PROHABA.CO, BANDA ACEH – Pemerintah Aceh dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencapai kesepakatan penting terkait pengembangan Lapangan Gas Tangkulo di Wilayah Kerja South Andaman atau Blok Andaman.

Kedua pihak sepakat untuk melakukan revisi terhadap Plan of Development (PoD) proyek tersebut guna memastikan manfaat yang lebih besar bagi Aceh.

Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem dengan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto di Jakarta, Rabu (10/6/2026) malam.

Dalam pertemuan tersebut, Mualem didampingi Sekretaris Daerah Aceh M Nasir Syamaun, Staf Khusus Gubernur Aceh Teuku Irsyadi, Tenaga Ahli Sekda Aceh Bidang Migas Akhyar ST MT, serta Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan SKK Migas menyambut baik usulan Pemerintah Aceh terkait revisi dokumen pengembangan Lapangan Gas Tangkulo.

“Mereka bersedia mengakomodir revisi PoD yang akan kita sampaikan,” kata Nurlis, Kamis (11/6/2026).

Menurut Nurlis, Gubernur Aceh pada prinsipnya tidak menolak pengembangan Lapangan Gas Tangkulo yang dikelola oleh Mubadala Energy.

Namun, terdapat sejumlah poin dalam PoD yang dinilai perlu disempurnakan agar proyek strategis tersebut mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi daerah.

Baca juga: Wagub Fadhlullah Bahas Sejumlah Isu Strategis dengan Menko Polhukam, Salah Satunya KEK Arun 

Berdasarkan PoD yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta SKK Migas pada Maret 2026, gas dan kondensat dari Lapangan Tangkulo direncanakan diproses menggunakan fasilitas Floating Production Storage and Offloading (FPSO) yang berada di kawasan South Andaman.

Selanjutnya, hasil produksi akan dialirkan melalui pipa bawah laut menuju Onshore Receiving Facility (ORF) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Kota Lhokseumawe.

Sejalan dengan rencana tersebut, Mubadala Energy saat ini juga sedang mempersiapkan proses tender pengadaan unit FPSO guna mempercepat tahap komersialisasi gas dari lapangan yang disebut-sebut memiliki potensi besar tersebut.

Namun demikian, Pemerintah Aceh mengusulkan pendekatan berbeda.

Mualem menginginkan agar gas dan kondensat dari Lapangan Tangkulo tidak diproses di fasilitas terapung di tengah laut, melainkan langsung disalurkan ke darat melalui sistem onshore pipelining untuk kemudian diolah di fasilitas pengolahan darat atau Onshore Processing Facility (OPF) yang memanfaatkan infrastruktur yang telah tersedia di KEK Arun.

“Keinginan Pak Gubernur, gas dan kondensat diproses di KEK Arun melalui skema penyaluran langsung ke darat, kemudian diolah di Onshore Processing Facility dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada,” ujar Nurlis.

Menurutnya, revisi PoD tersebut bukan hanya bertujuan memberikan keuntungan bagi investor, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat Aceh.

Pemerintah Aceh menilai pengolahan gas di darat dapat menjadi pemicu kebangkitan industri di kawasan Arun yang selama ini memiliki sejarah panjang sebagai pusat industri energi nasional.

Selain itu, keberadaan fasilitas pengolahan di darat diyakini mampu menghidupkan kembali sektor pupuk dan petrokimia yang pernah menjadi tulang punggung perekonomian Aceh.

Baca juga: Mualem Tegaskan Gas South Andaman Tak Boleh Langsung Dialirkan ke Luar Aceh

Tidak hanya itu, skema pengolahan di darat juga dipandang mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan penggunaan fasilitas terapung di lepas pantai yang operasionalnya relatif terbatas dan terisolasi.

“Fasilitas darat menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah jauh lebih besar dibandingkan fasilitas terapung yang berada di lepas pantai,” kata Nurlis.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas pengolahan di darat akan menciptakan efek berganda atau multiplier effect terhadap perekonomian daerah.

Kehadiran proyek tersebut berpotensi mendorong pertumbuhan berbagai sektor usaha pendukung, mulai dari jasa, konstruksi, transportasi hingga industri turunan lainnya.

Sebagai referensi, Nurlis mencontohkan perubahan skema pengembangan proyek migas di Blok Masela, Laut Arafura, Maluku, yang sebelumnya dirancang menggunakan fasilitas lepas pantai namun kemudian dialihkan ke konsep pengolahan di darat.

Menurutnya, hal itu juga dibenarkan oleh Kepala SKK Migas dalam pertemuan tersebut.

“Dalam pertemuan itu Pak Kepala SKK Migas mengatakan bahwa sudah dipindahkan dari laut ke darat,” ujarnya.

Pemerintah Aceh berharap revisi PoD Lapangan Gas Tangkulo dapat segera difinalisasi sehingga pengembangan Blok Andaman benar-benar memberikan manfaat optimal bagi Aceh sekaligus tetap menarik bagi investor.

Nurlis menambahkan, setelah seluruh proses revisi disepakati, Gubernur Aceh dan Kepala SKK Migas akan menggelar konferensi pers bersama untuk menyampaikan hasil kesepakatan tersebut kepada publik.

“Setelah Gubernur Mualem menilai proyek Blok Andaman benar-benar menguntungkan bagi Aceh, baru beliau bersedia menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat,” pungkasnya.

(Serambinews.com/Indra Wijaya)

Baca juga: Lhokseumawe jadi Lokasi ORF Migas Blok Andaman, Wali Kota Desak Prioritas Tenaga Kerja Lokal

Baca juga: Dibuka Peluang Dalam Pengelolaan Migas di Laut hingga 200 Mil, Pemerintah Aceh Sampaikan Apresiasi

Baca juga: Lima Sayuran Kaya Zat Besi yang Baik untuk Mencegah Anemia dan Menjaga Kesehatan Tubuh