TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta mengkritik rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menaikkan tarif layanan Transjabodetabek.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menghambat upaya pengendalian pencemaran udara sekaligus mengurangi minat masyarakat menggunakan transportasi umum.
Direktur Eksekutif WALHI Jakarta Muhammad Aminullah mengatakan, selama ini Pemprov DKI gencar mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik melalui perluasan layanan dan pembangunan infrastruktur.
Namun, menurut dia, wacana kenaikan tarif justru berlawanan dengan tujuan tersebut.
“Rencana kenaikan tarif Transjabodetabek bertentangan dengan upaya Pemerintah Jakarta dalam mengendalikan pencemaran udara. Selama ini pemerintah berupaya meningkatkan sarana dan prasarana transportasi publik untuk menggeser pola mobilitas warga yang didominasi kendaraan pribadi.
Namun kebijakan kenaikan tarif justru berpotensi menghambat tujuan tersebut,” ujar Aminullah dalam keterangannya, dikutip Jumat (12/6/2026).
WALHI menilai kebijakan tersebut menjadi persoalan serius karena Jakarta masih menghadapi masalah kualitas udara yang belum kunjung membaik.
Berdasarkan berbagai pemantauan kualitas udara, Jakarta masih kerap masuk kategori udara tidak sehat.
Salah satu penyebab utama pencemaran udara berasal dari emisi kendaraan bermotor yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan pribadi.
Dalam kondisi tersebut, transportasi publik dinilai menjadi instrumen penting untuk menekan emisi sektor transportasi.
Karena itu, WALHI khawatir kenaikan tarif justru membuat sebagian masyarakat enggan menggunakan angkutan umum dan kembali memilih kendaraan pribadi.
“Transjakarta masih menghadapi tantangan besar untuk menarik minat masyarakat. Kenaikan tarif berpotensi menurunkan jumlah pengguna transportasi publik dan mendorong sebagian warga kembali menggunakan kendaraan pribadi. Jika hal itu terjadi, maka upaya pengendalian pencemaran udara akan semakin sulit dicapai,” kata Aminullah.
WALHI juga menyoroti tingkat penggunaan transportasi publik di Jakarta yang masih relatif rendah meski cakupan layanan Transjakarta disebut telah menjangkau sekitar 90 persen wilayah Ibu Kota.
Data yang dikutip WALHI menunjukkan pengguna transportasi publik baru mencapai sekitar 23,4 persen masyarakat Jakarta.
Menurut Aminullah, kondisi tersebut menunjukkan tantangan terbesar saat ini bukan menaikkan tarif, melainkan meningkatkan daya tarik transportasi umum agar lebih banyak warga meninggalkan kendaraan pribadi.
“Kenaikan tarif justru berisiko menjadi disinsentif bagi masyarakat untuk beralih ke transportasi publik,” ujarnya.
WALHI juga menolak anggapan bahwa besarnya subsidi transportasi publik menjadi alasan yang cukup untuk menaikkan tarif layanan.
Menurut organisasi lingkungan tersebut, transportasi publik seharusnya dipandang sebagai investasi jangka panjang yang memberikan manfaat sosial dan ekologis bagi kota.
Manfaat tersebut antara lain pengurangan kemacetan, penurunan emisi kendaraan, peningkatan kualitas udara, hingga menekan biaya kesehatan masyarakat akibat dampak pencemaran udara.
Selain itu, WALHI mengingatkan Pemprov DKI masih memiliki kewajiban menjalankan berbagai langkah perbaikan kualitas udara sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung terkait gugatan pencemaran udara Jakarta.
Salah satu langkah yang dinilai perlu diprioritaskan adalah memperluas akses terhadap transportasi publik yang ramah lingkungan dan terjangkau.
“Pemprov DKI Jakarta seharusnya memperluas aksesibilitas dan keterjangkauan transportasi publik, bukan justru meningkatkan hambatan bagi masyarakat untuk menggunakannya.
Di tengah krisis kualitas udara yang terus berlangsung, transportasi publik harus diposisikan sebagai salah satu instrumen utama pemulihan lingkungan dan perlindungan kesehatan warga,” tuturnya.
Baca juga: Gubernur Pramono Persilakan ASN Nobar Piala Dunia 2026, Asal Tugas Tak Terbengkalai
Baca juga: Pramono Setia Jagokan Brasil, Tapi Ramal Tim Eropa Juara Piala Dunia 2026
Baca juga: Pramono Ajak Naik Transportasi Umum Imbas Pertamax Naik, Warga Pilih Beralih ke Pertalite
