Pemkab Pasuruan Luncurkan Command Center Terintegrasi, Aduan Masyarakat Bakal Ditangani Lebih Cepat
Samsul Arifin June 13, 2026 09:14 AM

 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Galih Lintartika

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Command Center terintegrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan resmi dibuka. 

Peresmian ditandai dengan tasyakuran yang dihadiri Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, Kepala Diskominfo, serta tim operator yang akan bertugas mengelola pusat kendali tersebut, Kamis (11/6/2026).

Command Center adalah sebuah ruangan pusat kendali tempat suatu organisasi memantau data, mengoordinasikan operasional, dan mengambil keputusan cepat saat terjadi krisis. 

Fasilitas ini menyatukan informasi dari banyak instansi untuk membantu petugas memantau situasi secara real-time dan mengambil keputusan dengan cepat.

Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo mengatakan, kehadiran Command Center menjadi langkah awal untuk mewujudkan sistem layanan pemerintahan yang lebih terintegrasi, cepat, dan responsif.

ommand Center telah terhubung dengan sistem pemantauan lalu lintas milik Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya, layanan pengaduan darurat 112 dan berbagai layanan publik lainnya akan diintegrasikan secara bertahap dalam satu sistem.

Melalui integrasi tersebut, setiap laporan masyarakat diharapkan dapat diteruskan kepada perangkat daerah terkait secara lebih cepat sehingga penanganan di lapangan menjadi lebih efektif.

Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menegaskan, pengoperasian Command Center merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Baca juga: Pemkab Pasuruan Jadi yang Pertama Beri Kantor & Mobil Operasional untuk Satgas MBG

Langkah Awal Menuju Pelayanan Terintegrasi

Rusdi mengatakan setiap inovasi membutuhkan proses pembelajaran dan penyempurnaan. Karena itu, Pemkab Pasuruan memilih memulai operasional lebih dulu sambil terus melakukan evaluasi dan pengembangan sistem.

“Trial and error itu hal yang biasa dalam sebuah inovasi. Yang terpenting adalah kita berani memulai. Kalau tidak dimulai, maka tidak akan pernah ada kemajuan,” kata Mas Rusdi, sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan, pembangunan Command Center memiliki dua tujuan utama, yakni mengintegrasikan berbagai layanan publik yang selama ini berjalan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), sekaligus menjadi pusat koordinasi lintas OPD dalam merespons berbagai persoalan di lapangan.

“Harapan kami, semua layanan yang berkaitan dengan masyarakat bisa terhubung dalam satu sistem sehingga koordinasi menjadi lebih mudah dan respons penanganan bisa lebih cepat,” ujarnya.

Baca juga: Tak Kuasa Menahan Tangis, Brigadir Alvian Dapat Hadiah Umrah dari Kapolres Pasuruan

Teknologi Didukung SDM yang Solid

Selain meninjau kesiapan infrastruktur dan sistem, Rusdi juga mengingatkan seluruh operator Command Center agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Menurutnya, keberhasilan pusat kendali tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang mengoperasikannya.

“Yang penting bekerja dengan nyaman, saling mendukung, saling membantu, dan tetap menjaga semangat pengabdian kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia memastikan petugas akan bekerja dengan sistem shift dan durasi kerja maksimal delapan jam sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengembangan Dilakukan Bertahap

Sementara itu, Diskominfo Kabupaten Pasuruan masih terus melengkapi berbagai fasilitas pendukung, mulai dari perangkat komputer hingga pengembangan sistem digital yang akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional.

Penyempurnaan juga akan dilakukan secara bertahap agar seluruh layanan publik dapat terintegrasi dalam satu pusat kendali.

“Saya berharap, ini menjadi pusat kendali informasi sekaligus motor penggerak percepatan pelayanan publik yang lebih terkoordinasi, efektif, dan terintegrasi,” tutupnya.

Sementara itu, Pemkab Pasuruan menjadi daerah pertama yang menyediakan kantor sekretariat sekaligus kendaraan operasional untuk mendukung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat kabupaten.

Satu unit mobil operasional Toyota Hilux berwarna putih bertuliskan Satgas MBG Kabupaten Pasuruan dan kunci kantor diserahkan usai rapat koordinasi MBG di Auditorium Mpu Sindok Kantor Bupati pada Kamis (11/6/2026).

Mobil dan kantor ini nantinya akan digunakan untuk menunjang pengawasan dan koordinasi program MBG di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan.

Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mensukseskan program strategis nasional yang digagas pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurutnya, keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh tersedianya dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Akan tetapi, juga membutuhkan sistem pengawasan yang baik agar seluruh layanan berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

"Kami menyiapkan kantor sekretariat BGN sekaligus mobil operasional untuk membantu pengawasan layanan di dapur-dapur SPPG," kata Mas Rusdi, sapaannya.

"Harapannya, dengan fasilitas ini pengawasan bisa lebih lancar sehingga program berjalan sesuai koridor dan ketentuan yang berlaku," imbuhnya.

Ia menegaskan, seluruh mitra, kepala SPPG, maupun unsur Satgas MBG, harus terus menjaga sinergi dan koordinasi agar program yang menyasar pemenuhan gizi anak-anak tersebut dapat memberikan manfaat maksimal.

"Kami berharap semua ketentuan dari BGN bisa dilaksanakan dengan baik. Ini program yang sangat baik untuk anak-anak kita," ujarnya.

"Karena itu seluruh mitra dan kepala SPPG harus terus bersinergi agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tepat sasaran," lanjut Mas Rusdi.

Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Pasuruan, Aisha mengungkapkan, hingga akhir Mei 2026 tercatat sebanyak 130 SPPG telah terdaftar di Kabupaten Pasuruan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 109 SPPG telah beroperasi melayani para penerima manfaat.

"Alhamdulillah berdasarkan data cut off Mei kemarin, ada 130 SPPG yang terdaftar dan 109 sudah operasional. Sisanya masih dalam tahap persiapan dan pemenuhan berbagai persyaratan," jelasnya.

Meski demikian, beberapa SPPG masih harus melakukan pembenahan sebelum kembali beroperasi penuh.

Menurut Aisha, evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh dapur memenuhi standar yang ditetapkan BGN, mulai dari kelengkapan infrastruktur, kualitas menu, hingga sarana pendukung lainnya.

"Infrastruktur sangat penting karena akan berpengaruh terhadap kualitas layanan. Jika infrastrukturnya kurang memadai, tentu berdampak pada penyajian menu maupun pelayanan secara keseluruhan," katanya.

Karena itu, pihaknya terus mendorong seluruh pengelola SPPG untuk melengkapi berbagai kebutuhan dasar seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL), ruang istirahat petugas, ompreng atau wadah makanan, serta fasilitas penunjang lainnya.

"Kami melihat semangat kepala SPPG untuk terus berbenah sangat baik. Semoga ke depan layanan semakin bagus, semakin lancar, dan anak-anak semakin menyukai menu-menu yang disajikan," tambahnya.

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.