TRIBUNTRENDS.COM - Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Muhammad Qodari, memberikan tanggapan terkait tuntutan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” yang digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026).
Aksi tersebut dipicu oleh kenaikan harga BBM non subsidi, khususnya Pertamax (RON 92) yang naik menjadi Rp16.250 per liter serta Pertamax Green 95 (RON 95) yang mencapai Rp17.000.
Gelombang demonstrasi mahasiswa kemudian meluas ke berbagai daerah di Indonesia, menunjukkan respons yang cukup besar dari kalangan kampus.
Di Jakarta, para mahasiswa melakukan long march dari sejumlah titik menuju Bundaran HI untuk menyuarakan aspirasi mereka secara langsung.
Mereka menuntut pemerintah agar segera menurunkan harga kebutuhan pokok serta BBM yang dinilai semakin memberatkan masyarakat.
Baca juga: Aliansi Rakyat Memanggil Gelar Aksi di Gejayan Yogyakarta 13 Juni, Ada 8 Tuntutan untuk Pemerintah
Selain itu, mereka juga mendorong adanya perbaikan kondisi ekonomi nasional yang dianggap sedang tertekan.
Di Solo, Jawa Tengah, mahasiswa juga turun ke jalan dan menggelar aksi di depan Kantor DPRD Kota Solo.
Dalam aksinya, mereka memprotes kenaikan harga BBM yang dianggap terjadi secara mendadak tanpa kesiapan publik.
Mereka juga menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang dinilai memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.
Tak hanya itu, mahasiswa di Solo turut menilai bahwa sejumlah kebijakan Prabowo-Gibran, termasuk program MBG, ikut berkontribusi terhadap persoalan ekonomi yang terjadi saat ini.
Sementara mahasiswa di Semarang dari BEM Universitas Diponegoro (Undip) menyasar DPRD Jateng sebagai titik aksi "Peringatan Darurat Indonesia Sekarat, Rakyat Menggugat".
Dalam salah satu gugatan mahasiswa itu, mereka meminta agar Pemerintah berhenti melakukan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program-program yang dinilai terlalu menghamburkan anggaran.
Namun, menurut Qodari, Prabowo saat ini justru melakukan penghematan di berbagai sektor.
"Mengenai tuntutan pertama misalnya pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor ya kan," ucapnya, Sabtu (13/6/2026), dikutip dari YouTube CNN Indonesia.
"Di awal sekali pemerintahan Pak Prabowo melakukan penghematan yang tidak urgent, tidak esensial itu distop, sehingga pada waktu itu bisa dihemat sekitar Rp300 triliun," sambung Qodari.
Oleh karena itu, Qodari menyampaikan bahwa Prabowo merupakan figur yang berada di garis depan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Sebagai contoh, kata Qodari, Prabowo membentuk badan ekspor satu pintu atau PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang bertujuan untuk mencegah kebocoran APBN.
"Itu kan ditujukan untuk mencegah kebocoran terhadap APBN kita yang telah berjalan puluhan tahun dalam jumlah yang sangat fantastis. Total sekian puluh tahun kan sampai Rp15.000 triliun," ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas turut menyoroti cara Presiden Prabowo Subianto dalam merespons kritik mahasiswa yang menyampaikan tuntuannya dalam demo di Jakarta pada Jumat kemarin.
Fernando tidak yakin pemerintah akan mengabulkan lima tuntutan mahasiswa.
Hal tersebut, disampaikan Fernando saat wawancara bersama Tribunnews pada Jumat (12/6/2026),
"Kalau saya lihat dari lima tuntutan itu ya, satu pun gak akan ada yang direspons. Karena, Pak Prabowo ini sepertinya bebal sekali terkait dengan kritik-kritik dari masyarakat," kata Nando, dikutip dari tayangan di kanal YouTube Tribunnews, Sabtu (13/6/2026).
Fernando pun memperingatkan, adanya potensi aksi yang lebih besar berpotensi terjadi jika pemerintah tidak merespons tuntutan mahasiswa.
Meski begitu, Fernando menilai, Presiden masih bisa melakukan perubahan. Sebab, menurutnya, tidak ada salahnya seorang presiden meminta maaf.
Baca juga: Mahasiswa Demo di Bundaran HI, Tak Ada Pejabat Temui, Kecam Perlakuan Aparat, BEM UI: Ada Pemukulan
Ketua Front Mahasiswa Nasional (FMN), Symphati Dimas, sebelumnya mengatakan aksi tersebut digelar sebagai bentuk respons terhadap kondisi ekonomi nasional yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Dia menyebut mahasiswa memandang Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai persoalan serius yang belum mendapatkan solusi memadai dari pemerintah.
"Indonesia adalah negara yang kaya, namun rakyatnya belum sejahtera. Indonesia negara besar, tapi masih banyak rakyat yang belum terbebas dari rasa lapar," ujarnya.
Dimas menjelaskan, konsolidasi yang digelar sebelumnya diikuti sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan utama yakni di antaranya:
(TribunTrends/Tribunnews/Rifqah)
