihan ekonomi memerlukan proses yang kompleks.

Serta tidak bisa diselesaikan secara instan hanya dalam tenggat waktu tertentu.

Terkait ultimatum 18 hari yang diberikan mahasiswa, Prasetyo menegaskan bahwa tidak semua hal bisa dikerjakan sesuai batas waktu yang ditetapkan.

BEM SI diketahui memulai pergerakan dengan aksi bertajuk 'Rupiah Sekarat Rakyat Melarat' di depan kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah.

BEM UI bahkan pada Jumat (12/6/2026) ini juga melakukan aksi demontrasi dan membawa 5 tuntutan.