Laporan wartawan TribunPriangan.com, Jaenal Abidin 

TRIBUNPRIANGAN.COM, KOTA TASIKMALAYA - Massa yang tergabung dalam Cipayung Plus dan Poros Pelajar mengepung Depot Pertamina dan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Jumat (12/6/2026). 

Aksi ini dilakukan memprotes kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter.

Massa terdiri dari PMI, HMI, IMM, HIMA Persis, KAMMI Tasik Raya, Sapma, dan PPNU memulai orasi di depan Depot Pertamina sekitar pukul 14.15 WIB.

Adapun massa berorasi menyoroti soal naiknya harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, serta menanyakan soal kepastian stok BBM.

Bahkan unjuk rasa sempat memanas, saat mahasiswa ingin masuk ke dalam depot untuk menemui pimpinan Pertamina Tasikmalaya. Akan tetapi, sampai sore hari massa tidak diperkenankan masuk oleh pihak kepolisian.

Baca juga: Warga Tasikmalaya Terkejut Harga Pertamax Naik Menjadi Rp16.250 per Liter

Baca juga: Ribuan Guru Madrasah Demo di Balekota Tasikmalaya: Kami Mengabdi Puluhan Tahun, Kalah dengan 6 Bulan

Akan tetapi, beberapa menit kemudian perwakilan Depot Pertamina menemui massa yang berada di depan gerbang utama dan melakukan audiensi serta mendengarkan pernyataan dari mahasiswa.

Setelah menggelar aksi di lokasi pertama, massa kembali berorasi di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya dengan meminta semua ketua fraksi, pimpinan DPRD dan anggotanya hadir di depan massa.

Massa sempat mencoba merangsek masuk untuk menemui perwakilan rakyat tersebut. Akan tetapi, penjagaan ketat dari TNI-Polri, dan Satpol yang berjaga, hingga akhirnya aksi saling dorong pun terjadi.

Pertemuan pun hanya dihadiri Ketua DPRD serta perwakilan anggota DPRD mendengarkan beberapa tuntutan dari gabungan aliansi mahasiswa tersebut.

Setelah mendengarkan tuntutan, massa pun membubarkan diri sekira pukul 18.10 WIB usai azan magrib berkumandang.

Menanggapi hal ini, Korlap aksi Encep Gunawan mengatakan, bahwa aksi tersebut untuk mengevaluasi kebijakan nasional yang dinilai tidak relevan dengan kondisi di daerah.

Encep menegaskan, tuntutan aksi ini terkait melonjaknya harga BBM jenis Pertamax hingga lonjakan dolar yang menyebabkan pelemahan tukar rupiah.
  
"Kita akan terus mengawal pernyataan sikap tersebut untuk disampaikan ke pihak DPR RI, agar bisa menjadi kebijakan dan bisa menyelaraskan situasi di daerah," ucap Encep.

Ia mengaku, ada delapan tuntutan yang dibawa mahasiswa tidak berhenti pada aksi unjuk rasa. 

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyoroti pentingnya kebijakan ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat. 

"Banyak keputusan pemerintah yang timpang terhadap masyarakat. Bahkan kondisi di daerah jelas terasa tidak hanya kenaikan BBM, tapi dampaknya sembako ikut naik," tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim memastikan seluruh aspirasi mahasiswa akan diteruskan kepada DPR RI.

"Kami akan menyampaikan aspirasinya. Surat tuntutan ini akan kami ganti kop DPRD dan langsung kami kirim ke DPR RI," kata Aslim.(*)