TRIBUNMANADO.CO.ID - Kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax, membuat sejumlah pengendara mulai beralih ke pertalite.

Pantauan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Bitung Sulawesi Utara (Sulut) pada Jumat (12/6/2026) pagi hingga tengah hari belum dijumpai antrean yang membeludak di seluruh SPBU Kota Bitung.

Namun geliat pergeseran konsumsi tersebut sudah sangat terasa di lapangan.

Berdasarkan pantauan jurnalis Tribun Manado, Christian Wayongkere, di SPBU Wangurer, Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, deretan kendaraan roda dua maupun roda empat nampak mulai memadati lajur nozel BBM jenis Pertalite.

Sebagai informasi, SPBU Wangurer ini terletak di lokasi yang sangat strategis karena berdekatan dengan kompleks perkantoran Pemerintah Kota Bitung.

Mulai dari Kantor Inspektorat, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kantor Lurah Wangurer Barat, hingga Rumah Dinas Wakil Wali Kota Bitung.

Deev, seorang pengendara motor Yamaha Nmax yang sedang mengantre, mengaku terpaksa turun kelas ke Pertalite demi menghemat pengeluaran pasca Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter sejak Rabu (10/6/2026) lalu.

"Banyak motor berpaling mengisi Pertalite. Teman-teman kerja juga merasakan dampak kenaikan BBM Pertamax, sehingga tidak isi Pertamax lagi," ujar Deev di sela-sela mengantre BBM Pertalite di SPBU Wangurer, Jumat (12/6/2026).

Dampak kenaikan harga ini ternyata tidak hanya dirasakan oleh para pengendara, melainkan juga berimbas langsung pada para pelaku usaha SPBU.

Menurut sumber internal Tribun Manado yang enggan disebutkan namanya, efek dari kenaikan harga Pertamax ini sudah terlihat nyata sejak hari pertama kebijakan diterapkan pada Rabu kemarin.

"Ada pengurangan kendaraan yang melakukan pengisian BBM jenis Pertamax pasca-kenaikan harga. Biasanya dalam sehari Pertamax bisa habis sampai 1 ton, tapi beberapa hari ini penjualan tidak sampai 1 ton di SPBU," ungkap sumber tersebut.

Melihat dampak luas yang langsung memukul daya beli masyarakat dan menurunkan omzet penjualan, ia pun berharap pihak berwenang bisa meninjau kembali kebijakan ini.

"Kami berharap pemerintah mengkaji lagi kenaikan tersebut, mengingat dampak yang dirasakan banyak pihak atas kenaikan ini cukup berat," pungkasnya.