TRIBUN-TIMUR.COM, TAKALAR - Kelurahan Patte'ne wilayah pertama di Kecamatan Polongbangkeng Selatan menuntaskan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026 hingga 100 persen.
Sebanyak 2.458 wajib pajak melunasi kewajibannya dengan total penerimaan mencapai Rp58,3 juta.
Keberhasilan itu berdasarkan Surat Keterangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Takalar Nomor 007/PBB/BAPENDA/VI/2026 diterbitkan Jumat, 12 Juni 2026.
Pelaksana Tugas Camat Polongbangkeng Selatan, Ayatullah Rawatib, mengapresiasi keberhasilan pemerintah kelurahan bersama masyarakat.
Pencapaian tersebut menunjukkan tingginya sinergi antara pemerintah kelurahan, petugas kolektor, dan warga dalam mendukung pembangunan daerah melalui kepatuhan membayar pajak.
Baca juga: SIGAP-SKBT Inspektorat Takalar Pangkas Birokrasi, ASN Urus Cukup Lewat Ponsel
"Kelurahan Patte'ne paling cepat menyelesaikan pelunasan PBB-P2 hingga mencapai 100 persen," ujar Ayatullah Rawatib.
Ia menilai kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi faktor utama mendorong keberhasilan tersebut.
Selain itu, koordinasi yang baik antara pemerintah kelurahan dan para petugas pemungut pajak juga berkontribusi besar terhadap tercapainya target sebelum wilayah lainnya.
Ayatullah berharap keberhasilan Kelurahan Patte'ne dapat menjadi pemicu semangat bagi desa dan kelurahan lain untuk mempercepat realisasi penerimaan PBB-P2 Tahun 2026.
Optimalisasi penerimaan pajak daerah sangat penting karena menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Takalar.
Dana yang berasal dari pajak masyarakat akan kembali digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta berbagai program yang menyentuh kebutuhan warga.
Keberhasilan juga menjadi buah dari berbagai langkah pembinaan yang dilakukan pemerintah kecamatan dalam beberapa bulan terakhir.
Sebelumnya, pada 19 Mei 2026, Ayatullah Rawatib turun langsung melakukan monitoring ke sejumlah kelurahan, termasuk Kelurahan Patte'ne.
Ia meninjau perkembangan capaian PBB-P2, kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat, hingga pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial.
Ayatullah juga mengingatkan seluruh aparatur kelurahan agar selalu mengedepankan pelayanan yang profesional, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar.
Ia menjelaskan bahwa monitoring wilayah dilakukan secara rutin dan bertahap sebagai upaya memastikan roda pemerintahan berjalan optimal di seluruh desa dan kelurahan.
"Kegiatan ini untuk memotivasi peningkatan kinerja pelayanan di kelurahan sekaligus monitoring progres capaian kolektif PBB-P2," katanya.
Lurah Patte'ne, Adiwaris M, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil sinergi dan kerja sama seluruh pihak.
Mulai dari perangkat kelurahan, petugas kolektor PBB-P2, hingga masyarakat yang menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi.
"Kami terus membangun komunikasi yang intensif dengan warga dan para petugas di lapangan. Alhamdulillah, kolaborasi yang terjalin dengan baik membuat target PBB-P2 dapat diselesaikan lebih cepat," ujar Adiwaris M.
