Jakarta (ANTARA) - Lembaga Riset dan Analisis Media Digital, PoliEco Digital Insight Institute (PEDAS) menilai kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan penguatan nasionalisme ekonomi melalui tata kelola sumber daya alam (SDA), hilirisasi industri, dan optimalisasi devisa hasil ekspor (DHE).
Direktur PEDAS Anthony Leong dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan pandangan Presiden Prabowo mengenai pentingnya nasionalisme dalam pembangunan ekonomi.
Menurut Anthony, sejarah menunjukkan hampir seluruh negara yang berhasil melakukan lompatan ekonomi besar membangun kemajuannya di atas fondasi nasionalisme ekonomi yang kuat, termasuk Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan China.
"Nasionalisme ekonomi bukan berarti menutup diri dari dunia internasional. Nasionalisme ekonomi adalah memastikan bahwa kekayaan nasional, devisa nasional, dan sumber daya strategis nasional dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Inilah yang sedang dibangun pemerintah Presiden Prabowo saat ini," katanya.
PEDAS mencatat komoditas yang masuk dalam tahap awal skema tata kelola ekspor strategis, yakni batu bara, kelapa sawit (CPO), dan ferroalloy, memiliki nilai ekspor lebih dari 66 miliar dolar AS per tahun atau sekitar seperempat dari total ekspor nasional.
Menurut PEDAS, besarnya nilai ekonomi tersebut menunjukkan kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia dalam rantai perdagangan global.
Anthony mengatakan Indonesia saat ini sedang memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang melalui kebijakan yang bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperbesar penerimaan negara, serta memperkuat ketahanan sektor keuangan nasional.
"Pertanyaannya bukan apakah ada pihak yang berbeda pandangan terhadap kebijakan pemerintah. Dalam ekonomi politik itu hal yang biasa. Yang lebih penting adalah apakah kebijakan tersebut memperkuat kepentingan nasional Indonesia, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperbesar manfaat ekonomi dari kekayaan alam yang kita miliki. Dalam konteks itulah kebijakan ini harus dinilai," ujar Anthony, yang juga menjabat Ketua BPP HIPMI Bidang Sinergitas Danantara dan BUMN.
PEDAS menilai berbagai forum penyampaian pendapat, diskusi publik, maupun kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi.
Kendati demikian, seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan perdebatan yang berkembang tetap didasarkan pada data, kepentingan nasional, dan tujuan bersama untuk memperkuat daya saing Indonesia.
Anthony mengatakan pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa transformasi ekonomi yang menyentuh sektor-sektor strategis hampir selalu memunculkan perbedaan pandangan karena menyangkut perubahan tata kelola dan distribusi manfaat ekonomi dalam skala besar.
"Kami melihat pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai dinamika yang berkembang di ruang publik. Dalam konteks geoekonomi global, setiap negara yang berupaya memperkuat kedaulatan ekonominya akan menghadapi tantangan, baik dari faktor internal maupun eksternal," katanya.
Karena itu, tambahnya, yang dibutuhkan adalah ketenangan, objektivitas, dan keberanian untuk melihat kepentingan nasional dalam perspektif jangka panjang," ujarnya.
Jangka panjang
PEDAS juga menilai penguatan DHE, hilirisasi, dan tata kelola ekspor strategis dapat menjadi instrumen untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Menurut lembaga tersebut, semakin besar devisa hasil ekspor yang berada dalam sistem keuangan domestik, semakin kuat pula stabilitas nilai tukar, likuiditas perbankan, dan kapasitas pembiayaan pembangunan nasional.
PEDAS juga menilai hilirisasi yang menjadi prioritas pemerintah memungkinkan Indonesia tidak lagi hanya menjual bahan mentah, melainkan mengembangkan industri pengolahan yang menghasilkan nilai tambah lebih besar, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan meningkatkan daya saing nasional.
Anthony menegaskan keberhasilan agenda tersebut akan menjadi fondasi penting bagi Indonesia untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama Asia pada dekade mendatang.
Menurutnya, penguatan DHE, hilirisasi, dan tata kelola SDA perlu dipahami sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi ekonomi Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.
Lebih lanjut, Anthony mengatakan kebijakan tata kelola ekspor SDA, penguatan DHE, dan hilirisasi yang dijalankan pemerintah merupakan pengejawantahan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Amanat itu menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Ia menambahkan bahwa skema tata kelola ekspor melalui Danantara bukan semata-mata kebijakan perdagangan, melainkan instrumen negara untuk memastikan manfaat ekonomi dari sumber daya alam strategis dapat kembali kepada rakyat Indonesia secara lebih optimal.
