Oleh: Vincent Adi GM
Dosen dan peneliti di Anthropos Institut, Jerman.
POS-KUPANG.COM - Ludwig II adalah raja Bavaria yang bertakhta selama sekitar 22 tahun (1864–1886).
Ia terkenal karena mencintai seni, musik, dan fantasi. Karenanya ia mengagumi karya-karya Richard Wagner dan berusaha menerjemahkan dunia imajinasinya ke dalam batu, menara, dan ruang-ruang istana yang megah.
Seiring waktu, sang raja semakin menjauh dari kehidupan publik. Ia menghindari pertemuan resmi, mengurangi interaksi dengan para pejabat, dan lebih banyak hidup dalam kesendirian.
Keputusan-keputusannya semakin tidak masuk akal. Misalnya pada abad ke-19 ia memerintahkan pembangunan kastil-kastil megah yang kini menjadi ikon Jerman.
Yang paling terkenal adalah Neuschwanstein Castle, bangunan bak negeri dongeng yang setiap tahun menarik jutaan wisatawan dari seluruh dunia.
Baca juga: Opini: Mengurai Benang Kusut Dilema Penerimaan Mahasiswa Baru
Pada masanya, kemegahan itu tidak dipandang sebagai warisan budaya, melainkan sebagai simbol kerancuan perencanaan publik sang raja serta pemborosan yang menguras keuangan negara. Karenanya negara hampir saja bangkrut.
Hingga kini para sejarawan masih memperdebatkan kondisi kejiwaan Ludwig II. Namun satu hal relatif jelas: penilaian medis yang menjadi dasar pelengserannya tidak dapat dipisahkan dari pertarungan politik di sekeliling takhta Bavaria.
Dalam arti tertentu, keterasingan sang raja tidak hanya menjauhkannya dari rakyat, tetapi juga membuatnya semakin rentan terhadap manuver mereka yang berbicara atas nama kewarasan dan kepentingan negara.
Tampak dari kisah ini, bagaimana kekuasaan dapat kehilangan cermin yang memantulkan realitas.
Filsuf politik Hannah Arendt pernah mengingatkan bahwa politik hanya dapat hidup dalam apa yang ia sebut space of appearance, yakni ruang tempat manusia saling melihat, mendengar, dan menguji pengalaman mereka secara bersama-sama.
Politik bukan sekadar soal memerintah, melainkan soal hadir di hadapan orang lain dan mempertanggungjawabkan keputusan dalam kehidupan bersama.
Namun ketika seorang pemimpin terputus dari ruang bersama tersebut, ia tidak lagi mengambil keputusan berdasarkan realitas yang dialami banyak orang, melainkan berdasarkan realitas yang dibentuk oleh lingkaran yang semakin sempit.
Dunia sosial yang kompleks perlahan digantikan oleh dunia yang lebih nyaman, lebih terkendali, tetapi juga lebih rapuh terhadap kekeliruan.
Antropolog Marilyn Strathern memperkenalkan gagasan tentang dividual personhood, yakni pandangan bahwa manusia pada dasarnya adalah kumpulan relasi.
Identitas seseorang tidak pernah sepenuhnya berdiri sendiri, melainkan terbentuk melalui jaringan hubungan dengan orang lain.
Andai saja konsep ini diterapkan pada kekuasaan, maka seorang pemimpin tidak pernah benar-benar berkuasa sendirian.
Kekuasaannya dibentuk, dibatasi, sekaligus diperkuat oleh relasi sosial yang menghubungkannya dengan masyarakat.
Ketika relasi-relasi tersebut melemah atau digantikan oleh kelompok kecil yang homogen, yang kadang malah posesif dan obsesif, kemampuan untuk memahami realitas juga ikut menyempit.
Karena itu, kebijakan yang bermasalah pun dapat terus memperoleh dukungan ketika dibungkus dalam narasi yang kuat, meski sebenarnya semu. Refleksi inilah yang membuat kisah Ludwig II tetap relevan hingga hari ini.
Dalam konteks Indonesia, persoalannya bukan apakah para pemimpin kita rasional atau tidak. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah sistem politik kita masih menyediakan ruang koreksi yang cukup kuat.
Apakah kritik masih memiliki tempat yang bermakna? Apakah para pengambil keputusan masih terhubung dengan pengalaman hidup masyarakat yang mereka wakili?
Ataukah hubungan itu semakin banyak dimediasi oleh citra, simbol, survei, dan narasi yang diproduksi dari atas?
Demokrasi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan pemimpin yang cakap. Ia membutuhkan ruang publik yang sehat, institusi yang berfungsi, dan masyarakat yang mampu untuk tetap peka dan kritis pada kenyataan yang mereka hadapi bersama.
Sebab ketika kekuasaan kehilangan dimensi relasionalnya, ketika kritik dianggap gangguan, dan ketika simbol menggantikan pengalaman nyata, yang terancam bukan hanya kualitas kebijakan.
Yang terancam adalah kesepahaman dasar tentang realitas itu sendiri, sebagai fondasi yang membuat kehidupan bersama tetap mungkin.
Akhir hidup Ludwig II hingga kini tetap menyisakan misteri. Pada Juni 1886, beliau didiagnosa mengalami penyakit mental serius.
Namun penelitian sejarah yang lebih baru bahkan berpendapat bahwa penilaian psikiatris tersebut bermasalah baik secara prosedural maupun substansial, dan bahwa kalangan berkuasa menggunakan otoritas psikiatri untuk mencapai tujuan politik mereka.
Dengan kata lain, jika Ludwig memang memiliki masalah psikologis atau perilaku yang serius, kondisi itu kemungkinan bukan satu-satunya alasan kejatuhannya.
Utang besar, konflik dengan pemerintah, dan ketidakmampuannya bekerja sama dengan elite politik Bavaria juga memainkan peran penting.
Hanya beberapa hari setelah dilengserkan dari takhtanya, ia ditemukan meninggal di Danau Starnberg bersama dokter yang mengawasinya.
Terlepas dari berbagai spekulasi yang muncul, kisah itu menyimpan ironi yang sulit diabaikan: seorang raja yang membangun istana-istana megah dan hidup dalam dunia yang semakin terpisah dari masyarakatnya, akhirnya meninggalkan panggung sejarah dalam kesunyian.
Sic transit gloria mundi! (demikianlah berlalu kemuliaan dunia). Semoga juga diingat oleh para penguasa kita. (*)
